BOGOR – Tajuk Redaksi Siber24jam.com dan Liputan08.com mengenai rencana rekrutmen sekitar 150 ribu Calon Pegawai...
JAKARTA Siber24jam.com – Komitmen Bupati Bogor Rudy Susmanto dalam mempercepat pemerataan pembangunan hingga pelosok desa mendapat perhatian dalam ajang penjurian TOP 5 Kabupaten dan Kota Program Integrated Sustainability Indonesia Movement (I-SIM) SDGs Action Awards 2026.
Melalui program Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Infrastruktur Desa, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor memaparkan strategi pembangunan perdesaan yang menitikberatkan pada pemerataan infrastruktur, penguatan ekonomi lokal, kemandirian desa, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Pemaparan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika, mewakili Bupati Rudy Susmanto, di Graha Surveyor Indonesia, Jakarta, Kamis (12/11/2026). Ajat didampingi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) serta Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bogor.
Dengan jumlah penduduk sekitar 6,1 juta jiwa dan cakupan wilayah yang luas, Kabupaten Bogor membutuhkan strategi pembangunan yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Karena itu, pembangunan desa menjadi salah satu prioritas penting dalam kebijakan pemerintahan Rudy Susmanto.
Program BKK Infrastruktur Desa yang telah berjalan sejak 2020 menjadi instrumen untuk mempercepat pembangunan dengan pendekatan padat karya dan semangat gotong royong.
Bahkan, Pemkab Bogor berupaya memperkuat keberlanjutan program tersebut melalui peningkatan alokasi bantuan keuangan khusus menjadi Rp1,5 miliar per desa.
Tidak hanya pembangunan fisik, strategi Rudy Susmanto juga diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui program Satu Sarjana Satu Desa, digitalisasi desa, pengelolaan sampah berbasis masyarakat, serta dukungan terhadap program strategis nasional, seperti Koperasi Merah Putih dan Makan Bergizi Gratis.
Ajat menjelaskan, akselerasi pembangunan perdesaan dirancang untuk menjawab berbagai tantangan daerah, mulai dari pemerataan infrastruktur, pemulihan ekonomi pascapandemi, penguatan potensi lokal, hingga integrasi tata kelola pembangunan berdasarkan kebutuhan dan skala prioritas masyarakat.
“Selama periode 2021–2025, Pemerintah Kabupaten Bogor telah merealisasikan bantuan keuangan infrastruktur desa sebanyak 3.793 titik kegiatan pada 416 desa dengan total nilai anggaran sekitar Rp1,97 triliun,” ungkap Ajat.
Berbagai pembangunan tersebut meliputi jalan desa, jembatan, drainase, irigasi, jalan lingkungan, MCK, hingga fasilitas pendukung sentra ekonomi masyarakat.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur tersebut bukan semata-mata mengejar pembangunan fisik, melainkan juga memperkuat konektivitas antarwilayah, memperlancar distribusi hasil produksi masyarakat, serta meningkatkan akses terhadap fasilitas pendidikan dan kesehatan.
“Selain itu, keterlibatan masyarakat melalui pola padat karya diharapkan mampu mendorong perputaran ekonomi di desa masing-masing,” ujarnya.
Ajat menegaskan, desa harus ditempatkan sebagai subjek pembangunan, bukan sekadar objek. Pemerintah desa bersama masyarakat perlu memiliki ruang untuk mengidentifikasi kebutuhan, menentukan skala prioritas, serta memilih kegiatan yang memberikan manfaat nyata bagi warganya.
Sementara itu, Direktur Utama PT Surveyor Indonesia, Fajar Wibhiyadi, mengatakan I-SIM SDGs Action Awards merupakan bentuk komitmen untuk mendorong percepatan pencapaian target pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) 2030 di Indonesia.
Program yang telah berlangsung sejak 2022 tersebut menjadi instrumen penilaian sekaligus pemeringkatan kinerja pemerintah daerah dalam mengimplementasikan agenda pembangunan berkelanjutan.
Fajar menjelaskan, penilaian tahun ini berfokus pada empat aspek utama, yakni aksi nyata program yang telah dilaksanakan, dampak terukur berdasarkan target dan indikator SDGs, akselerasi capaian melalui perbandingan data sebelum dan sesudah pelaksanaan, serta keberlanjutan program yang didukung regulasi, anggaran, dan kemitraan.
Proses penjurian juga mengedepankan prinsip transparansi, objektivitas, profesionalisme, dan akuntabilitas melalui pendekatan pentahelix yang melibatkan pemerintah, akademisi, dunia usaha, praktisi, dan media.
Keikutsertaan Pemkab Bogor dalam penjurian TOP 5 I-SIM SDGs Action Awards 2026 menjadi momentum untuk menunjukkan capaian sekaligus memperkuat strategi pembangunan desa yang inklusif dan berkelanjutan.
Di bawah kepemimpinan Bupati Rudy Susmanto, pemerataan pembangunan perdesaan diharapkan tidak hanya menghasilkan infrastruktur yang lebih baik, tetapi juga membuka peluang ekonomi, memperkuat kemandirian masyarakat, dan memastikan manfaat pembangunan dirasakan hingga tingkat desa.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya Kabupaten Bogor mendukung pencapaian SDGs 2030 sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
Berita Lainnya
Tags: Bupati Bogor, Rudy Susmanto