Update

Ada Aturan Kemenperin Soal TKDN, Atap Gedung Sekolah di Bogor Pakai Produk Impor

Kantpr Dinas Pendidikan Kabupaten BogorKantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor

Bogor,Siber24jam.com- Kebijakan pemerintah melalui Kementerian Perindustrian (Kemenperin) agar seluruh proyek fisik yang sumber anggarannya dari APBN atau APBD menggunakan produk-produk yang memiliki Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)  minimal 35 persen, ternyata di Kabupaten Bogor diabaikan, khususnya di Dinas Pendidikan.

Pasalnya, dinas yang memiliki paket pekerjaan fisik rehabilitasi gedung sekolah dan pembangunan ruang kelas baru itu, untuk atap gedung menggunakan produk impor dari Malaysia yang tingkat TKDN nya nol persen.

Kepala Dinas Pendidikan Juanda Dimansyah, dikonfirmasi Jurnal Bogor membantah jika proyek rehabilitasi dan pembangunan ruang kelas baru pada tahun anggaran 2022 ini tidak mentaati aturan soal TKDN.

“TKDN untuk gedung sepengetahuan kami tidak peritem, namun penghitungannya keseluruhan gedung. Jadi proyek fisik yang dibangun tahun 2022 ini sudah memenuhi TKDN,” kilahnya.

Juanda menyarankan, Jurnal Bogor untuk menanyakan masalah ini kepada Kepala Bidang Sarana dan Prasarana. “Kalau saya kan kurang hafal benar, detail jelasnya ada di Pak Desirwan, sebagai Kepala Bidang Sarana dan Prasarana,” katanya.

Sementara itu, Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Desirwan membenarkan, untuk bangunan fisik perhitungannya global tidak peritem. Alasannya gedung itu satu kesatuan, sehingga tidak bisa dihitung satu persatu.

“Kecuali untuk peralatan elektronika, semisal komputer, aturannya memang TKDN minimalnya memang harus 35 persen, kalau untuk kontruksi TKDN dihitung global,” tegasnya.

Sementara itu, menurut sejumlah pelaku jasa kontruksi, TKDN untuk pekerjaan rancang bangun TKDN dihitung persatuan atau item material yang digunakan. “Nah yang menjadi pertanyaan Dinas Pendidikan kok keukeuh menggunakan atap produk luar, padahal produk dalam negeri itu banyak,” ungkap seorang pelaku jasa kontruksi.

Kebijakan Dinas Pendidikan yang menggunakan produk atap gedung sekolah dari luar atau impor menuai kritik dari anggota Komisi III DPRD Aan Triana Al Muharom. Menurut politisi Partai Golkar, ketika ada kebijakan apalagi ditetapkan dalam peraturan menteri, seharusnya Dinas Pendidikan mentaatinya.

“Penggunaan produk dengan TKDN minimal 35 persen itu, salah satu cara dari pemerintah agar produk-produk dalam negeri terserap untuk proyek-proyek pemerintah, apalagi di masa pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid -19 ini,” tegasnya.

Aan berjanji akan mempertanyakan kebijakan Dinas Pendidikan ini, saat rapat pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan. “Saya ucapkan terima kasih pada wartawan (Jurnal Bogor) karena sudah menginformasikan masalah ini, sehingga kami jadi tahu,” tutup Aan. ***

 

Penulis : Zarkasi

Editor  :  Mochamad Yusuf

 

 

Berita Lainnya

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Update News

ANTAM Pongkor Perkuat CSR, 11 Desa di Nanggung Didorong Mandiri Secara Ekonomi

BOGOR,Siber24jam.com – Komitmen PT Aneka Tambang (ANTAM) Tbk Unit Bisnis Pertambangan Emas (UBPE) Pongkor dalam...

Antam CSR Pongkor Perkuat Ekonomi Desa, 100 Warga dari Empat Desa Nanggung Belajar ke Yogyakarta

BOGOR, Siber24jam.com – Komitmen PT Aneka Tambang (ANTAM) Tbk UBPE Pongkor dalam mendorong kemandirian ekonomi...

Wabup Jaro Ade Dorong Situs Muara Cianten Jadi Pusat Edukasi Sejarah dan Penggerak Ekonomi Warga

Siber24jam.com – CIBUNGBULANG, Wakil Bupati Bogor, Jaro Ade, mendorong pelestarian situs sejarah dan cagar budaya...

Tragedi Badak Kalimantan: Tersisa Dua Ekor Betina, Kepunahan di Depan Mata

TAJUK REDAKSI 21 November 2026 Ada kabar memilukan dari jantung hutan Kalimantan. Badak Kalimantan kini...