JAKARTA TIMUR Siber24jam.com – Redaksi Siber24jam.com dan Liputan08.com berkesempatan melakukan wawancara khusus dan diskusi mendalam...
JAKARTA TIMUR Siber24jam.com – Redaksi Siber24jam.com dan Liputan08.com berkesempatan melakukan wawancara khusus dan diskusi mendalam bersama Dr. Dian Assafri Nasa’i, SH., MH., di kediamannya kawasan Cijantung, Jakarta Timur, pada Senin, 25 Mei 2026. Dalam suasana hangat dan penuh nuansa akademik, pertemuan tersebut membahas dua isu besar yang kini menjadi perhatian publik nasional maupun global, yakni kebocoran devisa negara akibat praktik under-invoicing ekspor sumber daya alam serta peluang Indonesia dalam ekonomi hijau dan perdagangan karbon dunia.
Dalam diskusi panjang dan mendalam tersebut, Dr. Dian yang dikenal sebagai akademisi, pengamat kebijakan strategis nasional, serta tokoh yang aktif mengkaji isu tata kelola ekonomi nasional menilai Indonesia sedang berada pada titik krusial sejarah ekonomi nasional. Menurutnya, tantangan terbesar bangsa saat ini bukan lagi semata-mata soal kekayaan sumber daya alam, melainkan kemampuan negara membangun tata kelola yang modern, transparan, akuntabel, dan berbasis teknologi.
Menurut Dr. Dian, apabila Indonesia gagal melakukan reformasi sistemik dalam pengawasan sumber daya alam dan ekonomi hijau, maka Indonesia akan terus mengalami kebocoran kekayaan negara dalam jumlah sangat besar. Namun sebaliknya, apabila tata kelola diperbaiki secara serius, Indonesia berpotensi menjadi salah satu kekuatan ekonomi strategis dunia di era transisi hijau global.
Berikut petikan wawancara lengkapnya.
Wartawan:
Belakangan muncul pembahasan serius mengenai praktik under-invoicing ekspor SDA yang disebut menyebabkan kebocoran devisa negara hingga ribuan triliun rupiah. Bagaimana pandangan Anda?
Dr. Dian Assafri Nasa’i:
Persoalan under-invoicing ini sesungguhnya bukan cerita baru. Praktik itu sudah berlangsung sangat lama dan menjadi bagian dari penyakit struktural tata niaga ekspor Indonesia. Yang memprihatinkan, selama bertahun-tahun kita terlalu fokus mencari “siapa pelakunya”, tetapi kurang serius membangun sistem yang membuat praktik tersebut mustahil dilakukan.
Kita harus jujur mengatakan bahwa kebocoran devisa bukan semata persoalan moral individu. Ini persoalan desain tata kelola negara. Ketika sistem penuh celah, maka siapa pun yang memiliki akses dan kekuatan modal akan tergoda memanfaatkannya.
Karena itu saya berpandangan, reformasi ekspor SDA harus berbasis teknologi dan integrasi sistem nasional. Negara tidak boleh lagi bekerja dengan pola birokrasi manual yang membuka ruang negosiasi di belakang meja.
Wartawan:
Apa langkah paling mendesak yang menurut Anda harus dilakukan pemerintah?
Dr. Dian Assafri Nasa’i:
Yang paling mendesak adalah membangun single source of truth dalam tata kelola ekspor nasional. Selama ini data Bea Cukai, perbankan, kementerian teknis, hingga surveyor berjalan sendiri-sendiri. Akibatnya muncul ruang manipulasi harga, volume, maupun kualitas barang ekspor.
Ke depan, seluruh sistem harus terhubung secara digital dan real-time. Harga referensi komoditas global harus otomatis masuk ke sistem nasional. Jadi ketika ada eksportir mencoba memasukkan harga yang tidak wajar, sistem langsung menolak tanpa intervensi manusia.
Saya menyebutnya sebagai transisi dari “kepercayaan personal” menuju “kepercayaan berbasis otomasi”. Negara modern harus bergerak ke arah sana.
Wartawan:
Artinya Anda melihat digitalisasi bukan sekadar modernisasi administrasi?
Dr. Dian Assafri Nasa’i:
Betul sekali. Digitalisasi hari ini adalah instrumen pertahanan ekonomi negara. Negara-negara maju sudah memahami bahwa korupsi modern tidak cukup dilawan dengan pidato moral atau slogan integritas. Korupsi dilawan dengan desain sistem.
Kalau sistem masih memberi ruang tawar-menawar, maka praktik rente akan terus hidup meskipun pejabatnya berganti. Karena itu reformasi birokrasi tidak boleh berhenti di pergantian orang, tetapi harus menyentuh arsitektur sistemnya.
Wartawan:
Bagaimana Anda melihat pembentukan model “satu pintu” pengelolaan SDA melalui BUMN strategis?
Dr. Dian Assafri Nasa’i:
Secara konsep, sentralisasi tata kelola bisa efektif untuk memperkuat kontrol negara. Tetapi ada syarat penting: jangan sampai satu pintu justru berubah menjadi satu pusat rente baru.
BUMN strategis harus bekerja dengan prinsip transparansi digital, audit real-time, dan pengawasan publik. Kalau hanya mengganti aktor lama dengan aktor baru tanpa memperbaiki mekanisme, maka kita hanya memindahkan masalah, bukan menyelesaikannya.
Negara harus memastikan setiap kebijakan hilirisasi dan ekspor benar-benar berdampak pada penguatan devisa, industri nasional, dan kesejahteraan rakyat.
Wartawan:
Selain isu devisa dan ekspor SDA, dunia saat ini juga ramai membahas perdagangan karbon dan ekonomi hijau. Apakah Indonesia benar-benar punya peluang besar?
Dr. Dian Assafri Nasa’i:
Sangat besar. Bahkan saya melihat ekonomi hijau bisa menjadi babak baru kebangkitan ekonomi Indonesia jika dikelola serius.
Dunia sedang bergerak menuju ekonomi rendah karbon. Negara-negara industri membutuhkan kredit karbon dalam jumlah sangat besar untuk memenuhi target net zero emission. Sementara Indonesia memiliki hutan tropis, mangrove, gambut, dan ekosistem karbon biru terbesar di dunia.
Artinya, Indonesia memiliki “aset ekologis” yang nilainya sangat strategis di masa depan.
Namun persoalannya sama seperti SDA kita selama ini: apakah kita mampu mengelola potensi itu secara berdaulat atau justru kembali menjadi objek eksploitasi pihak luar?
Wartawan:
Lalu apa tantangan terbesar perdagangan karbon di Indonesia?
Dr. Dian Assafri Nasa’i:
Tantangan terbesar bukan sekadar membangun pasar karbon, tetapi membangun tata kelola karbon nasional yang kredibel.
Karbon sekarang bukan hanya isu lingkungan hidup. Ini sudah menjadi instrumen ekonomi dan geopolitik global. Maka pengawasan harus sangat kuat. Risiko manipulasi data emisi, proyek karbon fiktif, hingga permainan broker internasional sangat besar.
Kalau tata kelola lemah, perdagangan karbon justru bisa menjadi ladang mafia baru dengan wajah yang lebih modern dan lebih sulit dilacak.
Karena itu negara harus hadir sebagai regulator sekaligus penjaga kepentingan nasional.
Wartawan:
Apakah ekonomi hijau bisa benar-benar memberi manfaat kepada masyarakat kecil?
Dr. Dian Assafri Nasa’i:
Harus bisa. Kalau tidak, maka transisi hijau hanya akan menjadi jargon elite global.
Masyarakat adat, petani hutan, nelayan pesisir, dan penjaga lingkungan harus menjadi penerima manfaat utama ekonomi karbon. Mereka selama ini menjaga ekosistem, maka mereka juga harus menikmati nilai ekonominya.
Keadilan sosial harus menjadi fondasi ekonomi hijau Indonesia. Jangan sampai karbon hanya menjadi komoditas baru yang memperkaya investor besar sementara rakyat lokal tetap miskin.
Wartawan:
Apa pesan Anda terhadap arah pembangunan ekonomi Indonesia ke depan?
Dr. Dian Assafri Nasa’i:
Indonesia harus berhenti menjadi bangsa yang hanya mengekspor bahan mentah dan menjual kekayaan alam murah ke luar negeri.
Kita membutuhkan keberanian politik untuk membangun kedaulatan ekonomi berbasis teknologi, hilirisasi, energi hijau, dan tata kelola modern.
Saya percaya Indonesia memiliki semua syarat menjadi kekuatan ekonomi besar dunia. Kita punya sumber daya, bonus demografi, dan posisi geopolitik yang sangat strategis.
Yang menentukan sekarang tinggal satu: apakah kita punya disiplin tata kelola dan keberanian membangun sistem yang berpihak pada kepentingan nasional jangka panjang.
Kalau itu berhasil dilakukan, maka Indonesia tidak hanya menjadi pasar, tetapi menjadi pemain utama dalam ekonomi masa depan dunia.
Di akhir pertemuan, Dr. Dian juga menegaskan bahwa generasi muda Indonesia harus mulai mengambil peran besar dalam membangun arah baru ekonomi nasional yang berbasis inovasi, teknologi, dan keberlanjutan. Menurutnya, era baru ekonomi global tidak lagi hanya berbicara soal kekuatan modal, tetapi juga tentang kemampuan suatu negara membangun sistem yang bersih, efisien, dan berdaya saing tinggi.
Ia berharap pemerintah mampu menjaga momentum reformasi ekonomi nasional agar Indonesia tidak tertinggal dalam persaingan global yang kini bergerak sangat cepat menuju ekonomi hijau dan transformasi digital.
(Redaksi Siber24jam.com & Liputan08.com)
Berita Lainnya
Tags: Dr. Dian Assafri Nasa'i