BOGOR, Siber24jam.com – Menumbuhkan kepedulian sosial tidak selalu harus dimulai dari langkah besar. Melalui aksi...
Siber24jam.com – Pj. Bupati Bogor, Asmawa Tosepu, menerima kunjungan kerja spesifik Komisi VIII DPR RI bersama jajaran pejabat Kementerian Sosial dan BNPB RI ke wilayah Kabupaten Bogor. Kunjungan ini bertujuan memperkuat kolaborasi terutama dalam pengelolaan bantuan sosial dan penanganan bencana, yang berlangsung di Gedung Serbaguna I Setda, Cibinong pada Selasa (26/3/24).
Perlu diketahui bahwa selain kunjungan, juga dilakukan pemberian bantuan Asistensi Rehabilitasi Sosial (antensi) Kemensos berupa sembako, nutrisi, kebersihan diri, dan kewirausahaan. Serta penyerahan bantuan sosial Kemensos berupa Program Keluarga Harapan 1.
Pj. Bupati Bogor, Asmawa Tosepu, menjelaskan bahwa di Kabupaten Bogor terdapat beberapa jenis bantuan sosial, antara lain Program Keluarga Harapan (PKH) dengan sumber dana dari APBN. Hingga tahun 2023, tahap keempat PKH telah diberikan kepada 130.163 keluarga penerima manfaat. Selain itu, ada program bantuan iuran atau PBI JKN BPJS Kesehatan melalui dana APBN yang diberikan kepada 1.675.985 jiwa.
Lebih lanjut, Asmawa Tosepu menyebutkan bahwa ada juga program sembako yang didanai dari APBN untuk periode Januari hingga Maret 2024. Selain itu, terdapat program untuk pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja (PUPB) yang didaftarkan ke BPJS Kesehatan, dengan anggaran dari APBD Kabupaten Bogor yang diberikan kepada 523.081 jiwa untuk periode Februari 2024.
Berkaitan dengan penanganan bencana, Pemkab Bogor terus berupaya mewujudkan wilayah Kabupaten Bogor yang tangguh bencana melalui upaya mitigasi bencana, baik struktural maupun non-struktural. Hal ini meliputi pembangunan infrastruktur, pelatihan relawan satgas Desa Tangguh Bencana, penanaman pohon, dan penyebaran informasi di daerah bencana.
Ketua Tim sekaligus Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abdul Wahid, menyampaikan bahwa pihaknya telah menyetujui anggaran untuk penanganan sosial di Kementerian Sosial sebesar Rp79 triliun dan anggaran Bansos lebih dari Rp400 triliun. Tujuannya adalah menangani 10 juta keluarga PKH dan memberikan bantuan pangan sembako kepada 18 juta keluarga.
Abdul Wahid juga ingin memberikan perhatian kepada masyarakat Kabupaten Bogor, terutama yang berada di daerah rawan bencana, agar penanganan dan mitigasi bencananya lebih optimal melalui kolaborasi dan sinergi antara BNPB, Komisi VIII, Kemsos, dan Pemerintah Kabupaten Bogor.
Acara ini dihadiri oleh Plt. Direktur PSKBA Kemensos RI M. Delmi, Kepala Setra Galih Pakuan Bogor Rinto Indratmoko, Plt. Direktur PPF BNPB Syavera, jajaran anggota Komisi VIII DPR RI, Kepala BPBD Kabupaten Bogor, dan Kepala Dinsos Kabupaten Bogor. (Tim Komunikasi Publik/Diskominfo Kabupaten Bogor)
Editor: Zakar
Berita Lainnya
Tags: Pj. Bupati Bogor Terima Kunjungan Komisi VIII DPR RI: Kolaborasi Bansos dan Penanganan Bencana