Jakarta Siber24jam.com – Di tengah hiruk pikuk politik nasional, sebuah suara datang dari timur Indonesia....
Jakarta Siber24jam.com – Di tengah hiruk pikuk politik nasional, sebuah suara datang dari timur Indonesia. Masyarakat Indonesia Timur Peduli Bangsa menyampaikan pernyataan sikap resmi yang ditandatangani di Jakarta, Rabu (19/11/2026).
Pernyataan itu bukan sekadar dukungan politik biasa. Mereka membawa tiga pesan besar yang saling terkait satu sama lain.
Tentang kepemimpinan nasional, keberpihakan pada program pemerintah, dan keadilan pengelolaan sumber daya alam untuk rakyat Indonesia Timur.
Pesan pertama yang paling menyita perhatian adalah dukungan terbuka kepada Sufmi Dasco Ahmad untuk menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia.
Bagi mereka, Dasco dinilai sebagai sosok yang mampu menjembatani kepentingan pusat dan daerah. Terutama Indonesia Timur yang selama ini merasa tertinggal dalam pembangunan nasional.
“Kami mendukung Sufmi Dasco Ahmad menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia. Kami menilai beliau mampu menjaga persatuan, mendengar aspirasi daerah, dan memperjuangkan kepentingan masyarakat Indonesia Timur di tingkat nasional,” kata Dolfie Rompas.
Dukungan itu, menurut Dolfie Rompas, lahir dari penilaian atas rekam jejak Dasco yang dianggap konsisten memperjuangkan aspirasi daerah.
Ia juga dinilai mampu menjaga stabilitas nasional di tengah dinamika politik. Karena itu, masyarakat Indonesia Timur memutuskan untuk menyatakan sikap secara terbuka.
Pesan kedua adalah dukungan penuh terhadap seluruh program strategis pemerintahan Prabowo Subianto. Mereka menyebut satu per satu program yang dinilai menyentuh langsung kebutuhan rakyat.
Mulai dari Makan Bergizi Gratis, Swasembada Pangan, Swasembada Energi, hingga Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggul Garuda.
“Seluruh program strategis pemerintah harus kami kawal bersama. Mulai dari Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, Koperasi Desa Merah Putih, hingga pembangunan tiga juta rumah. Jangan sampai program bagus ini berhenti di atas kertas dan tidak sampai ke kampung-kampung kami,” ujar Dolfie Rompas.
Bagi masyarakat Indonesia Timur, program-program itu bukan sekadar janji politik semata.
Mereka berharap program tersebut benar-benar sampai ke pelosok, ke kampung-kampung di Maluku, Papua, NTT, NTB, hingga Sulawesi. Tanpa terpotong birokrasi dan praktik korupsi yang merugikan rakyat kecil.
“Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga persatuan, mendukung pembangunan nasional, dan mengawal setiap program pemerintah agar terlaksana secara transparan, tepat sasaran, dan bebas dari korupsi,” tulis pernyataan itu.
Pesan ketiga justru yang paling mendasar bagi mereka. Mereka mengingatkan bahwa kekayaan sumber daya alam Indonesia harus kembali berpihak kepada kepentingan nasional.
Hal itu harus mampu mengangkat kesejahteraan ekonomi rakyat. Semua itu, menurut mereka, sejalan dengan amanat Pasal 33 UUD 1945.
“Kekayaan alam Indonesia harus kembali untuk rakyat. Kami mendukung kebijakan agar minimal 70 persen hasil pengelolaannya memberi manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat. Khususnya masyarakat di daerah penghasil yang selama ini hanya menjadi penonton,” tegas Dolfie Rompas.
Bagi mereka, Indonesia Timur bukan lagi sekadar lumbung sumber daya semata. Mereka ingin menjadi subjek pembangunan, bukan hanya objek eksploitasi.
Mereka ingin hasil alam yang diambil dari tanah mereka juga kembali membangun tanah mereka. (**)
Berita Lainnya
Tags: Dolfie Rompas











