JAKARTA Siber24jam.com — Menjelang rencana aksi demonstrasi yang dijadwalkan berlangsung di Jakarta pada Kamis, 27...
JAKARTA Siber24jam.com — Politisi DPP Partai Golkar, Dr. Dian Assafri Nasai, S.H., M.H., melontarkan kritik keras terhadap munculnya wacana mengenai kemungkinan percepatan Pemilu 2029. Ia menilai isu tersebut tidak layak diproduksi menjadi konsumsi politik apabila tidak memiliki dasar konstitusional yang jelas.
Dian menegaskan, demokrasi bukan arena untuk melempar spekulasi kekuasaan, apalagi membangun persepsi bahwa pergantian pemerintahan dapat dilakukan sebelum waktunya hanya karena kepentingan politik kelompok tertentu.
“Jangan jadikan demokrasi sebagai permainan elite. Pemilu bukan tombol yang bisa ditekan kapan saja ketika ada kepentingan kekuasaan. Kalau memang mencintai demokrasi, hormati konstitusi, hormati mandat rakyat dan berhenti memainkan isu yang hanya membuat masyarakat gaduh,” tegas Dian, Rabu (26/8/2026).
Menurutnya, setiap pejabat maupun tokoh politik harus memahami konsekuensi dari pernyataan yang disampaikan kepada publik. Pernyataan mengenai kemungkinan percepatan Pemilu, kata Dian, bukan sekadar percakapan politik biasa karena dapat membentuk persepsi publik mengenai stabilitas pemerintahan dan arah politik nasional.
Ia menilai politik yang sehat seharusnya berbasis gagasan, program dan solusi, bukan manuver untuk membuka jalan menuju perebutan kekuasaan.
“Kalau punya gagasan, sampaikan. Kalau menemukan kebijakan yang salah, kritik. Kalau melihat penderitaan rakyat, perjuangkan. Tetapi jangan lempar isu percepatan Pemilu hanya untuk mengukur reaksi publik atau membuka ruang bagi ambisi politik. Itu cara berpolitik yang sangat tidak sehat,” ujarnya.
Dian mengingatkan bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang menempatkan konstitusi sebagai landasan tertinggi dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Karena itu, seluruh proses politik, termasuk pergantian kepemimpinan nasional, harus berjalan melalui mekanisme yang telah ditentukan.
Ia menilai upaya membangun wacana pergantian kekuasaan di luar mekanisme demokratis justru berpotensi merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi politik.
“Jangan rusak kepercayaan rakyat hanya karena nafsu berkuasa. Negara ini bukan milik partai, bukan milik kelompok, dan bukan milik segelintir elite. Negara ini milik rakyat. Kekuasaan harus diperoleh melalui jalan konstitusional, bukan melalui tekanan, provokasi atau permainan opini,” kata Dian dengan nada tegas.
Dian juga meminta para elite politik menghentikan kebiasaan memproduksi kegaduhan yang tidak memiliki manfaat langsung bagi masyarakat. Menurutnya, rakyat saat ini membutuhkan kepastian ekonomi, pelayanan publik yang baik, lapangan pekerjaan, keamanan serta pemerintahan yang bekerja secara serius.
“Rakyat sudah terlalu banyak menghadapi persoalan. Jangan lagi rakyat dibebani drama politik elite. Rakyat tidak membutuhkan pertengkaran mengenai siapa yang ingin berkuasa lebih cepat. Rakyat membutuhkan pemerintah bekerja dan politisi memberikan solusi,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa kritik terhadap pemerintah merupakan hak dalam negara demokrasi. Namun, kritik harus dibedakan secara tegas dengan upaya menciptakan ketidakstabilan politik.
Menurut Dian, demokrasi tanpa etika politik dapat berubah menjadi arena perebutan kekuasaan yang mengorbankan kepentingan masyarakat luas.
“Kritik silakan sekeras-kerasnya, tetapi jangan mengacaukan sistem. Berbeda pendapat boleh, berbeda pilihan politik boleh, tetapi jangan mengorbankan kepentingan negara. Jangan sampai ambisi segelintir orang membuat masyarakat menjadi korban,” tegasnya.
Dian juga mengingatkan seluruh elemen masyarakat agar tidak mudah terseret oleh potongan video, narasi media sosial, maupun pernyataan politik yang belum diketahui konteks utuhnya.
Menurutnya, masyarakat harus tetap kritis dan rasional. Setiap informasi politik harus diverifikasi sebelum dipercaya atau disebarluaskan.
“Jangan mudah diprovokasi. Jangan menjadi pengeras suara bagi kepentingan politik orang lain. Masyarakat harus cerdas membaca situasi. Kalau ada pernyataan politik, lihat konteksnya, periksa faktanya dan ukur dampaknya terhadap bangsa,” katanya.
Dian menilai persoalan demokrasi tidak boleh dipandang semata-mata sebagai persoalan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Demokrasi harus menjadi mekanisme untuk memastikan kekuasaan tetap berada dalam kendali hukum dan kehendak rakyat.
Ia pun menyerukan agar semua pihak menjaga konstitusi dan tidak menjadikan Pemilu sebagai alat untuk memenuhi ambisi politik jangka pendek.
“Jangan percepat sejarah hanya karena ingin cepat berkuasa. Negara ini bukan perusahaan pribadi yang bisa diganti direksi sesuka hati. Ada konstitusi, ada aturan dan ada mandat rakyat. Siapa pun yang ingin memimpin Indonesia harus bersabar menunggu waktunya dan bertarung secara demokratis,” ujar Dian.
Dian menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa stabilitas demokrasi merupakan tanggung jawab bersama. Menurutnya, bangsa Indonesia tidak boleh kembali terjebak dalam politik yang mempertaruhkan kepentingan nasional demi kepentingan kelompok.
“Kekuasaan akan berganti, tetapi Indonesia harus tetap utuh. Jangan gadaikan demokrasi demi ambisi. Jangan provokasi rakyat demi kepentingan politik. Dan jangan pernah berpikir bahwa negara ini bisa dipermainkan hanya karena ada kepentingan untuk mendapatkan kekuasaan,” pungkas Dian.
Berita Lainnya
Tags: Dr. Dian Assafri Nasa'i