Jakarta, Siber24jam.com – Jaksa Agung Republik Indonesia, ST Burhanuddin, menegaskan komitmen Kejaksaan RI dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang transparan dan akuntabel. Hal ini disampaikan dalam Entry Meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan Kejaksaan RI Tahun Anggaran 2024 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, yang berlangsung pada Jumat, 7 Februari 2025, di Kantor Kejaksaan Agung, Jakarta.
Dalam sambutannya, Jaksa Agung menyampaikan apresiasi kepada BPK RI yang menjalankan tugas konstitusionalnya dalam mengawasi pengelolaan keuangan negara. Ia menekankan bahwa pemeriksaan ini bukan hanya sekadar formalitas, tetapi merupakan bagian dari upaya bersama dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang lebih baik.
“Pemeriksaan ini merupakan bentuk evaluasi untuk meningkatkan sistem pengelolaan keuangan di Kejaksaan RI. Bukan untuk mencari kesalahan, tetapi sebagai langkah perbaikan agar anggaran dapat digunakan secara efektif dan efisien sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Jaksa Agung.
Lebih lanjut, ia meminta seluruh jajaran Kejaksaan untuk proaktif dalam mendukung pemeriksaan dengan memberikan data dan informasi yang diperlukan. Selain itu, peran Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (JAM WAS) juga ditekankan agar lebih aktif dalam melakukan pendampingan, konsultasi, dan edukasi guna meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan.
“Kami memahami bahwa ada kekhawatiran pemeriksaan lebih menyoroti kesalahan dibandingkan memberikan solusi. Oleh karena itu, saya meminta jajaran pengawasan untuk lebih aktif mendampingi serta memberikan edukasi agar sistem keuangan kita semakin baik,” tambahnya.
Dalam delapan tahun terakhir, Kejaksaan RI berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI. Meski demikian, Jaksa Agung mengingatkan bahwa pencapaian tersebut bukanlah akhir, tetapi harus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan tata kelola anggaran.
Menutup sambutannya, Jaksa Agung berharap pemeriksaan ini dapat berjalan lancar dan menghasilkan rekomendasi konstruktif guna memperbaiki pengelolaan keuangan Kejaksaan RI ke depan. “Sinergi dan kolaborasi yang erat antara Kejaksaan dan BPK sangat penting dalam memastikan tata kelola keuangan negara yang lebih baik,” pungkasnya.
Penulis:Zakar