CIBINONG, Siber24jam.com – Pj. Bupati Bogor, Bachril Bakri, mengawali tahun 2025 dengan memimpin apel bersama perangkat daerah di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), Cibinong, Kamis (2/1). Dalam apel tersebut, Bachril menegaskan pentingnya meningkatkan pelayanan publik dan memulai tahun dengan semangat “berlari”.
“Kita sudah harus berlari di awal tahun ini, karena banyak agenda penting pemerintahan yang harus segera dipersiapkan dan dilaksanakan,” ujar Bachril.
Bachril juga menggarisbawahi bahwa pelayanan publik harus dimulai sejak hari pertama kerja. Ia meminta agar kualitas pelayanan kepada masyarakat terus ditingkatkan, terutama pada perangkat daerah yang langsung berhubungan dengan masyarakat.
“Pada tahun lalu, pencanangan zona integritas (ZI) sudah dilakukan di empat RSUD. Saya harap tahun ini ZI juga dapat diterapkan di perangkat daerah lainnya,” tambahnya.
Bachril menjelaskan, tema pembangunan Pemerintah Kabupaten Bogor tahun 2025 adalah “Optimalisasi Kinerja Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik”. Fokus pembangunan mencakup tiga prioritas utama: stabilisasi ekonomi daerah, peningkatan tata kelola pelayanan publik dan kinerja aparatur, serta pemenuhan sarana dan prasarana pemerintahan.
Kepala Disdukcapil Kabupaten Bogor, Hadijana, turut menyampaikan bahwa dukungan anggaran telah diberikan oleh Pj. Bupati dan DPRD untuk pengadaan mobil pelayanan keliling. Inisiatif ini bertujuan menjangkau wilayah-wilayah luas Kabupaten Bogor, termasuk pelayanan di hari libur.
“Ke depan, kami akan menyusun jadwal pelayanan di wilayah dengan permintaan tinggi, termasuk Pakansari, pada akhir pekan. Kami juga tetap melayani permintaan di hari kerja melalui mobil keliling,” kata Hadijana.
Selain itu, layanan administrasi kependudukan akan diperluas hingga tingkat desa. Hadijana menjelaskan bahwa pelatihan teknis bagi aparatur desa telah dilakukan, dan program ini diharapkan mulai berjalan pada 2025.
Apel perdana ini turut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor Ajat Rochmat Jatnika, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Asisten Administrasi Umum, serta sejumlah kepala dinas terkait, termasuk Kepala Dinas Kominfo, BKPSDM, Dinsos, Satpol PP, BPBD, dan Dinkes.