Jakarta, Siber24jam.com – Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Jakarta meluncurkan buku “Tinjauan KUHP 2023” untuk memperdalam pemahaman terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional. Acara yang berlangsung di kantor Kejati DKI Jakarta pada Rabu (5/2/2025) ini dihadiri Jaksa Agung ST Burhanuddin, pejabat Kejaksaan, dan akademisi hukum.
Jaksa Agung menegaskan bahwa penerapan KUHP Nasional 2026 harus dilakukan dengan pemahaman yang menyeluruh. “Buku ini diharapkan menjadi rujukan utama bagi jaksa dan aparat hukum dalam memahami perubahan fundamental dalam KUHP Nasional,” ujarnya.
Acara juga menghadirkan diskusi panel hybrid dengan narasumber: Prof. Asep Nana Mulyana (JAM-Pidum, Ketua Umum PERSAJA), Dr. Febrie Adriansyah (JAM-Pidsus), Dr. Rudi Margono (JAM-Pengawasan), dan Prof. Topo Santoso (Guru Besar Hukum Pidana UI).
Prof. Asep Nana Mulyana menekankan bahwa perubahan dalam KUHP Nasional mencerminkan pergeseran paradigma dari keadilan retributif ke korektif, restoratif, dan rehabilitatif. “Pendekatan baru ini harus dipahami dengan baik agar tidak terjadi disparitas hukum,” katanya.
Dr. Febrie Adriansyah menyoroti perubahan terkait pertanggungjawaban pidana korporasi, pedoman pemidanaan, dan perluasan tindak pidana korupsi. “Dengan KUHP Nasional, korporasi juga bisa dimintai pertanggungjawaban pidana, ini langkah maju dalam pemberantasan korupsi,” jelasnya.
Jaksa Agung ST Burhanuddin menegaskan pentingnya sinergi antara Kejaksaan, akademisi, dan praktisi hukum untuk memastikan implementasi KUHP Nasional berjalan baik. “Kesatuan pemahaman dalam penerapan hukum sangat penting guna menghindari ketidakadilan,” tegasnya.
Buku “Tinjauan KUHP 2023” mencakup asas legalitas, pertanggungjawaban pidana, pedoman pemidanaan, serta pendekatan baru dalam hukum pidana nasional. “Kami berharap buku ini menjadi pedoman praktis bagi aparat hukum dalam menerapkan KUHP Nasional,” pungkas Jaksa Agung.
Penulis:Zakar