Jakarta, 2 Juni 2026 Siber24jam.com – Ketua Umum Perkumpulan Mahasiswa Peduli Hukum, Ali Wardana, menilai...
Jakarta, 2 Juni 2026 Siber24jam.com – Ketua Umum Perkumpulan Mahasiswa Peduli Hukum, Ali Wardana, menilai kritik sebagian pihak terhadap kunjungan kerja Presiden Prabowo Subianto ke berbagai negara sahabat menunjukkan cara pandang yang terlalu sempit dalam memahami tugas dan fungsi kepala negara di era diplomasi global.
Menurut Ali Wardana, kunjungan luar negeri yang dilakukan Presiden bukan sekadar perjalanan seremonial, melainkan bagian dari strategi negara dalam memperkuat hubungan diplomatik, memperluas kerja sama ekonomi, menarik investasi, meningkatkan perdagangan, serta memperkuat posisi Indonesia dalam percaturan internasional.
“Hidup sederhana boleh, tetapi berpikir sederhana terhadap persoalan bangsa dan hubungan antarnegara justru berbahaya. Negara tidak bisa dikelola dengan cara pandang yang sempit. Diplomasi adalah instrumen penting untuk menjaga kepentingan nasional,” tegas Ali Wardana kepada wartawan di Jakarta, Selasa (2/6/2026).
Ia menyayangkan munculnya berbagai kritik yang hanya berfokus pada frekuensi perjalanan Presiden ke luar negeri tanpa melihat substansi dan manfaat strategis yang dihasilkan bagi Indonesia. Menurutnya, sebagian pengamat dan kritikus sering kali terjebak pada narasi populis tanpa melakukan kajian mendalam mengenai dampak diplomasi internasional terhadap pembangunan nasional.
“Jangan sampai kritik yang disampaikan hanya didasarkan pada asumsi dan sentimen politik sesaat. Dalam dunia modern, seorang presiden tidak cukup hanya bekerja dari dalam negeri. Ia harus hadir di forum internasional, membangun kepercayaan dunia, membuka akses pasar, memperkuat investasi, dan memperjuangkan kepentingan rakyat Indonesia di tingkat global,” ujarnya.
Ali menegaskan bahwa hampir seluruh kepala negara di dunia melakukan diplomasi luar negeri sebagai bagian dari tugas konstitusionalnya. Oleh karena itu, menilai perjalanan Presiden semata-mata sebagai pemborosan anggaran merupakan pandangan yang tidak mencerminkan pemahaman utuh mengenai tata kelola pemerintahan modern.
Menurutnya, keberhasilan diplomasi sering kali tidak dapat diukur secara instan karena manfaatnya baru terlihat dalam jangka menengah dan panjang, seperti masuknya investasi, terbukanya lapangan kerja, meningkatnya ekspor, hingga menguatnya posisi tawar Indonesia dalam berbagai isu strategis internasional.
“Kita membutuhkan kritik yang konstruktif, berbasis data, dan berorientasi pada kepentingan bangsa. Kritik tentu penting dalam demokrasi, tetapi kritik yang mengabaikan fakta dan konteks justru berpotensi menyesatkan opini publik,” katanya.
Ali Wardana juga mengingatkan bahwa di tengah persaingan global yang semakin ketat, Indonesia membutuhkan kepemimpinan yang aktif membangun jejaring internasional. Menurutnya, hubungan bilateral maupun multilateral yang dibangun Presiden dapat menjadi modal penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan menjaga stabilitas kawasan.
“Presiden sedang menjalankan tugas negara, bukan sekadar melakukan perjalanan. Masyarakat harus mampu membedakan antara agenda diplomasi kenegaraan dengan kepentingan politik praktis. Jika kita ingin Indonesia maju, maka cara berpikir kita juga harus maju dan berwawasan global,” pungkasnya.
Ia menutup pernyataannya dengan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk melihat setiap kebijakan negara secara objektif dan proporsional.
“Hidup sederhana adalah sebuah kebajikan. Namun berpikir terlalu sederhana terhadap persoalan geopolitik, diplomasi, dan kepentingan nasional adalah kemewahan yang tidak boleh dimiliki bangsa yang ingin maju,” tandas Ali Wardana.
Berita Lainnya
Tags: Ali Wardana