Update

Kejaksaan Agung Ajukan Banding atas Putusan Tipikor Terkait Kasus Tata Niaga Timah

Jakarta, Siber24jam.com – Kejaksaan Agung melalui Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyatakan banding atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat terhadap lima terdakwa dalam perkara korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk periode 2015-2022. Langkah ini diambil karena putusan dianggap belum memenuhi rasa keadilan masyarakat.

 

“Kami menyatakan upaya hukum banding karena putusan ini belum mencerminkan rasa keadilan masyarakat. Majelis Hakim kurang mempertimbangkan dampak kerusakan lingkungan serta besarnya kerugian negara akibat perbuatan para terdakwa,” ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Dr. Harli Siregar, S.H., M.Hum., Jumat (27/12/2024).

 

Adapun terdakwa yang dinyatakan banding sebagai berikut:

1.Harvey Moeis

Tuntutan: 12 tahun penjara, uang pengganti Rp210 miliar, dan denda Rp1 miliar.

Putusan Hakim: 6,5 tahun penjara, uang pengganti Rp210 miliar, dan denda Rp1 miliar.

Alasan Banding: Hukuman dinilai terlalu ringan dibanding tuntutan.

2.Suwito Gunawan alias Awi

Tuntutan: 14 tahun penjara, uang pengganti Rp2,2 triliun, dan denda Rp1 miliar.

Putusan Hakim: 8 tahun penjara, uang pengganti Rp2,2 triliun, dan denda Rp1 miliar.

3.Robert Indarto

Tuntutan: 14 tahun penjara, uang pengganti Rp1,9 triliun, dan denda Rp1 miliar.

Putusan Hakim: 8 tahun penjara, uang pengganti Rp1,9 triliun, dan denda Rp1 miliar.

4.Reza Andriansyah

Tuntutan: 8 tahun penjara dan denda Rp750 juta.

Putusan Hakim: 5 tahun penjara dan denda Rp750 juta.

5.Suparta

Tuntutan: 14 tahun penjara, uang pengganti Rp4,5 triliun, dan denda Rp1 miliar.

 

Putusan Hakim: 8 tahun penjara, uang pengganti Rp4,5 triliun, dan denda Rp1 miliar.

 

Sementara itu, JPU menerima putusan terhadap terdakwa Rosalina. “Kami menerima putusan atas Rosalina karena Majelis Hakim telah memenuhi 2/3 dari tuntutan JPU. Selain itu, terdakwa tidak menikmati hasil korupsi, sehingga tidak dikenakan uang pengganti,” ungkap Harli Siregar.

 

Melalui upaya hukum ini, Kejaksaan Agung berharap pengadilan tingkat banding dapat memberikan putusan yang lebih adil sesuai dengan dampak yang ditimbulkan oleh perbuatan para terdakwa.

Berita Lainnya

Tags:

Update News

Bersama Ustadz Abdul Somad, Bupati Rudy Susmanto Dorong ASN Bogor Perkuat Iman dan Integritas

Siber24jam.com, BOGOR – Bupati Bogor Rudy Susmanto bersama Wakil Bupati Bogor Jaro Ade dan Sekretaris...

KH Achmad Yaudin Sogir Desak Bupati Bogor Evaluasi Kabid Rizki Akbar, APH Diminta Selidiki Dugaan Mandeknya Program Drainase

Siber24jam.con, BOGOR – Anggota DPRD Kabupaten Bogor sekaligus Wakil Ketua Komisi I, KH Achmad Yaudin...

KDM dan Prabowo di Persimpangan Politik? 5 Fakta yang Memicu Spekulasi Menuju 2029

    Liputan08.com, JAKARTA – Hubungan politik Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau Kang Dedi...

Program Pangan Murah di Era Bupati Rudy Susmanto, Warga Bisa Hemat Belanja Kebutuhan Pokok

CIBINONG Siber24jam.com – Puncak peringatan Hari Pangan Sedunia (HPS) tingkat Kabupaten Bogor tahun 2026 memberikan...