Bogor, Siber24jam.com – Media online Siber24jam telah lama mengajukan kerjasama publikasi kinerja dan iklan advetorial sejak 25 Januari 2024. Namun, hingga kini, belum ada kejelasan mengenai permohonan tersebut. Di sisi lain, beberapa media lain sudah menayangkan iklan dan publikasi kinerja yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bogor. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai transparansi anggaran dan kriteria media yang dipilih untuk kerjasama.
“Kami mengajukan penawaran kerjasama publikasi kinerja sejak 25 Januari 2024 namun belum ada jawaban. Sementara ada beberapa media yang mendapatkan iklan dan publikasi, bahkan ada yang mendapatkan dua kali. Sementara kami tidak mendapatkan jawaban apa pun. Saya juga sudah menghubungi Ketua KPU Kabupaten Bogor, Muhammad Adi Kurnia, melalui WhatsApp, tapi tidak dijawab. Seharusnya dijelaskan saja kriteria media yang bisa menyerap anggaran, jangan ada yang ditutup-tutupi. Terbuka saja berapa anggarannya, jangan karena kedekatan pribadi media tertentu yang diberikan,” terang pimpinan umum Siber24jam.
Sementara itu, Ketua Umum Front Rakyat Anti Korupsi (FRAK), Duel Syamson, menyikapi hal tersebut dengan meminta KPU lebih terbuka mengenai setiap anggaran yang digunakan. Menurutnya, dengan anggaran yang begitu besar, seharusnya KPU lebih transparan kepada publik dan tidak ada yang ditutup-tutupi.
“Beberapa kali saya melihat KPU Kabupaten Bogor mengadakan acara di beberapa hotel mewah. Bahkan, untuk melantik anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk Pilkada 2024 saja, hari ini, 16 Mei 2024, diselenggarakan di hotel mewah. Padahal di Kabupaten Bogor masih banyak gedung yang bisa digunakan untuk menghemat anggaran yang diberikan rakyat. Setahu saya, tagihan media tidak lebih dari satu juta rupiah per berita maupun iklan advetorial. Kenapa susah? Seharusnya anggarannya ditambah biar publik tahu apa yang dikerjakan KPU selama ini,” tutup Ketua FRAK, Duel Syamson.
Transparansi anggaran sangat penting agar publik dapat mengetahui bagaimana dana yang digunakan oleh KPU dan memastikan tidak ada unsur kedekatan pribadi dalam penentuan media yang mendapatkan kerjasama publikasi.
