Update

Komisi I DPRD Bogor Soroti Maraknya Cluster di Nangewer Mekar, Lurah Diminta Buka-bukaan Soal Perizinan

Sibet24jam.com – CIBINONG, Menjamurnya pembangunan perumahan berkonsep cluster di Kelurahan Nangewer Mekar, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, mulai mendapat sorotan keras dari Komisi I DPRD Kabupaten Bogor.

Fenomena pertumbuhan cluster yang terlihat cukup masif di wilayah tersebut memunculkan sejumlah pertanyaan serius mengenai tata kelola perizinan, pengawasan pemerintah, keterlibatan aparatur kelurahan, hingga pemenuhan kewajiban pengembang terhadap masyarakat.

Komisi I DPRD Kabupaten Bogor menilai, pembangunan perumahan tidak boleh hanya berorientasi pada kepentingan bisnis pengembang. Setiap pembangunan harus memperhatikan ketentuan tata ruang, persyaratan perizinan, ketersediaan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU), serta hak-hak masyarakat yang tinggal di lingkungan sekitar.

Sorotan juga diarahkan kepada Lurah Nangewer Mekar. Pasalnya, setiap aktivitas pembangunan yang berkembang di wilayah administrasi kelurahan semestinya dapat diketahui dan diawasi oleh aparatur pemerintahan setempat sesuai kewenangannya.

Komisi I mempertanyakan bagaimana proses pembangunan sejumlah cluster tersebut dapat berlangsung. Siapa yang memberikan persetujuan? Apakah seluruh persyaratan administrasi dan teknis sudah dipenuhi? Bagaimana pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan di lapangan?

Persoalan ini perlu dibuka secara transparan, termasuk menelusuri dokumen Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR), dokumen lingkungan, status pertanahan, serta kewajiban penyediaan dan penyerahan PSU.

Komisi I juga meminta agar peran Lurah Nangewer Mekar diperiksa secara objektif. Apakah pihak kelurahan mengetahui keberadaan setiap pembangunan? Apakah pernah memberikan rekomendasi, surat keterangan, atau bentuk fasilitasi administrasi lainnya?

Jangan sampai muncul kesan pemerintah setempat hanya menjadi penonton ketika kawasan permukiman berkembang begitu cepat tanpa pengawasan yang memadai.

Komisi I menilai perlu adanya pemeriksaan menyeluruh terhadap kemungkinan penyimpangan dalam proses pembangunan dan perizinan.

Bahkan, muncul dugaan adanya praktik kongkalikong antara oknum tertentu dengan pihak pengembang. Dugaan tersebut harus diuji melalui pemeriksaan dokumen, keterangan para pihak, serta penelusuran alur penerbitan persetujuan dan perizinan.

“Kalau seluruh proses pembangunan sudah sesuai aturan, buka dokumennya kepada publik. Tetapi kalau ditemukan penyimpangan, jangan ada pihak yang dilindungi. Kami meminta Kejaksaan, Kepolisian, dan dinas terkait turun langsung melakukan pemeriksaan. Jangan sampai ada permainan di balik meja yang merugikan masyarakat,” Disamapaik Komisi I DPRD Kabupaten Bogor , Jumat (20/11/2026)

Komisi I juga meminta agar pemeriksaan tidak berhenti pada pengembang. Aparatur pemerintahan maupun pihak lain yang terbukti menyalahgunakan kewenangan harus dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum.

Salah satu persoalan mendasar yang perlu diperiksa adalah keberadaan fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) atau PSU di kawasan perumahan.

Pengembang memiliki kewajiban memenuhi ketentuan penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum sesuai peraturan serta dokumen perencanaan dan perizinan yang berlaku.

Pertanyaannya, bagaimana status fasum dan fasos di setiap cluster yang sudah dibangun? Apakah sudah tersedia sesuai ketentuan? Apakah telah diserahterimakan kepada pemerintah daerah atau masih berada dalam penguasaan pengembang?

Persoalan ini tidak boleh dianggap sepele.

Bayangkan apabila terjadi keadaan darurat, warga meninggal dunia, kebakaran, atau kondisi yang membutuhkan akses kendaraan ambulans dan pemadam kebakaran. Siapa yang menjamin akses jalan dan fasilitas umum tersebut dapat digunakan?

Siapa yang bertanggung jawab terhadap pemeliharaan jalan lingkungan, drainase, penerangan, saluran air, dan fasilitas lainnya?

Jangan sampai masyarakat membeli rumah dengan harapan memperoleh lingkungan yang layak, tetapi kemudian justru menghadapi ketidakpastian mengenai hak dan fasilitas yang seharusnya mereka dapatkan.

Persoalan lainnya adalah keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan.

Warga yang telah lebih dahulu tinggal di Nangewer Mekar jangan sampai hanya menjadi penonton ketika lahan di sekitar permukiman berubah menjadi kawasan cluster.

Pemerintah dan pengembang harus memastikan komunikasi, keterbukaan informasi, serta pelibatan masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku, terutama apabila pembangunan berpotensi menimbulkan dampak terhadap akses jalan, drainase, lingkungan, dan fasilitas bersama.

Komisi I juga meminta penelusuran terhadap peran Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan PT PLN (Persero).

BPN perlu memberikan kejelasan mengenai status hak atas tanah, kesesuaian batas bidang, serta proses administrasi pertanahan. Sementara PLN perlu dimintai penjelasan mengenai proses penyambungan listrik dan pemenuhan ketentuan teknis kelistrikan pada setiap kawasan perumahan.

Pemeriksaan tersebut bukan berarti menyimpulkan adanya keterlibatan atau pelanggaran kedua institusi, melainkan memastikan seluruh proses berjalan sesuai aturan.

Dari aspek hukum, pembangunan perumahan yang tidak memenuhi persyaratan dapat menimbulkan konsekuensi serius.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, sebagaimana telah mengalami perubahan melalui ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Cipta Kerja, mengatur sanksi administratif terhadap penyelenggara perumahan yang melanggar ketentuan.

Sanksi tersebut dapat berupa peringatan tertulis, penghentian kegiatan pembangunan, penyegelan, pembatalan perizinan, denda administratif, hingga penutupan lokasi sesuai jenis pelanggarannya.

Pasal 151 UU Perumahan dan Kawasan Permukiman juga mengatur ancaman denda paling banyak Rp5 miliar bagi penyelenggara pembangunan perumahan yang tidak memenuhi kriteria, spesifikasi, persyaratan, serta PSU yang diperjanjikan.

Sementara itu, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah, khususnya ketentuan Pasal 73, mengatur ancaman pidana bagi pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan persetujuan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Ancaman hukumannya berupa pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp500 juta. Selain itu, terdapat kemungkinan pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak dengan hormat dari jabatannya.

Namun, penerapan ketentuan pidana tersebut harus didasarkan pada pembuktian unsur pelanggaran dan kewenangan pejabat yang bersangkutan, bukan semata-mata karena pembangunan terjadi di wilayah administrasinya.

Komisi I DPRD Kabupaten Bogor mendorong Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor, Polres Bogor, serta perangkat daerah terkait untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap pembangunan cluster di Nangewer Mekar.

Dinas teknis perlu membuka data perizinan, kesesuaian tata ruang, dokumen lingkungan, PBG, serta status penyediaan dan penyerahan PSU.

Pemeriksaan juga perlu menjawab apakah seluruh pembangunan telah memenuhi persyaratan atau justru terdapat aktivitas pembangunan yang berlangsung tanpa kelengkapan administrasi sebagaimana diwajibkan.

Pada akhirnya, pembangunan perumahan bukan sekadar urusan investasi dan penjualan unit rumah. Ada hak masyarakat, kepastian hukum, keselamatan penghuni, serta tanggung jawab pemerintah yang harus dijamin.

Jika ditemukan pelanggaran, pengembang maupun oknum pejabat yang terbukti terlibat harus diproses sesuai ketentuan hukum.

Jangan sampai kawasan permukiman tumbuh pesat, tetapi pengawasan pemerintah justru tertinggal. Masyarakat membutuhkan kepastian, bukan sekadar janji pembangunan.

Berita Lainnya

Tags: ,

Update News

Lurah Nangewer Mekar Disorot! Komisi I DPRD Bogor Desak Kejaksaan dan Polisi Selidiki Perizinan Cluster

CIBINONG Siber24jam.com – Menjamurnya pembangunan perumahan berkonsep cluster di Kelurahan Nangewer Mekar, Kecamatan Cibinong, Kabupaten...

Komisi I DPRD Bogor Soroti Maraknya Cluster di Nangewer Mekar, Lurah Diminta Buka-bukaan Soal Perizinan

Sibet24jam.com – CIBINONG, Menjamurnya pembangunan perumahan berkonsep cluster di Kelurahan Nangewer Mekar, Kecamatan Cibinong, Kabupaten...

Ketua NPCI Sebut Rudy Susmanto Jadi Lentera Harapan Atlet Disabilitas Kabupaten Bogor

Siber24jam.com – CIBINONG, Dukungan Pemerintah Kabupaten Bogor terhadap perjuangan atlet disabilitas mendapat apresiasi dari Ketua...

Bupati Rudy Susmanto Siapkan Rumah Istimewa bagi Atlet Disabilitas Kabupaten Bogor pada 2027

Siber24jam.com – CIBINONG, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor terus memperkuat komitmen dalam memberikan perhatian dan kesempatan...