CIBINONG Siber24jam.com – Wakil Bupati Bogor, Jaro Ade, mengajak seluruh rumah sakit pemerintah maupun swasta...
TAJUK REDAKSI SIBER24JAM.COM & LIPUTAN08.COM
Kamis, 12 November 2026
Pernyataan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada 6 November 2026 mengenai rencana pembukaan rekrutmen CPNS tahun ini, disusul pernyataan Menteri PANRB Rini Widyantini yang memperkirakan sekitar 150 ribu formasi pada 9 November, patut mendapat perhatian sekaligus kritik publik.
Pemerintah beralasan rekrutmen diperlukan untuk penyegaran komposisi PNS karena adanya pegawai yang memasuki masa pensiun serta kebutuhan menjalankan program prioritas Presiden. Menteri PANRB juga menyebut kesempatan bagi lulusan baru atau fresh graduate menjadi salah satu perhatian pemerintah.
Pertanyaannya: apakah menambah sekitar 150 ribu pegawai baru merupakan pilihan paling tepat, ketika pemerintah masih memiliki PPPK dan tenaga honorer yang bertahun-tahun bekerja, memahami tugas, menguasai persoalan teknis, bahkan menjadi tulang punggung pelayanan di sejumlah instansi?
Jangan sampai pemerintah terlalu bersemangat mencari orang baru, tetapi lupa mengevaluasi orang-orang yang sudah lama bekerja.
Ironinya, ketika CPNS baru masuk, mereka harus belajar mengenal lingkungan birokrasi, prosedur administrasi, karakter pelayanan, dan pekerjaan teknis. Tidak jarang guru pertamanya justru PPPK dan honorer yang sudah bertahun-tahun menjalankan pekerjaan tersebut.
Lalu, setelah pegawai baru berstatus PNS, bagaimana jika mereka justru memiliki kewenangan menilai kinerja dan menentukan keberlanjutan pegawai lama yang selama ini mengajarinya bekerja? Apakah sistem penilaian seperti itu benar-benar menjamin keadilan dan objektivitas?
Kami tidak menolak kesempatan bagi lulusan baru. Generasi muda berhak memperoleh pekerjaan dan masa depan. Namun, kesempatan itu jangan dibangun dengan mengabaikan pengabdian orang lain.
Lebih jauh, pemerintah sendiri menyampaikan bahwa PPPK paruh waktu akan ditingkatkan menjadi PPPK penuh waktu secara bertahap, sementara PPPK penuh waktu juga difasilitasi mengikuti seleksi CPNS dengan kemungkinan perlakuan khusus terkait persyaratan usia pada bidang tertentu.
Lantas, mengapa kebijakan perekrutan pegawai baru tidak sejak awal dirancang secara terintegrasi dengan evaluasi pengalaman dan kompetensi PPPK yang sudah tersedia?
Menteri PANRB seharusnya menjelaskan secara terbuka bagaimana kebutuhan 150 ribu formasi dihitung, jabatan apa yang benar-benar dibutuhkan, berapa kebutuhan pengganti pensiun, serta bagaimana nasib pegawai yang telah lama mengabdi.
Jangan pula menutup mata terhadap potensi KKN. Seleksi CPNS harus steril dari titipan pejabat, hubungan keluarga, intervensi kekuasaan, dan permainan orang dalam. Jangan sampai mereka yang memiliki kompetensi kalah oleh mereka yang memiliki kedekatan. Ini bukan tuduhan terhadap proses seleksi yang sedang disiapkan, melainkan peringatan agar celah nepotisme ditutup sejak awal.
Negara membutuhkan meritokrasi, bukan birokrasi berbasis kekerabatan.
Gagasan yang lebih masuk akal adalah memperkuat evaluasi kinerja, membuka jalur pengembangan karier yang adil bagi PPPK berprestasi, dan tetap memberikan kesempatan kepada masyarakat umum melalui seleksi transparan.
Tidak semua PPPK otomatis harus menjadi PNS. Namun, pengalaman dan pengabdian mereka tidak boleh dianggap tidak bernilai.
Kepada para penggagas rekrutmen CPNS, jangan hanya menghitung berapa banyak pegawai baru yang akan diterima. Hitung pula berapa banyak tenaga berpengalaman yang selama ini telah menggerakkan pemerintahan.
Reformasi birokrasi bukan perlombaan menambah pegawai. Bukan pula sekadar mengganti generasi. Reformasi adalah memastikan orang yang kompeten ditempatkan pada posisi yang tepat, pengabdian dihargai, dan pelayanan publik semakin berkualitas.
Jangan sampai PNS baru belajar dari PPPK dan honorer, tetapi mereka yang lebih dahulu mengabdi justru terus dihantui ketidakpastian.
Jabatan PNS bukan warisan keluarga, bukan hadiah kedekatan, dan bukan panggung nepotisme. Jabatan itu amanah negara yang harus diperoleh melalui kompetensi, integritas, dan keadilan.
Berita Lainnya
Tags: Cpns, PPPK, Rini Widyantini