BANDUNG Siber24jam.com – Panitia Konferensi Provinsi (Konferprov) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Barat Tahun 2026...
CIBINONG Siber24jam.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor untuk pertama kalinya menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) pada Jumat. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut arahan Bupati Bogor, Rudy Susmanto, dalam upaya mendorong efisiensi energi tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika, menyampaikan bahwa pelaksanaan hari pertama WFH berjalan lancar dan tetap terkendali.
“Pada minggu ini kita melaksanakan Work From Home untuk pertama kalinya di hari Jumat. Dari data yang ada, sekitar 2.130 ASN atau kurang lebih 10 persen menjalankan WFH,” ujar Ajat.
Ia menjelaskan, tidak semua perangkat daerah menerapkan WFH. Beberapa unit tetap bekerja dari kantor atau Work From Office (WFO) secara penuh, terutama yang bersifat pelayanan langsung kepada masyarakat.
“Ada dua kecamatan yang tidak menerapkan WFH, yaitu Kecamatan Tenjo dan Cigombong. Selain itu, layanan esensial seperti rumah sakit, BPBD, Damkar, dan Satpol PP tetap hadir 100 persen,” jelasnya.
Ajat menegaskan, sebelum pelaksanaan kebijakan ini, seluruh perangkat daerah telah diminta menyusun rencana kerja harian secara rinci guna memastikan produktivitas tetap terjaga.
“Setiap pegawai telah menyampaikan rencana kerja dari pagi hingga sore. Saya memantau langsung, aktivitas pemerintahan tidak terhenti. Bahkan ketika dibutuhkan, ASN tetap siap hadir,” tegasnya.
Ia juga mengapresiasi pelaksanaan WFH perdana yang dinilai sukses dan akan dievaluasi dalam satu bulan ke depan, khususnya terkait dampaknya terhadap efisiensi energi.
“Kita akan evaluasi dampaknya terhadap penggunaan BBM, listrik, dan energi lainnya. Harapannya ini menjadi kebiasaan baru sekaligus menumbuhkan budaya hemat energi, tidak hanya di kantor tetapi juga di lingkungan keluarga ASN,” tambah Ajat.
Menurutnya, sesuai arahan Bupati Bogor, pelayanan publik harus tetap berjalan optimal.
“Walaupun WFH, layanan kepada masyarakat tetap berjalan 100 persen. Ketika diperlukan, ASN tetap hadir,” tandasnya.
Layanan Kesehatan Tetap Normal
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor, Fusia Meidiawaty, memastikan bahwa sektor layanan kesehatan tidak terdampak kebijakan WFH karena tetap beroperasi penuh.
“Dalam surat edaran sudah jelas, fasilitas pelayanan langsung seperti puskesmas dan rumah sakit tidak diberlakukan WFH. Pelayanan kepada pasien tetap berjalan normal,” ujarnya.
Ia menambahkan, kebijakan WFH hanya diterapkan pada sebagian pegawai administratif dengan sistem bergiliran.
“Untuk internal dinas, kami menerapkan skema 50:50 secara bergantian. Namun pejabat struktural tetap bekerja di kantor. Kami juga memanfaatkan teknologi seperti Zoom Meeting dan tanda tangan elektronik agar administrasi tetap berjalan lancar,” jelasnya.
Dukungan Teknologi Digital
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bogor, Bambang Widodo Tawekal, menuturkan bahwa pemanfaatan teknologi digital menjadi kunci utama dalam mendukung efektivitas WFH.
“Kami mengoptimalkan penggunaan Zoom Meeting, tanda tangan elektronik (TTE), serta memastikan sejumlah personel tetap siaga WFO, seperti petugas layanan 112, pengelola jaringan intranet, pusat data, dan tim peliputan,” ungkap Bambang.
Respons Positif dari Wilayah
Di tingkat kewilayahan, Camat Bojonggede, Teny Ramdani, menyambut baik kebijakan tersebut karena dinilai efektif dan efisien.
“Kami merasakan langsung bahwa program ini berjalan efektif. ASN yang WFH tetap disiplin dan siaga. Pelayanan kepada masyarakat juga tidak terganggu,” ujar Teny.
Ia memastikan sektor pelayanan tetap berjalan normal karena tidak termasuk dalam kebijakan WFH.
“Untuk pelayanan masyarakat, petugas tetap masuk. Masyarakat tetap dapat mengakses layanan di kecamatan maupun desa dengan baik,” jelasnya.
Teny juga menambahkan bahwa inovasi digital turut mendukung kelancaran administrasi.
“Proses administrasi dapat dilakukan secara digital, mulai dari verifikasi hingga penandatanganan. Jadi pelayanan tetap cepat dan tanpa hambatan,” pungkasnya.
Dengan pelaksanaan perdana ini, Pemkab Bogor optimistis kebijakan WFH dapat menjadi langkah strategis dalam meningkatkan efisiensi energi sekaligus menjaga kualitas pelayanan publik tetap prima.