CIBINONG Siber24jam.com – Program Car Free Day (CFD) Tegar Beriman yang digagas Bupati Bogor, Rudy...
Jakarta, Siber24jam.com – 6 Mei 2025 Tabrakan kapal tongkang bermuatan batu bara ke tiang Jembatan Mahakam pada 28 April 2025 kembali menyentak publik dan memaksa pemerintah menutup jembatan vital tersebut selama dua hari. Insiden ini bukan yang pertama—melainkan yang ke-20 lebih—dan menjadi penanda bahwa problem struktural dalam pengelolaan infrastruktur strategis masih terus diabaikan.
Pengamat maritim dari IKAL Strategic Center, DR. Capt. Marcellus Hakeng Jayawibawa, menilai insiden tersebut sebagai “cermin dari kegagalan sistemik” dalam pengelolaan lintas sektor. “Ini bukan semata soal teknis atau kelalaian kapal. Ini soal lemahnya koordinasi kelembagaan dan absennya proteksi infrastruktur vital,” tegasnya di Jakarta, Selasa (6/5/2025).
Hakeng menyebut Sungai Mahakam sebagai jalur logistik strategis, terutama bagi distribusi batu bara nasional. Namun, kerusakan infrastruktur akibat insiden semacam ini langsung memicu efek domino: keterlambatan distribusi, beban biaya logistik, hingga potensi kerugian terhadap penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
Ia menyoroti lemahnya koordinasi antara Kementerian PUPR sebagai pengelola jembatan dan Kementerian Perhubungan (melalui KSOP) yang mengatur lalu lintas sungai. “Tidak ada komando terpadu. Saat insiden terjadi, responnya lambat dan kebijakan yang diambil sering reaktif, bukan preventif,” kritiknya.
Salah satu solusi yang diajukannya adalah pemasangan fender—pelindung karet yang menyerap benturan kapal—yang justru hingga kini belum terpasang permanen di Jembatan Mahakam, meski insiden berulang kali terjadi. Padahal, menurutnya, skema pembiayaan bisa dibagi antara negara dan pelaku pelayaran.
Tak hanya itu, Hakeng juga mendorong perbaikan tata kelola melalui integrasi data dan teknologi navigasi seperti radar, kamera, hingga sistem peringatan dini. Selain itu, ia menilai pentingnya pelibatan pemerintah daerah dalam penanganan cepat serta pemberian insentif kepada masyarakat terdampak.
“Keselamatan dan keberlanjutan ekonomi harus berjalan beriringan. Kalau tidak ada reformasi serius, kita hanya menunggu waktu sampai tragedi yang lebih besar terjadi,” tutup Hakeng.
Editor:
Ali Wardana
Berita Lainnya
-
Ketua DPRD Kabupaten Bogor Dukung Integrasi Transportasi Massal untuk Tingkatkan Mobilitas Masyarakat
Tags: Mahakam Kembali Dihantam Tongkang, Pengamat Ini Alarm Keras Kegagalan Tata Kelola Infrastruktur!











