JAKARTA Siber24jam.com – Perwakilan masyarakat dari berbagai wilayah Indonesia Timur menyampaikan pernyataan sikap mengenai persatuan...
JAKARTA Siber24jam.com – Perwakilan masyarakat dari berbagai wilayah Indonesia Timur menyampaikan pernyataan sikap mengenai persatuan bangsa, dukungan terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, serta pentingnya pemerataan pembangunan nasional.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam pertemuan yang berlangsung di Hotel Ibis Cikini, Jakarta, Kamis (19/11/2026). Kegiatan ini dihadiri perwakilan masyarakat dari sejumlah wilayah Indonesia Timur, meliputi Papua, Maluku, Sulawesi, Ternate, hingga Nusa Tenggara Timur (NTT).
Koordinator, Dolfie Rompas, S.Sos., S.H., M.H., dalam kesempatan tersebut menegaskan bahwa masyarakat Indonesia Timur memiliki tanggung jawab bersama untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sekaligus memastikan pembangunan nasional berjalan secara adil dan merata.
Menurut Dolfie Rompas, dukungan terhadap pemerintahan tidak boleh hanya dimaknai sebagai dukungan politik, tetapi juga harus diwujudkan melalui partisipasi masyarakat dalam mengawal kebijakan pemerintah agar benar-benar memberikan manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia.
“Indonesia adalah negara besar dengan kekayaan sumber daya alam yang luar biasa. Namun, kekayaan tersebut harus mampu memberikan kesejahteraan secara merata. Jangan sampai masyarakat di daerah yang memiliki sumber daya alam melimpah justru belum menikmati hasil pembangunan secara optimal,” tegas Dolfie Rompas di Hotel Ibis Cikini, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Ia menambahkan, pembangunan Indonesia tidak boleh hanya terpusat di wilayah tertentu. Masyarakat Papua, Maluku, Sulawesi, Ternate, NTT, dan kawasan Indonesia Timur lainnya harus mendapatkan kesempatan yang sama dalam bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ekonomi, serta lapangan pekerjaan.
Dalam pernyataan sikapnya, ROMPAS menyampaikan dukungan terhadap program-program strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Program tersebut mencakup Makan Bergizi Gratis (MBG), swasembada pangan, swasembada energi, Sekolah Rakyat, Sekolah Unggul Garuda, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Cek Kesehatan Gratis, pembangunan tiga juta rumah, hilirisasi dan industrialisasi, Danantara, pemberdayaan UMKM, pembangunan infrastruktur, pengentasan kemiskinan, serta penguatan pertahanan dan keamanan nasional.
Dolfie menilai, keberhasilan program pemerintah harus dilihat dari dampak langsung yang dirasakan masyarakat, terutama kelompok masyarakat di daerah yang selama ini membutuhkan percepatan pembangunan.
“Kami berharap seluruh program strategis pemerintah tidak berhenti pada perencanaan dan seremoni. Harus ada pengawasan, transparansi, serta evaluasi yang berkelanjutan. Masyarakat ingin melihat perubahan nyata, khususnya dalam peningkatan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan di Indonesia Timur,” ujarnya.
Selain pembangunan, ROMPAS juga memberikan perhatian terhadap pengelolaan sumber daya alam, khususnya sektor pertambangan.
Dalam dokumen pernyataan sikap, ROMPAS mendukung kebijakan agar minimal 70 persen hasil pengelolaan izin pertambangan dinikmati negara. Aspirasi tersebut didasarkan pada harapan agar kekayaan alam dapat memberikan kontribusi lebih besar terhadap penerimaan negara dan kesejahteraan masyarakat.
Menurut Dolfie, pengelolaan sumber daya alam harus berlandaskan amanat Pasal 33 UUD 1945, yakni pemanfaatan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
“Pengelolaan sumber daya alam harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab. Daerah penghasil juga harus memperoleh manfaat yang layak. Jangan sampai kekayaan alam hanya menguntungkan kelompok tertentu, sementara masyarakat di sekitarnya masih menghadapi persoalan kesejahteraan,” katanya.
Ia juga menekankan pentingnya pemberantasan korupsi sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan. Menurutnya, anggaran negara dan sumber daya alam harus dikelola secara bertanggung jawab agar setiap kebijakan benar-benar berpihak kepada kepentingan publik.
Dalam salah satu poin pernyataan sikapnya, ROMPAS turut menyampaikan aspirasi dukungan kepada Prof. Dr. Ir. Sufmi Dasco Ahmad, S.H., M.H., untuk menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia.
Aspirasi tersebut disampaikan sebagai bentuk harapan agar Sufmi Dasco Ahmad dapat memberikan kontribusi lebih besar dalam pemerintahan nasional melalui mekanisme konstitusional dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
ROMPAS menegaskan bahwa setiap aspirasi politik harus tetap ditempatkan dalam koridor demokrasi, konstitusi, dan penghormatan terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia.
Pertemuan di Hotel Ibis Cikini tersebut juga menjadi ruang konsolidasi antarelemen masyarakat Indonesia Timur untuk memperkuat komunikasi, menyatukan aspirasi, serta membangun kontribusi nyata bagi pembangunan nasional.
Dolfie Rompas menegaskan bahwa perbedaan latar belakang suku, budaya, agama, dan daerah bukanlah penghalang untuk membangun persatuan bangsa.
“Kita berasal dari daerah yang berbeda, memiliki latar belakang budaya dan tradisi yang beragam. Namun, kita memiliki satu tujuan, yaitu menjaga Indonesia tetap utuh, maju, dan sejahtera. Indonesia Timur harus menjadi bagian penting dalam perjalanan pembangunan nasional, bukan sekadar menjadi wilayah yang menyumbangkan kekayaan alam,” ungkapnya.
Pada bagian akhir pernyataan sikap, ROMPAS menyampaikan seruan kebangsaan:
“Indonesia Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Timur Maju!’
Melalui pertemuan tersebut, ROMPAS menyatakan komitmennya untuk terus menjaga persatuan NKRI, menyampaikan aspirasi masyarakat, serta mengawal pelaksanaan pembangunan agar berlangsung transparan, berkeadilan, dan berorientasi pada kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.
Reporter: Zarkasi
Jakarta, Kamis, 19 November 2026.
Berita Lainnya
Tags: Dolfie Rompas












