Kritik Pedas Fraksi PKS untuk LKPj Kader Partai Pimpinan Ahmad Syaikhu Bilang Visi Pancakarsa Belum Terealisasi

Bogor,Siber24jam.com– kritik pedas Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) di DPRD Kabupaten Bogor, menggema di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Bogor, Kamis (25/05/2023), saat rapat persetujuan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Bogor, tahun anggaran 2022.

Kritik yang disampaikan kader partai pimpinan Ahmad Syaikhu itu bisa membuat kuping panas itu. Pasalnya fraksi yang memiliki sembilan wakilnya di DPRD Kabupaten Bogor itu menyebut visi dan misi program Pancakarsa belum terealisasi.

“Laporan LKPJ  belum banyak memberikan data tingkat pencapaian visi dan misi Bupati, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023. Mestinya LKPJ berpatokan pada RPJMD, sehingga kita mengetahui apakah Visi Misi dan Janji Politik Bupati sudah terpenuhi atau belum,” kata Anggota Fraksi PKS Achmad Fathoni.

Makanya, kata wakil rakyat asal Kecamatan Gunung Puteri itu, F-PKS memberikan beberapa catatan yang harus diperhatikan dan diperbaiki Pemerintah Kabupaten Bogor. “Catatan dari kami (F-PKS) ini mengacu pada target-target yang sudah ditetapkan dalam RPJMD yang belum terealisasi. Nah ini yang harus diperhatikan saudara Plt Bupati Bogor, jelang akhir masa jabatannya,” tegas Fathoni.

Selain itu, secara spesipik, F – PKS kata Fathoni memberikan catatan khusus terkait infrastruktur dan pendidikan. .Infrastruktur di Kabupaten Bogor banyak yang belum beres, khususnya jalan.

Untuk sektor pendidikan, kata Fathoni, dalam RPJMD 2018-2023 ditargetkan pada masa akhir jabatan bupati,  tidak ada lagi sekolah yang rusak, tidak punya toilet dan tidak punya perpustakaan,

“Kenyataannya jauh panggang dari api, karena banyak yang  belum tercapai. Kekurangan SDM guru dan kepala sekolah mesti menjadi perhatian serius agar proses mencerdaskan anak bangsa seperti amanat undang-undang dapat berjalan dengan baik,” tegasnya menutupi. ***

 

Penulis : Mochamad Yusuf

Berita Lainnya

• 

  Hendry Ch Bangun Kasus Penangkapan Wartawan Harus Diselesaikan dalam Ranah Dewan Pers, Bukan Kriminalisasi

Tags: bogor, fraksi, kabupaten, PKS