CIBINONG Siber24jam.com – Pengajian rutin para jurnalis yang tergabung dalam Al Qlam kembali digelar di...
JAKARTA, Siber24jam.com – Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo, menyampaikan bahwa Ketua MPR RI 2013-2014 yang kini menjabat Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Irjen Pol (Purn) Sidarto Danusubroto, mengungkapkan bahwa Presiden Terpilih Prabowo Subianto akan menghadapi berbagai persoalan bangsa yang sangat pelik, termasuk menyelematkan masa depan demokrasi Pancasila yang berhadapan dengan demokrasi kapitalisme.
Sebagai salah satu solusinya, Bambang mengusulkan penggunaan sistem Pemilu campuran untuk Pileg dan pemilihan tidak langsung untuk Pilkada. Menurutnya, tiga partai politik yang memenangi Pileg di daerah tersebut bisa mengajukan calon kepala daerah yang kemudian dipilih melalui DPRD.
“Sistem Pemilu campuran juga pernah saya tawarkan pada saat menjabat Ketua DPR RI 2018-2019. Mengkombinasikan pemilihan langsung dengan pemilihan proporsional. Beberapa negara sudah menggunakan, seperti di Jerman. Pemilih bisa tetap memilih calon legislatif secara langsung, namun partai politik juga punya peran besar dan juga dapat mengajukan kader terbaiknya duduk di parlemen,” ujar Bamsoet dalam Silaturahmi Kebangsaan Pimpinan MPR bersama Sidarto Danusubroto, di Jakarta, Selasa (4/6/24).
Hadir para Wakil Ketua MPR antara lain, Ahmad Basarah, Hidayat Nur Wahid, dan Fadel Muhammad.
Bambang juga menyoroti bahwa calon yang ingin maju dalam pemilihan harus memiliki kualitas dan integritas, serta ‘isi tas’. Demokrasi Pancasila yang sesuai sila ke-4 Pancasila, kini malah berubah menjadi demokrasi NPWP, “Nomor Piro Wani Piro.” Demokrasi ini telah menjadi kapitalisme politik yang jauh dari nilai proklamasi dan reformasi.
“Di Amerika yang liberal saja, kondisi politik uang tidak terjadi. Tidak seliberal seperti di Indonesia saat ini. Hal itu karena pendidikan dan pendapatan masyarakatnya sudah tinggi. Justru para calon yang dibiayai publik. Seperti Barrack Obama yang sukses menjadi Presiden dengan dibiayai publik. Begitupun dengan sosok Claudia Sheinbaum, yang baru saja menjadi perempuan pertama yang terpilih menjadi Presiden Ekuador,” jelas Bamsoet.
Sidarto Danusubroto juga menekankan pentingnya mengkaji kembali keberadaan pasal 33 UUD NRI Tahun 1945. Menurutnya, pasal 33 ayat 4 yang mengandung ketentuan “efisiensi berkeadilan” telah mengubah konsep negara kesejahteraan menjadi liberalisasi sistem ekonomi.
“Kegiatan ekonomi menjadi bisa dikendalikan oleh mekanisme pasar yang cenderung menciptakan penguasaan terhadap potensi ekonomi hanya pada segelintir orang/kelompok saja. Hal ini kemudian berkembang menjadi ekonomi liberal dengan munculnya praktik-praktik oligopoly bahkan monopoli. Tidak heran jika keran impor terhadap berbagai kebutuhan pokok terbuka lebar. Peran asing dalam pengelolaan kekayaan sumber daya alam berupa minyak, gas, dan mineral lain yang terkandung di dalamnya, juga menjadi terbuka lebar. Perlahan peran negara menjadi hilang,” pungkas Bamsoet.
Sebelum bertemu Sidarto Danusubroto, Silaturahmi Kebangsaan Pimpinan MPR sudah bertemu dengan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, Wakil Presiden RI ke-6 Try Sutrisno, Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla, dan Wakil Presiden RI ke-11 Boediono. Silaturahmi dilanjutkan dengan pertemuan bersama Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, mantan Ketua MPR RI Amien Rais, dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Sebagai penutup, Pimpinan MPR akan bertemu Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri dan Presiden RI Joko Widodo, serta Presiden Terpilih Prabowo Subianto untuk menyerahkan berbagai masukan yang didapat selama Silaturahmi Kebangsaan. (*)