Update

Kejaksaan Agung Gelar Rapat Perdana Desk Koordinasi Devisa Soroti Kebocoran Penerimaan Negara

Jakarta, Siber24jam.com – Dalam upaya mengoptimalkan penerimaan devisa negara, Kejaksaan Agung melalui Sekretaris Jaksa Agung Muda Intelijen (SesJAM-Intelijen), Sarjono Turin, memimpin rapat perdana Desk Koordinasi Penerimaan Devisa Negara pada Rabu, 18 Desember 2024. Agenda rapat membahas strategi peningkatan devisa melalui sektor ekspor, impor, dan jasa, serta mengidentifikasi solusi kebocoran penerimaan negara.

 

Sarjono Turin menyampaikan pentingnya sinergi antar-kementerian dan lembaga dalam menangani isu strategis ini. “Desk Koordinasi ini menjadi langkah konkret untuk memastikan devisa negara dapat dimaksimalkan dengan pengelolaan yang lebih baik, transparan, dan efisien,” ujar Sarjono Turin.

 

Rapat yang diadakan di Gedung Utama Kejaksaan Agung ini melibatkan 17 kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI).

Isu Strategis yang Dibahas:

1.Stockpile Bauksit di Kepulauan Riau

Sebanyak 5 juta ton bijih bauksit yang bernilai USD 100 juta masih tertahan akibat regulasi yang belum tuntas. “Kami mendorong Kementerian Keuangan segera menyusun regulasi terkait penjualan barang milik negara ini,” tegas Sarjono Turin.

2.Kebocoran Ekspor

Modus penyimpangan pengiriman barang antar pulau yang beralih ke luar negeri menjadi sorotan. “Regulasi laporan manifest kapal akan menjadi solusi penting dalam mencegah kebocoran ini,” kata perwakilan dari Kementerian Perdagangan.

3.Optimalisasi Devisa Impor

Sebanyak 71% dari total impor nasional berupa bahan baku penolong. Pokja Devisa Impor berfokus pada strategi pengendalian impor dan pemanfaatan bahan baku lokal untuk meningkatkan nilai tambah domestik.

4.Devisa Sektor Jasa

Tercatat 50% pekerja migran Indonesia (PMI) belum terdokumentasi dengan baik, yang memengaruhi nilai devisa negara. “Kami akan mengintegrasikan data PMI untuk memastikan devisa yang diterima lebih akurat,” ujar perwakilan BP2MI.

 

Sebagai gambaran, devisa dari PMI pada 2023 mencapai Rp227 triliun.

 

Rapat lanjutan Desk Koordinasi Penerimaan Devisa Negara dijadwalkan dalam waktu dekat untuk memastikan implementasi program kerja yang telah disepakati. “Peningkatan devisa negara adalah kunci mendukung pertumbuhan ekonomi nasional,” tutup Sarjono Turin.

Berita Lainnya

Tags:

Update News

Bupati Rudy Susmanto Tegaskan Galuga Harus Tuntas, Satgas Lintas Sektor Dibentuk

  Siber24jam.com, CIBINONG — Bupati Bogor Rudy Susmanto mengambil langkah cepat untuk menuntaskan kebakaran di...

Dugaan Proyek Rp57 Miliar Disorot, FORMMASI Desak Kejagung Telusuri Kontrak hingga Aliran Uang

JAKARTA — Front Rakyat dan Mahasiswa Madani Seluruh Indonesia (FORMMASI) kembali menggelar aksi demonstrasi di...

Pinjaman Lampung Rp1 Triliun Disorot, FORMMASI Minta Kejagung Periksa dari Hulu ke Hilir

JAKARTA Siber24jam.com — Front Rakyat dan Mahasiswa Madani Seluruh Indonesia (FORMMASI) menggelar aksi demonstrasi di...

Pemerintah Pusat Tinjau Langsung Kondisi Terkini TPA Galuga, Cek Kesiapan Groundbreaking PSEL

Cibungbulang Siber24jam.com – Pemerintah Pusat dalam hal ini Tim Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Lingkungan...