Pemkab Bogor Ikuti Rakor TPID, Bahas Pengendalian Inflasi Kenaikan BBM dan Pangan

Bogor, Siber24jam.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi, dalam rangka mengantisipasi kenaikan BBM dan pangan di Jawa Barat.

Rapat dilakukan secara virtual yang diikuti oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Jawa Barat dan TPID Kabupaten/Kota se-Jawa Barat bertempat di Ruang Rapat I, Sekretariat Daerah, Cibinong, Rabu (07/09/2022).

Rakor TPID dibuka oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Jawa Barat dan diisi pengarahan dari Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat, Setiawan Wangsaatmaja.

Beberapa hal yang dibahas diantaranya, strategi upaya pengendalian inflasi serta implementasi Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan di Jawa Barat, perkembangan inflasi di Provinsi Jawa Barat dan 27 kabupaten/kota se-Jawa Barat, pengamanan dan pengawalan pelaksanaan program perlindungan sosial pemerintah pusat di Jawa Barat.

Pelaksanaan pemberian bantuan langsung tunai yang sudah berjalan di Jawa Barat dan akan terus diupdate jumlah sasaran dan perkembangannya, bantuan subsidi upah di Jawa Barat, penggunaan dana desa untuk kepentingan pengendalian inflasi yang sudah terbit peraturan menterinya dan sudah bisa dilaksanakan.

Sekda Setiawan Wangsaatmaja mengatakan, ini adalah upaya untuk menyinergikan langkah-langkah kita untuk mengendalikan inflasi dan menangani dampak dari kenaikan BBM yang sudah diumumkan pemerintah pada hari Sabtu, 3 September 2022 yang lalu.

“Untuk menyelesaikan masalah ini, kita butuh sinergi, kita harus mengendalikan inflasi dan memitigasi dampaknya. Salah satunya dengan meningkatkan koordinasi secara intensif antara TPID Provinsi dengan TPID Kabupaten/kota dan Forkopimda se-Jawa Barat,” kata Setiawan.

Setiawan menambahkan, kami berharap para bupati dan walikota menginisiasi kerjasama antar daerah, dan melakukan operasi pasar murah untuk memastikan ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga pangan. Selanjutnya, kita perlu menyusun neraca komoditas pangan strategis serta mengeluarkan data pangan melalui integrasi sistem oleh seluruh pemerintah kabupaten/kota se-Jawa Barat.

“Jika seluruh kabupaten/kota menginput data ini, kita akan mendapatkan data yang aktual dan bisa kita implementasikan untuk merespon kebutuhan pangan,” tambahnya.

Ia juga mengungkapkan, kita harus mengintensifkan jaring pengaman sosial untuk memitigasi dampak inflasi daerah. Yakni melalui penyaluran bantuan langsung, bantuan subsidi upah.

“Dan dana bergulir masyarakat pada masyarakat miskin atau miskin ekstrim yang belum mendapatkan bantuan sosial lainnya, serta pemanfaatan dana desa,” pungkasnya.