Diduga Kena Imbas Rencana Pembangunan SMPN 4 Citeureup, Harga Tanah di Kp Jelok Setu, Desa Leuwinutug Kompak Naik

Bogor, Siber24jam.com- Diduga kena imbas rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, membangun SMP Negeri 4 Citeureup, harga tanah di Kampung Jelok Setu, khusus di wilayah RW 04, Desa Leuwinutug, Kecamatan Citeureup, naik serentak. “Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) tanah di Kampung Jelok Setu tahun 2023 ini naik, efeknya pada naiknya harga pasar yang berkisar di atas Rp 1,5 juta/meter, padahal lokasinya jauh dari lokasi tanah yang akan dibangun SMPN Citeureup,” kata seorang warga berinisial AGP, Minggu (10/09/2023).

AGP mengungkapkan, sebelumnya harga jual atau pasaran tanah di Kampung Jelok Setu itu dikisaran di bawah Rp 500 ribu/meternya. “Saymemprediksi jika SMPN 4 Citeureup akan t erealisasi dibangun dalam waktu dekat, Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di kawasan Kampung Jelok Setu, Desa Leuwinutug akan terus naik,” ujarnya.

Kepala Bidang (Kabid) Pertanahan Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (DPKPP) Eko Mujiarto memprediksi, harga tanah di Kampung Jelok Setu, Desa Leuwinutug kemungkinan akan naik dua kali lipat dari perkiraan sekarang Rp 1,5 juta/meter.

“Nilai NJOP itu bisa dilihat di Bappenda, tapi jika harga pasarannya disana Rp 1,5 juta artinya bisa naik dua kali lipat saat pembebasan lahan karna bukan jual rugi tapi jual untung untuk pembangunan SMPN 4 Citeureup,” jelasnya.

Eko menerangkan, untuk pembelian lahan SMPN 4 Citeureup, tak lama lagi memasuki tahap penaksiran harga yang dilakukan tim apprasial. “Ketentuannya seperti, semua lahan yang akan dibeli pemerintah akan ditaksir dulu sama tim apparsial, patokannya dari NJOP dan nilai pasar atau keekonomian,” ujarnya.

Meski menuai polemik, karena Dinas Pendidikan (Disdik) langsung menetapkan satu lokasi saja untuk menentukan bakal lahan yang akan digunakan membangun SMPN 4 Citeureup, namun dinas pimpinan Juanda Dimansyah itu keukeuh pembangunan SMP Negeri 4 Citeureup, dibangun di wilayah Leuwinutug. Alasannya, penetapan lahan yang luasnya mencapai 7.000 meter itu sudah dikaji dari berbagai aspek yang dilakukan tim Dinas Pendidikan (Disdik).

“Iya, lokasi SMPN 4 Citeureup, tetap tak ada perubahan mengacu pada hasil kajian sudah ditetapkan di Leuwinutug,” kata Kepala Dinas Pendidikan Juanda Dimansyah,  baru-baru ini.

Mantan Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan serta Camat Gunung Putri itu mengatakan, pengadaan lahan untuk pembangunan SMP Negeri 4 Citeureup sangat mendesak, ditambah lagi Dinas Pendidikan, sambung Juanda, kesulitan mencari alternatif lahan lain.

“Waktunya sudah mepet, dikira gampang nyari lahan. Sedangkan nyari lahan sekarang itu susah dan di Sukahati itu ga ada lahan Fasos Fasum, meskipun ada tidak memungkinkan dan peruntukannya belum jelas,” tegas Juanda.

Pengadaan lahan untuk SMP Negeri 4 Citeureup merupakan skala prioritas Pemerintah Kabupaten Bogor. Adapun tujuan atau target pembangunan SMP Negeri 4 Citeureup itu, sebagai solusi untuk memecahkan persoalan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPBD). Pasalnya, banyak warga Desa Leuwinutug, selama ini kesulitan masuk SMP Negeri 1, 2, dan 3, karena jika menggunakan sistem zonasi tidak masuk.

Tahun 2023 ini, Pemerintah Kabupaten Bogor mengalokasikan anggaran sebesar Rp 17,5 miliar untuk membebaskan lahan yang lokasinya berada di Desa Leuwinutug. “Pengadaan dan pembangunan SMP Negeri 4 Citeureup itu sudah masuk Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Rencana pembangunannya pun mendapatkan dukungan dari semua kepala desa se Kecamatan Citeureup,” ujar Juanda.

Sebagai informasi, proses pengadaan tanah untuk kepentingan publik atau negara diatur di Undang-undang Nomor 02/2012 serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19/2021, dalam dua aturan hukum itu dengan gamblang dan jelas proses atau tahapan pengadaan tanah, termasuk syarat-syarat yang harus dipenuhi. ***

 

Penulis/Editor : Mochamad Yusuf

 

Berita Lainnya

• 

  Desy Yhanti Utami: Idulfitri Pererat Harmoni dan Kebersamaan Kota Bogor

Tags: bogor, citeureup, dimansyah, dinas, juanda, kabupaten, negeri4, pemerintah, Pendidikan, smp