Panggil Banyak Saksi di Kasus Suap WTP Bupati Bogor, Begini Tanggapan dari Pengamat

Bogor, Siber24jam.com – Kasus suap untuk meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di Kabupaten Bogor, untuk pelaksanaan tahun anggaran 2021 yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lebih dari satu bulan berlalu.

Namun hingga pekan kedua Juni ini, komisi anti rasuah yang bermarkas di Gedung Merah Putih, Jakarta, masih belum tuntas melakukan pemeriksanaan kepada saksi-saksi.

Hari ini, Selasa (14/06/2022) KPK memanggil Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bogor Iwan Setiawan, bersama Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) R. Soebiantoro, serta beberapa Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Bogor, ditambah dua pihak swasta, yakni Dede Sopian, pemilil CV Dede Print, dan Lambok Latief.

Banyaknya saksi yang dipanggil KPK ini menurut pandangan Yusfitriadi, pengamat kebijakan politik karena kasus model operasi tangkap tangan (OTT) Bupati Bogor ini tergolong langkah, karena tidak banyak kasus seperti ini.

“Kasus OTT ini kan berkaitan dengan laporan kinerja, laporan implementasi program dan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bogor, sehingga akan banya pihak yang dipanggil KPK untuk menggali keterangan terkait laporan keuangan,” kata Yusfitriadi, Selasa (14/06/2022).

Efeknya, kata Pembina Democracy and Electoral Empowerment Partnership atau disingkat DEEP Indonesia, pengungkapkan kasus OTT ini lama karena membutuhkan waktu, dan pemeriksaannya tidak sederhana.

“Kondisi seperti ini tentunya membuat suasana kebhatinan dan psikologis para ASN, khususnya para pejabat di lingkup Pemerintahan Kabupaten Bogor terganggu. Nah, disisi lain pemanggilan dan pemeriksaan saksi ini menunjukan bukti tidak adanya orang yang mampu mengintervensi KPK,” tegas Yusfitriadi.

Yusfitriadi berharap, KPK segera menentukan pihak-pihak yang terbukti bersalah atau tidak, agar ada keputusan hukum tetap.

“Ini penting demi stabililitas pelayanan Pemerintah Kabupaten Bogor,” tutupnya.

 

 

Penulis : Zarkasi
Editor : Mochamad Yusuf

Berita Lainnya

• 

  Kejaksaan Agung Terima Kunjungan Mahasiswa BINUS Bahas Peran JAM DATUN dalam Hukum Korporasi

Tags: 2022, Ade Yasin, ASN, bogor, BPK Perwakilan Jawa Barat, bupati, Bupati Bogor, Demo, Hukum, indonesia, Iwan setiawan, Jakarta, Kabupaten Bogor, kasus TPK Bupati Bogor nonaktif Ade Yasin, komisi anti rasuah, Komisi pemberantasan korupsi, Korupsi, KPK, MU, Operasi Tangkap Tangan, OTT, pemerintah, Pengamat yusfitriadi, SH, Suap, uang, UAS