Update

Ketua FPK Kota Bogor Apresiasi Langkah Cepat Presiden ke 8 RI Prabowo Subianto Terkait Penertiban Gas LPG 3 Kg

BOGOR, Siber24jam.com – Ketua Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kota Bogor, Agus Rustandi, mengapresiasi langkah cepat Presiden ke-8 Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dalam menangani polemik distribusi gas LPG 3 kg di masyarakat. Menurutnya, keputusan Presiden Prabowo untuk mengaktifkan kembali pengecer LPG 3 kg merupakan kebijakan yang tepat guna menjaga stabilitas harga dan ketersediaan gas bersubsidi bagi masyarakat kecil.

 

“Kami sangat mengapresiasi langkah cepat Presiden Prabowo dalam merespons keluhan masyarakat terkait kelangkaan dan kenaikan harga gas LPG 3 kg. Dengan kebijakan ini, diharapkan harga di tingkat pengecer dapat lebih terkontrol dan tidak memberatkan masyarakat,” ungkap Agus Rustandi, Selasa (4/2/2025).

 

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menyampaikan bahwa Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memiliki keinginan untuk menertibkan harga LPG 3 kg di tingkat pengecer agar tidak melambung tinggi. Namun, setelah melakukan komunikasi dengan Presiden Prabowo, diputuskan bahwa pengecer yang sebelumnya dilarang berjualan kini dapat kembali beroperasi.

 

“Presiden telah menginstruksikan kepada Kementerian ESDM agar mulai hari ini pengecer dapat kembali menjual LPG 3 kg seperti biasa. Namun, ke depan pengecer akan dijadikan bagian dari sistem distribusi resmi sebagai sub-pangkalan. Dengan regulasi yang lebih jelas, harga di masyarakat dapat lebih terkendali,” jelas Sufmi Dasco Ahmad.

 

Langkah ini dilakukan untuk memastikan distribusi LPG 3 kg tetap berjalan lancar sambil menyiapkan regulasi baru yang lebih baik. Presiden Prabowo juga meminta agar Kementerian ESDM segera menyusun aturan teknis yang dapat mengakomodasi kepentingan masyarakat serta memastikan harga tetap terjangkau.

 

Agus Rustandi menilai, kebijakan ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam merespons persoalan yang langsung berdampak pada kebutuhan dasar masyarakat. Menurutnya, dengan dijadikannya pengecer sebagai bagian dari distribusi resmi, akan ada kepastian harga yang lebih stabil di pasaran.

 

“Kebijakan ini bukan hanya solusi jangka pendek, tetapi juga langkah strategis untuk memastikan ketersediaan dan distribusi LPG 3 kg lebih tertata ke depan. Kami berharap aturan lanjutan dapat segera diterapkan agar tidak ada lagi spekulasi harga di lapangan,” tambah Agus.

 

Diketahui, beberapa waktu terakhir terjadi kelangkaan LPG 3 kg di berbagai daerah, yang berdampak pada lonjakan harga di tingkat pengecer. Pemerintah, melalui Kementerian ESDM, tengah berupaya mencari solusi terbaik agar subsidi LPG tetap tepat sasaran dan harga tetap stabil.

 

Dengan langkah cepat Presiden Prabowo, masyarakat kini dapat kembali membeli LPG 3 kg di pengecer dengan harga yang lebih wajar. Kebijakan ini disambut baik oleh berbagai pihak, termasuk para pelaku usaha kecil yang bergantung pada gas bersubsidi untuk menjalankan bisnis mereka. Masyarakat berharap tidak ada lagi kendala dalam memperoleh gas subsidi. Keputusan ini juga diharapkan dapat menjaga stabilitas harga serta ketersediaan LPG di pasaran, sehingga tidak menimbulkan gejolak ekonomi yang merugikan rakyat kecil.

Berita Lainnya

Update News

Bupati Bogor Rudy Susmanto Raih Metropolitan Awards 2026 sebagai Tokoh Inovasi Pembangunan Hijau Berkelanjutan

CIBINONG – Bupati Bogor Rudy Susmanto meraih penghargaan sebagai Tokoh Inovasi Pembangunan Hijau Berkelanjutan dalam...

Pertemuan Bersejarah di Istana Kerajaan Rabat: Menyongsong Era Baru Pemerintahan Maroko di Bawah Kepemimpinan King Mohammed VI

Rabat Siber24jam.com – Dinamika politik Kerajaan Maroko memasuki babak baru yang sarat makna. Berdasarkan rilis...

Bupati Rudy Susmanto Dorong KDKMP Jadi Motor Penggerak Ekonomi Desa dan Kelurahan di Kabupaten Bogor

  CIBINONG – Bupati Bogor Rudy Susmanto mendorong optimalisasi operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP)...

Wawancara Khusus Siber24jam.com dan Liputan08.com, KPK Ungkap OTT Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo

KLATEN, Siber24jam.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Klaten,...