Update

Hoegeng Telah Tiada, Integritas Jangan Ikut Mati: Polri Harus Bercermin, Jangan Malu kepada Sejarah

TAJUK REDAKSI Siber24jam.com & Liputan08.com, 11 November 2026

Ada satu nama dalam sejarah kepolisian Indonesia yang semestinya membuat setiap anggota Polri menundukkan kepala, bukan karena takut, melainkan karena malu jika belum mampu meneladani integritasnya. Nama itu adalah Jenderal Polisi (Purn.) Drs. Hoegeng Iman Santoso, Kapolri kelima yang memimpin kepolisian Indonesia pada 15 Mei 1968 hingga 2 Oktober 1971.

Pada 10 November 2026, negara secara resmi menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada Hoegeng. Penghargaan tersebut bukan sekadar penghormatan kepada seorang mantan Kapolri, melainkan pengakuan terhadap keteladanan seorang penegak hukum yang menjadikan kejujuran sebagai prinsip hidup.

Namun, pertanyaan besarnya: apakah semangat Hoegeng benar-benar hidup dalam tubuh Polri hari ini?

Hoegeng bukan polisi yang dikenal karena kemewahan jabatan, kekayaan, atau kedekatan dengan penguasa. Ia dikenang karena keberaniannya menegakkan hukum, termasuk ketika berhadapan dengan kepentingan orang-orang berpengaruh.

Jabatan Tidak Membuatnya Kaya, Kekuasaan Tidak Membuatnya Tunduk

Ada sejumlah kisah yang menggambarkan betapa kuatnya prinsip hidup Hoegeng.

Ketika menjabat Kepala Jawatan Imigrasi, ia meminta istrinya, Meriyati Roeslani, menutup usaha toko bunga Leilani. Alasannya sederhana, tetapi sangat mendasar: ia tidak ingin masyarakat yang berurusan dengan imigrasi merasa harus membeli bunga dari usaha istrinya demi mendapatkan kemudahan pelayanan.

Itulah bentuk pencegahan konflik kepentingan yang bahkan hari ini masih menjadi persoalan serius dalam tata kelola pemerintahan.

Kisah lainnya, Hoegeng menolak pemberian barang mewah, termasuk sepeda motor Lambretta yang dikirim seorang pengusaha untuk keluarganya. Ia tidak ingin jabatan sebagai Kapolri menjadi pintu masuk bagi kepentingan pribadi dan gratifikasi.

Bagi Hoegeng, keluarga pejabat pun tidak boleh menikmati keuntungan yang bersumber dari kedudukan suaminya.

Prinsip tersebut seharusnya menjadi pelajaran penting bagi seluruh pejabat negara, terutama aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan besar terhadap kehidupan masyarakat.

Berani Menghadapi Kepentingan Orang Berpengaruh

Nama Hoegeng juga tercatat dalam sejumlah perkara besar pada zamannya.

Salah satunya kasus penyelundupan mobil mewah yang melibatkan Robby Tjahyadi. Pengungkapan perkara tersebut menjadi sorotan karena menyeret dugaan hubungan dengan lingkaran kekuasaan. Hoegeng tetap mendorong penegakan hukum tanpa menjadikan kedekatan seseorang dengan penguasa sebagai alasan untuk memperoleh perlakuan istimewa.

Ada pula kasus Sum Kuning di Yogyakarta pada 1970, yang memperlihatkan betapa rumitnya penegakan hukum ketika perkara mendapat perhatian dan tekanan publik. Kasus tersebut menjadi catatan sejarah tentang pentingnya keberanian, objektivitas, dan perlindungan terhadap korban.

Hoegeng juga dikenal tidak menyukai praktik penggunaan surat sakti atau titipan pejabat untuk mengintervensi proses kedinasan.

Ia memahami bahwa ketika hukum mulai tunduk kepada kekuasaan, keadilan hanya menjadi slogan.

Sekarang, Polri Harus Berani Bercermin

Kita tidak sedang mengatakan bahwa seluruh polisi hari ini buruk. Masih banyak anggota Polri yang bekerja dengan tulus, mempertaruhkan keselamatan, melayani masyarakat, dan menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab.

Namun, institusi kepolisian tidak boleh menutup mata terhadap berbagai persoalan yang terus menjadi sorotan masyarakat: dugaan penyalahgunaan kewenangan, praktik suap, kekerasan, ketidakprofesionalan penyidikan, diskriminasi pelayanan, hingga perkara yang memunculkan kesan bahwa hukum tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas.

Pertanyaan publik tidak boleh dijawab hanya dengan konferensi pers, slogan presisi, atau seremonial reformasi. Kepercayaan masyarakat harus dibangun melalui tindakan nyata.

Jika dahulu Hoegeng berani menolak pemberian dan intervensi ketika menjabat Kapolri, apakah hari ini setiap pejabat kepolisian memiliki keberanian serupa ketika berhadapan dengan kepentingan politik, ekonomi, maupun kekuasaan?

Jika Hoegeng mampu menjaga keluarganya agar tidak menikmati fasilitas yang bersumber dari jabatannya, apakah prinsip itu sudah menjadi budaya di seluruh lingkungan kepolisian?

Dan jika Hoegeng memandang jabatan sebagai amanah, mengapa masih ada aparat yang justru memperlakukan kewenangan seolah-olah milik pribadi?

Inilah pertanyaan yang harus dijawab, bukan dengan kemarahan terhadap kritik, melainkan dengan pembenahan institusi.

Jangan Hanya Bangga Memakai Seragam, tetapi Malu Jika Tidak Memiliki Integritas

Penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada Hoegeng seharusnya menjadi momentum evaluasi besar bagi Polri. Gelar tersebut tidak boleh berhenti menjadi kebanggaan dalam upacara, dipajang dalam ruangan, atau dijadikan materi pidato para pejabat.

Keteladanan Hoegeng harus hadir dalam pelayanan di kantor polisi, proses penyelidikan dan penyidikan, penindakan pelanggaran, hingga sikap anggota ketika berhadapan dengan rakyat kecil.

Polisi harus memahami bahwa seragam bukan simbol kekuasaan untuk ditakuti, melainkan lambang tanggung jawab untuk melindungi dan melayani.

Masyarakat tidak membutuhkan polisi yang hanya hebat dalam berbicara tentang integritas. Masyarakat membutuhkan polisi yang berani menolak uang, tidak bisa dibeli, tidak takut kepada pejabat, serta tidak mengorbankan keadilan demi kepentingan kelompok tertentu.

Hoegeng telah meninggalkan dunia, tetapi sejarah masih menyimpan namanya sebagai pengingat bahwa kehormatan seorang polisi tidak ditentukan oleh tinggi pangkatnya, melainkan oleh bersihnya perilaku dan keberaniannya membela kebenaran.

Jangan sampai generasi polisi hari ini hanya mewarisi pangkat Jenderal Hoegeng, tetapi gagal mewarisi kejujurannya.

Sebab, jika seorang mantan Kapolri mampu menjaga kehormatan institusi dengan kesederhanaan dan integritas, tidak ada alasan bagi kepolisian masa kini untuk berlindung di balik alasan zaman, tekanan jabatan, ataupun besarnya godaan kekuasaan.

Hoegeng telah menjadi Pahlawan Nasional. Sekarang giliran Polri membuktikan bahwa semangatnya bukan sekadar cerita masa lalu.

 

Redaksi Siber24jam.com & Liputan08.com.

Berita Lainnya

Tags: , ,

Update News

Hoegeng Telah Tiada, Integritas Jangan Ikut Mati: Polri Harus Bercermin, Jangan Malu kepada Sejarah

TAJUK REDAKSI Siber24jam.com & Liputan08.com, 11 November 2026 Ada satu nama dalam sejarah kepolisian Indonesia...

Gibran Sampaikan Niat Mundur kepada Prabowo, Polemik Putusan MK dan MA Memanas

JAKARTA, Siber24jam.com – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan niat mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo...

Rudy Susmanto: Semangat Pahlawan Harus Diwujudkan dalam Gotong Royong dan Pembangunan Bogor

CIBINONG Siber24jam.com – Bupati Bogor Rudy Susmanto mengajak seluruh masyarakat menjadikan semangat perjuangan dan nilai-nilai...

Bupati Rudy Susmanto Percepat Kepastian Tata Ruang dan Perizinan untuk Tarik Investor ke Bogor

CIBINONG Siber24jam.com – Bupati Bogor Rudy Susmanto terus memperkuat strategi pembangunan daerah melalui penataan perizinan,...