Update

Gelar Akademik Berderet, Perjalanan Dinas Miliaran, tetapi Mana Bukti Perjuangan? DPRD Tanggamus Harus Berani Bercermin!

Tajuk Satir Redaksi Siber24jam.com & Liputan08.com
Rabu 16 Nopember 2026

Ada yang perlu direnungkan oleh para anggota DPRD Kabupaten Tanggamus. Mereka dipilih rakyat, dibiayai uang rakyat, mendapat fasilitas negara, tetapi pertanyaan mendasarnya sederhana: seberapa besar hasil kerja mereka benar-benar dirasakan masyarakat?

Jangan sampai gedung dewan ramai kegiatan, agenda rapat penuh, dokumentasi berseliweran, pujian kepada bupati terdengar merdu, tetapi suara rakyat justru semakin sayup terdengar.

DPRD bukan lembaga penggemar kepala daerah. DPRD bukan tim pemandu sorak pemerintah kabupaten. Apalagi sekadar pelengkap dalam setiap acara seremonial.

DPRD adalah lembaga legislatif yang mempunyai tiga fungsi utama: pembentukan peraturan daerah, penganggaran, dan pengawasan.
Ketiganya merupakan kewajiban, bukan pilihan.

Hubungan baik antara DPRD dan bupati memang diperlukan. Namun, hubungan baik tidak boleh membuat fungsi pengawasan kehilangan taring.

Kalau bupati bekerja baik, berikan apresiasi. Kalau kebijakannya keliru, kritisi. Kalau anggaran tidak tepat sasaran, pertanyakan. Kalau pelayanan publik buruk, panggil pejabat terkait dan tuntut perbaikan.
Itulah tugas wakil rakyat.

Jangan sampai setiap keberhasilan pemerintah daerah menjadi bahan pujian, sementara persoalan jalan rusak, kemiskinan, pendidikan, kesehatan, pertanian, infrastruktur desa, dan lapangan pekerjaan tidak memperoleh pengawalan yang sebanding.

Rakyat tidak mengirim anggota dewan ke gedung parlemen untuk menjadi penonton keberhasilan pemerintah. Mereka dikirim untuk memastikan pemerintah tidak salah arah.

Data JDIH DPRD Tanggamus mencatat sejumlah produk hukum daerah tahun 2025, antara lain Perda Kawasan Tanpa Rokok, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika, serta perubahan bentuk hukum PDAM Way Agung menjadi Perumda.

Itu pekerjaan yang patut dicatat. Tetapi jangan berhenti pada jumlah Perda.

Mana evaluasi pelaksanaannya? Seberapa besar manfaatnya bagi masyarakat?

Bagaimana perlindungan petani, nelayan, UMKM, buruh, lingkungan hidup, dan masyarakat desa? Bagaimana penguatan ekonomi lokal dan penciptaan lapangan pekerjaan?

DPRD harus menunjukkan bahwa mereka bukan sekadar mengesahkan dokumen, tetapi menghasilkan kebijakan yang menyentuh kehidupan masyarakat.

Yang lebih sensitif adalah persoalan perjalanan dinas.
Pada 2023, Kejaksaan Tinggi Lampung mengungkap penyidikan dugaan penyimpangan biaya penginapan perjalanan dinas DPRD Tanggamus tahun anggaran 2021. Potensi kerugian negara yang diumumkan saat itu mencapai sekitar Rp7,78 miliar. Hasil perhitungan berikutnya diberitakan mencapai sekitar Rp9 miliar.

Bahkan, pemberitaan 9 Maret 2026 menyebut perkara tersebut belum menetapkan tersangka dan masih menyisakan sekitar Rp225 juta yang belum dikembalikan.

Belum cukup sampai di situ.
Pada 2025, Kejati Lampung meneruskan laporan DPP KAMPUD kepada Kejari Tanggamus mengenai dugaan penyimpangan belanja Sekretariat DPRD tahun anggaran 2023. Laporan tersebut mempersoalkan belanja perjalanan dinas sekitar Rp14,17 miliar serta langganan jurnal, surat kabar, dan majalah sekitar Rp16,91 miliar.

Ini adalah laporan dugaan yang harus diuji melalui proses hukum, bukan vonis terhadap seluruh anggota DPRD.

Namun, angka sebesar itu tentu tidak pantas dijawab dengan diam.

Apa hasil perjalanan dinas tersebut? Apa manfaatnya bagi pembangunan Tanggamus? Apakah setiap rupiah telah dipertanggungjawabkan dengan bukti yang sah?

Jangan sampai anggaran perjalanan dinas lebih mudah berjalan daripada perjuangan menyelesaikan persoalan masyarakat.

Di antara anggota DPRD terdapat nama-nama dengan gelar sarjana dan magister. Anggota DPRD tercatat bergelar S.T., M.M. Sejumlah anggota lainnya juga memiliki latar belakang pendidikan yang beragam.

Pendidikan tentu penting. Namun, gelar akademik bukan jaminan seseorang otomatis memiliki keberanian, integritas, dan kepekaan sosial.

Rakyat tidak sedang menguji siapa paling panjang gelarnya. Rakyat sedang menilai siapa yang paling nyata memperjuangkan kepentingannya.

Kalau gelar akademik berderet, semestinya kemampuan membaca persoalan publik juga semakin tajam. Kalau pendidikan semakin tinggi, seharusnya keberanian mengawasi kekuasaan tidak semakin rendah.

Jangan sampai ijazah menjadi kebanggaan pribadi, sementara prestasi kelembagaan sulit dibuktikan.

Ada sejumlah pertanyaan yang semestinya dijawab secara terbuka oleh pimpinan dan seluruh anggota DPRD Tanggamus.

Berapa Raperda inisiatif DPRD yang benar-benar diperjuangkan selama 2024–2026?

Apa hasil pengawasan terhadap program kerja bupati dan penggunaan APBD?

Berapa banyak aspirasi masyarakat yang masuk melalui reses dan berapa yang benar-benar direalisasikan?

Apa perkembangan pengawasan terhadap persoalan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pertanian, dan ekonomi masyarakat?

Bagaimana pertanggungjawaban perjalanan dinas dan tindak lanjut persoalan anggaran yang telah dilaporkan kepada aparat penegak hukum?

Itu bukan pertanyaan untuk menjatuhkan lembaga. Itu pertanyaan yang wajar dari masyarakat yang membiayai lembaga tersebut.

DPRD Tanggamus harus memahami bahwa jabatan bukan fasilitas untuk menikmati kekuasaan, melainkan amanah untuk mengontrol kekuasaan.

Bupati boleh dipuji, tetapi kebijakannya tetap harus diawasi. Pemerintah boleh diapresiasi, tetapi anggarannya wajib diperiksa. Hubungan politik boleh harmonis, tetapi kepentingan rakyat tidak boleh dikorbankan.

Kalau seluruh pekerjaan pemerintah hanya disambut pujian, siapa yang akan mengingatkan ketika terjadi kesalahan?

Kalau wakil rakyat lebih nyaman berada di lingkaran kekuasaan daripada berdiri bersama masyarakat, lalu kepada siapa rakyat harus mengadu?

Jangan sampai DPRD Tanggamus menjadi lembaga yang terlihat sibuk, tetapi kehilangan keberanian untuk bersikap.

Sebab, rakyat tidak memilih wakilnya untuk sekadar duduk di kursi empuk, menghadiri rapat, melakukan perjalanan dinas, dan memberikan tepuk tangan. Rakyat memilih mereka agar berani memperjuangkan kepentingan publik, sekalipun harus mengkritik kekuasaan.

Lima tahun jabatan bisa berakhir. Tetapi catatan kinerja, integritas, dan pertanggungjawaban kepada rakyat akan terus diingat.

Jangan hanya pandai memuji bupati. Buktikan bahwa kalian masih ingat siapa yang memilih dan membiayai jabatan kalian: RAKYAT!

Redaksi Siber24jam.com & Liputan08.com

Berita Lainnya

Tags:

Update News

PANDAWA UMAT: Hentikan Fitnah terhadap Sufmi Dasco Ahmad, Demokrasi Jangan Dijadikan Alat Pembunuhan Karakter

JAKARTA Siber24jam.com – Pasukan Dakwah Umat (PANDAWA UMAT) menyatakan sikap tegas menolak segala bentuk fitnah,...

83 Kepala Sekolah Diperiksa Kejati, Dugaan Setoran 15 Persen Proyek Revitalisasi Terkuak

LAMPUNG TENGAH Siber24jam.com – Program revitalisasi sarana dan prasarana sekolah yang semestinya menjadi instrumen peningkatan...

Bobol Rumah di Merbau Mataram, Dua Pelaku Curat Dibekuk Polsek Merbau Mataram, Satu DPO Diburu

LAMPUNG SELATAN, Siber24jam.com – Unit Reskrim Polsek Merbau Mataram bersama Tim Tekab 308 Polres Lampung...

Setoran 15 Persen Terbongkar, Bongkar Mafia Proyek Sekolah!

Siber24jam.com & Liputan08.com Rabu 18 Nopember 2026 Revitalisasi Sekolah atau Ladang Korupsi? Dugaan Setoran 15...