Update

Setoran 15 Persen Terbongkar, Bongkar Mafia Proyek Sekolah!

Siber24jam.com & Liputan08.com
Rabu 18 Nopember 2026

Revitalisasi Sekolah atau Ladang Korupsi? Dugaan Setoran 15 Persen di Lampung Harus Membuka Mata Pemerintah Pusat

Ketika anggaran pendidikan menjadi rebutan, kepala sekolah terancam berubah dari pemimpin pendidikan menjadi sasaran pungutan. Negara tidak boleh membiarkan uang untuk masa depan anak bangsa justru mengalir ke kantong para pemburu proyek.

Ada satu pertanyaan besar yang harus dijawab pemerintah: jika dugaan pemerasan terhadap kepala sekolah ditemukan di Lampung Tengah, apakah praktik serupa juga terjadi di daerah lain?

Pertanyaan ini bukan tuduhan bahwa seluruh daerah melakukan penyimpangan. Namun, fakta adanya indikasi permintaan setoran 10–15 persen, ditambah peringatan Kejaksaan Agung mengenai modus serupa di daerah, sudah cukup menjadi alasan untuk melakukan pengawasan nasional.

Kasus Lampung Tengah seharusnya tidak berhenti sebagai perkara daerah. Sebanyak 83 kepala satuan pendidikan diperiksa Kejati Lampung untuk mendalami dugaan permintaan setoran 15 persen dari nilai pekerjaan revitalisasi sekolah.

Sebelumnya, penyidik juga menggeledah kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampung Tengah serta menyita dokumen dan barang bukti elektronik. Pejabat dinas, termasuk kepala dinas, turut dimintai keterangan. Semua pihak tetap harus diperlakukan berdasarkan asas praduga tak bersalah.

Yang membuat persoalan ini semakin serius, peringatan Kejaksaan Agung ternyata bukan hanya berkaitan dengan Lampung.

Pada Agustus 2026, Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen mengungkap adanya laporan mengenai dugaan pemaksaan pengerjaan proyek secara kontraktual, permintaan imbalan hingga 15 persen oleh oknum dinas pendidikan, bahkan indikasi keterlibatan oknum aparat penegak hukum yang menyalahgunakan kewenangannya.

Kejaksaan Agung menyatakan telah menginstruksikan jajaran kejaksaan di daerah untuk melakukan pengamanan dan pendampingan terhadap program revitalisasi. Paupedia

Artinya, persoalan ini patut dipandang sebagai ancaman terhadap tata kelola anggaran pendidikan secara nasional.

Pemerintah mencatat program revitalisasi pada 2025 menjangkau 16.167 satuan pendidikan dengan anggaran Rp16,9 triliun.

Pada 2026, Kemendikdasmen menyampaikan perluasan target hingga 71.744 satuan pendidikan. Sementara itu, siaran pers kementerian pada 15 Oktober 2026 menyebut program revitalisasi telah menjangkau 35.769 satuan pendidikan melalui skema swakelola dengan dukungan anggaran Rp26 triliun. Kemendikdasmen

Bayangkan jika anggaran sebesar itu tidak diawasi secara ketat. Potensi penyimpangan bukan hanya menyangkut satu atau dua gedung sekolah, melainkan dapat menyentuh kepentingan pendidikan jutaan anak Indonesia.

Sebagai ilustrasi, apabila potongan 15 persen diterapkan terhadap seluruh anggaran Rp26 triliun, nilainya mencapai Rp3,9 triliun. Angka tersebut bukan kerugian negara yang telah ditemukan, melainkan simulasi untuk menggambarkan besarnya risiko apabila praktik pemotongan ilegal meluas.

Inilah alasan mengapa pengawasan tidak boleh hanya dilakukan setelah kasus meledak.

Persoalan lain yang tidak kalah memprihatinkan muncul di Kota Makassar, Sulawesi Selatan.

Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Selatan pada Juni 2026 menyoroti dugaan praktik jual beli jabatan kepala sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Makassar. Ombudsman meminta persoalan tersebut diusut secara objektif dan transparan.

Kemudian, pada 17 Juli 2026, RRI memberitakan Kejari Makassar tengah mendalami dugaan gratifikasi terkait pengangkatan kepala sekolah SD dan SMP. Sebanyak 15 kepala sekolah telah diperiksa sebagai saksi.

Pada 21 Juli 2026, Pemkot Makassar juga menonaktifkan seorang pejabat bidang guru dan tenaga kependidikan yang dikaitkan dengan perkara tersebut. Proses hukum tetap harus menjadi dasar untuk menentukan ada atau tidaknya tindak pidana. Ombudsman RI +2

Dua persoalan ini memperlihatkan bahwa pengawasan pendidikan harus mencakup dua pintu sekaligus: pengangkatan pejabat sekolah dan pengelolaan anggaran pembangunan sekolah.

Jabatan kepala sekolah bukan komoditas politik, bukan barang dagangan, dan bukan investasi untuk mendapatkan keuntungan dari proyek pemerintah.

Kepala sekolah semestinya dipilih berdasarkan kompetensi, integritas, rekam jejak, dan kemampuan memimpin pendidikan. Jika benar terdapat praktik jual beli jabatan, maka yang dipertaruhkan bukan sekadar administrasi kepegawaian, melainkan masa depan tata kelola pendidikan.

Inilah pertanyaan yang harus dijawab oleh pemerintah pusat, Kemendikdasmen, Kementerian Agama, Inspektorat Jenderal, BPKP, BPK, Kejaksaan Agung, dan KPK.

Apakah seluruh provinsi sudah melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan revitalisasi sekolah?

Apakah kepala sekolah pernah diminta memberikan sejumlah uang kepada pejabat dinas, pihak tertentu, kontraktor, atau perantara?

Apakah terdapat tekanan agar pekerjaan swakelola dialihkan kepada pihak ketiga?

Apakah ada sekolah yang menerima anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan dan kondisi kerusakan bangunannya?

Apakah spesifikasi bangunan, volume pekerjaan, harga material, dan laporan pertanggungjawaban benar-benar sesuai kenyataan?

Pertanyaan tersebut harus dijawab dengan pemeriksaan, bukan sekadar pernyataan bahwa pemerintah telah melakukan pengawasan.

Kami mendorong audit berbasis risiko terhadap seluruh daerah penerima program. Bukan berarti semua kepala dinas, pejabat, maupun kepala sekolah harus dicurigai, tetapi setiap rupiah uang rakyat harus dapat dipertanggungjawabkan.

Ada ironi besar ketika pemerintah menggelontorkan anggaran triliunan rupiah untuk memperbaiki ruang belajar, tetapi dalam pelaksanaannya justru muncul dugaan pemerasan terhadap pengelola sekolah.

Anak-anak membutuhkan ruang kelas yang aman, atap yang tidak bocor, meja belajar yang layak, toilet yang sehat, dan fasilitas pendidikan yang memadai.

Mereka tidak membutuhkan bangunan yang secara administratif dinyatakan selesai, tetapi kualitasnya buruk karena anggarannya diduga dipotong oleh pihak-pihak yang mencari keuntungan.

Jika praktik setoran benar terjadi, dampaknya bukan hanya kerugian keuangan negara. Ada potensi pengurangan kualitas bangunan, pengadaan material yang tidak sesuai, pekerjaan yang tidak maksimal, hingga biaya perawatan tambahan yang kembali membebani anggaran publik.

Karena itu, audit harus menyentuh hasil fisik pekerjaan, bukan hanya tumpukan dokumen pertanggungjawaban.

Kami mendesak pemerintah pusat dan pemerintah daerah melakukan langkah konkret:

* Membuka daftar seluruh sekolah penerima revitalisasi beserta nilai anggarannya.

* Melakukan audit terhadap sekolah-sekolah yang terindikasi mengalami pemotongan dana atau intervensi pihak luar.

* Memeriksa pejabat dinas, perantara, dan pihak lain yang diduga meminta setoran.

* Menelusuri aliran uang apabila ditemukan transaksi mencurigakan.

* Mengusut dugaan jual beli jabatan kepala sekolah melalui mekanisme pemeriksaan yang transparan.

* Menjamin perlindungan kepala sekolah yang berani melaporkan pemerasan.

* Mengumumkan hasil pengawasan dan tindak lanjut penegakan hukum kepada masyarakat.

KPK juga perlu mencermati pola korupsi sektor pendidikan, terutama jika ditemukan praktik sistematis yang melibatkan kewenangan jabatan dan pengelolaan anggaran.

Jangan sampai kepala sekolah yang berani menolak pungutan justru mendapatkan tekanan, sementara pihak yang meminta setoran tetap bebas menjalankan kewenangannya.

Tajuk ini bukan untuk menghakimi seluruh pejabat pendidikan. Banyak kepala sekolah, guru, dan aparatur pemerintah yang bekerja dengan jujur di tengah keterbatasan.

Namun, integritas mereka tidak boleh dikalahkan oleh segelintir orang yang diduga menjadikan jabatan sebagai alat mencari keuntungan.

Kasus Lampung Tengah harus menjadi pintu masuk untuk membenahi tata kelola pendidikan secara nasional. Dugaan jual beli jabatan di Makassar juga harus menjadi peringatan bahwa pengawasan tidak cukup hanya dilakukan terhadap proyek fisik.

Sebab, jika jabatan kepala sekolah diduga diperjualbelikan dan anggaran revitalisasi diduga diperas, maka ada persoalan serius dalam sistem pengelolaan pendidikan yang harus dibongkar.

Jangan sampai uang negara yang seharusnya mengalir ke ruang kelas justru berhenti di kantong para pemburu rente.

Pendidikan adalah investasi masa depan bangsa. Bukan ladang upeti, bukan bancakan proyek, dan bukan kesempatan memperkaya diri dengan memanfaatkan jabatan.

Negara harus hadir melindungi sekolah, bukan membiarkan sekolah menjadi korban kekuasaan.

Siber24jam.com & Liputan08.com

Berita Lainnya

Tags: ,

Update News

PANDAWA UMAT: Hentikan Fitnah terhadap Sufmi Dasco Ahmad, Demokrasi Jangan Dijadikan Alat Pembunuhan Karakter

JAKARTA Siber24jam.com – Pasukan Dakwah Umat (PANDAWA UMAT) menyatakan sikap tegas menolak segala bentuk fitnah,...

83 Kepala Sekolah Diperiksa Kejati, Dugaan Setoran 15 Persen Proyek Revitalisasi Terkuak

LAMPUNG TENGAH Siber24jam.com – Program revitalisasi sarana dan prasarana sekolah yang semestinya menjadi instrumen peningkatan...

Bobol Rumah di Merbau Mataram, Dua Pelaku Curat Dibekuk Polsek Merbau Mataram, Satu DPO Diburu

LAMPUNG SELATAN, Siber24jam.com – Unit Reskrim Polsek Merbau Mataram bersama Tim Tekab 308 Polres Lampung...

Setoran 15 Persen Terbongkar, Bongkar Mafia Proyek Sekolah!

Siber24jam.com & Liputan08.com Rabu 18 Nopember 2026 Revitalisasi Sekolah atau Ladang Korupsi? Dugaan Setoran 15...