GADA AMS Minta Wali Kota Bogor Terima Audiensi Terkait Dugaan Persoalan Perizinan Gene Bank Indonesia
Bogor, Siber24jam.com – Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto, mengajak pemerintah daerah setempat untuk merumuskan arah pembangunan Kabupaten Bogor hingga 2025 mendatang.
Menurut dia, langkah ini penting dilakukan mengingat masa jabatan kepala daerah akan berakhir akhir pada Desember 2023 nanti. Sementara, pilkada baru akan digelar akhir 2024 dan kepala daerah definitif kemungkinan baru akan dilantik April 2025.
“Jadi masa efektif kerja kepala daerah paling hanya tinggal satu semester lagi. Tahun depan sudah politik, yang tentunya konsentrasi akan terbagi,” ujar Rudy Susmanto saat diskusi di Cibinong seperti dilansir Metropolitan.id, pada Rabu (29/6).
Setelah masa jabatan kepala daerah berakhir, Kabupaten Bogor akan dipimpin pelaksana tugas (Plt) yang ditentukan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) hingga kepala daerah dipilih dilantik.
Tak kalah penting, Rudy juga mengajak semua elemen masyarakat berpartisipasi aktif dalam membangun Bogor. Perlu juga ada terobosan untuk mengakselerasi pembangunan usai dihantam gelombang Covid-19.
“Kita ingin ada inovasi, ide baru untuk membangun Kabupaten Bogor. Kami berharap diskusi ini terus dibangun, khususnya antara eksekutif dan eksekutif agar komunikasi lebih baik lagi,” tulisnya.
Rudy juga meminta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) meningkatkan transparansi kepada masyarakat, baik program maupun anggaran. Sehingga, kepercayaan publik terhadap Pemerintah Kabupaten Bogor kembali lagi setelah kasus suap auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang kini sedang digarap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Untuk SKPD, khususnya PUPR, kemarin sebagian tender sudah berjalan, sudah mulai lelang. Dan dinas lain pun sama. Kita kembalikan kembali kepercayaan publik. ULP harus betul-betul transparan agar media bisa menyampaikan kepada publik bahwa program Kabupaten Bogor berjalan dengan baik,” tutupnya.
Penulis: Gibraltar
Editor: Zarkasi
Berita Lainnya
Tags: Badan pemeriksa keuangan, bogor, bpk, Cibinong, Covid, covid-19, Daerah, DPR, DPRD, DPRD Kabupaten Bogor, Gerindra, IG, Kabupaten Bogor, Kasus suap, Kemendagri, Ketua DPR, Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto, Komisi pemberantasan korupsi, Korupsi, KPK, lelang, media, Mendagri, MU, PAI, PAN, pembangunan, pemerintah, Pemkab Bogor, Rudy Susmanto, Rumuskan Pembangunan Kabupaten Bogor, SKPD, Suap, uang