BOGOR – Tajuk Redaksi Siber24jam.com dan Liputan08.com mengenai rencana rekrutmen sekitar 150 ribu Calon Pegawai...
BOGOR – Tajuk Redaksi Siber24jam.com dan Liputan08.com mengenai rencana rekrutmen sekitar 150 ribu Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2026Tajuk Redaksi Siber24jam.com dan Liputan08.com mengenai rencana rekrutmen sekitar 150 ribu Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2026 ternyata mendapat tanggapan dari kalangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di berbagai daerah. Sejumlah keluhan datang dari Jawa Barat, Jawa Tengah hingga Sumatera Selatan.
Tanggapan tersebut memperlihatkan persoalan yang lebih mendasar daripada sekadar penambahan pegawai baru. Di balik kebijakan rekrutmen CPNS, terdapat kegelisahan PPPK mengenai penghargaan atas pengalaman kerja, kesempatan pengembangan karier, ketimpangan kewenangan, hingga ketidakpastian perpanjangan kontrak.
Salah seorang PPPK paruh waktu asal Jawa Barat mengungkapkan kenyataan yang menurutnya cukup pahit di lingkungan birokrasi. Ia menyoroti keberadaan PNS baru yang dinilai lebih cepat memperoleh pengakuan dan kesempatan menduduki posisi tertentu, meskipun pengalaman kerjanya masih relatif terbatas.
“Kenyataannya memang sangat pahit. Kedatangan PNS baru dianggap lebih unggul dan lebih diakui untuk menduduki jabatan seperti ketua tim (katim), padahal mereka baru satu tahun menginjakkan kaki di dinas. Mereka sudah dianggap hebat dan layak. Padahal, dalam dunia kerja, realitasnya tidak seperti itu,” ungkapnya kepada redaksi, Jumat (13/11/2026).
Ia menjelaskan, dalam praktiknya, sebagian PNS baru justru masih membutuhkan bimbingan dari tenaga honorer maupun pegawai senior yang lebih dahulu memahami pekerjaan dan kondisi teknis di lingkungan instansi.
Menurutnya, pengalaman dan kemampuan menyelesaikan persoalan pekerjaan seharusnya menjadi pertimbangan penting dalam menempatkan seseorang pada jabatan tertentu, bukan semata-mata status kepegawaian.
Keluhan serupa disampaikan seorang PPPK asal Jawa Tengah. Ia menilai keunggulan sebagian CPNS baru lebih terlihat dari sisi penguasaan teknologi, tetapi belum tentu diimbangi pengalaman kerja yang memadai.
“Ini kejadian nyata di Jawa Tengah. Yang unggul dari mereka, para CPNS baru, adalah lebih melek teknologi, tetapi minim pengalaman kerja. Mereka masih membutuhkan bimbingan dari pegawai yang sudah lama bekerja,” tuturnya.
Sementara itu, PPPK lainnya menyoroti terbatasnya kesempatan pengembangan kompetensi bagi PPPK paruh waktu maupun PPPK penuh waktu.
Ia mempertanyakan mengapa pegawai PPPK tidak mendapatkan prioritas yang setara untuk mengikuti bimbingan teknis (bimtek) bersertifikat, asesmen pegawai, serta berbagai kegiatan peningkatan kapasitas dan wawasan profesional.
Menurutnya, pengembangan kompetensi semestinya menjadi kebutuhan seluruh aparatur pemerintah. Sebab, kualitas pelayanan publik tidak hanya ditentukan oleh status kepegawaian, tetapi juga kemampuan, pengalaman, dan kesempatan memperoleh peningkatan pengetahuan.
Dari Sumatera Selatan, seorang PPPK turut menyampaikan kegelisahannya. Ia mempertanyakan apakah kondisi yang dialami PPPK di daerah lain ternyata sama dengan yang mereka rasakan.
“Berarti sama ya, Pak, nasib semua tenaga PPPK di mana-mana. Kasihan kita,” ungkapnya.
Keluhan dari tiga daerah tersebut membuka persoalan yang patut dievaluasi pemerintah. Salah satu ironi yang disoroti adalah posisi PPPK dan tenaga honorer yang selama bertahun-tahun menjalankan pekerjaan teknis, membimbing pegawai baru, bahkan menjadi tempat bertanya ketika pegawai yang baru masuk belum memahami mekanisme pekerjaan.
Namun, setelah PNS baru mendapatkan status dan kewenangan lebih tinggi, PPPK justru menghadapi situasi ketika keberlanjutan kontrak dan penilaian kinerjanya dapat ditentukan melalui mekanisme penilaian di lingkungan kerja yang sama.
Persoalan semakin rumit ketika dalam praktiknya terdapat pembagian pekerjaan yang tidak seimbang. Sejumlah PPPK mengeluhkan adanya PNS yang menyerahkan pekerjaan atau tugas teknis kepada mereka.
PPPK kemudian dituntut menyelesaikan pekerjaan tersebut. Ketika pekerjaan tidak selesai atau mengalami kendala, pegawai PPPK yang berpotensi mendapatkan penilaian kinerja kurang baik.
Jika praktik semacam ini benar terjadi, pertanyaan mendasarnya adalah: apakah penilaian kinerja sudah mempertimbangkan beban kerja, pembagian tanggung jawab, kewenangan, serta dukungan yang diterima masing-masing pegawai?
Jangan sampai pegawai yang mendapatkan beban pekerjaan lebih besar justru menjadi pihak yang paling rentan menerima penilaian negatif.
Redaksi Siber24jam.com dan Liputan08.com memandang, persoalan yang disampaikan PPPK dari berbagai daerah ini tidak boleh dianggap sebagai keluhan biasa. Ini merupakan masukan penting bagi pemerintah dalam membangun reformasi birokrasi yang adil, profesional, dan berorientasi pada kualitas pelayanan publik.
Kami tidak sedang mempertentangkan PNS dengan PPPK. Keduanya merupakan bagian dari aparatur negara yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam menjalankan pemerintahan.
PNS baru berhak mendapatkan kesempatan berkarier. Demikian pula PPPK berhak mendapatkan perlakuan yang adil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Namun, status kepegawaian tidak seharusnya menjadi satu-satunya ukuran untuk menilai kemampuan seseorang. Pengalaman, integritas, produktivitas, tanggung jawab, dan hasil pekerjaan harus menjadi bagian penting dalam evaluasi.
Pemerintah juga perlu menjawab persoalan yang selama ini dirasakan PPPK: bagaimana mungkin pegawai yang lebih dahulu menguasai pekerjaan, membimbing pegawai baru, dan menjalankan tugas pelayanan justru tidak memperoleh kesempatan pengembangan kompetensi yang setara?
Lebih jauh, bagaimana menjamin objektivitas penilaian apabila pegawai yang baru mengenal lingkungan kerja memiliki kewenangan menilai pegawai senior yang selama ini menjadi tempat belajar dan rujukan pekerjaan?
Penilaian kinerja memang merupakan bagian dari manajemen aparatur. Akan tetapi, mekanismenya harus transparan, terukur, profesional, dan tidak boleh dipengaruhi hubungan personal maupun kepentingan jabatan.
Kementerian PANRB dan instansi pemerintah perlu mengevaluasi pembagian beban kerja, akses terhadap bimtek, kesempatan sertifikasi, asesmen kompetensi, serta mekanisme perpanjangan kontrak PPPK.
Jangan sampai pengembangan karier hanya dinikmati kelompok pegawai tertentu, sementara PPPK yang menjalankan pekerjaan sehari-hari justru tertinggal dalam peningkatan kompetensi.
Kami juga mengingatkan bahwa rencana penerimaan CPNS tidak boleh berjalan tanpa evaluasi menyeluruh terhadap tenaga PPPK yang sudah tersedia. Kebutuhan pegawai baru harus dihitung berdasarkan kebutuhan riil organisasi, bukan sekadar menambah jumlah aparatur.
Pengalaman kerja tidak boleh dihapus oleh pergantian status. Pengabdian tidak boleh diperlakukan sebagai sesuatu yang tidak bernilai.
Negara jangan sampai menciptakan ironi: PNS baru belajar pekerjaan dari PPPK, tetapi PPPK justru harus menghadapi ketidakpastian ketika hasil pekerjaannya dinilai dan kontraknya dipertimbangkan untuk diperpanjang.
Reformasi birokrasi seharusnya menghadirkan keadilan, bukan menciptakan sekat baru di antara sesama aparatur negara.
Pemerintah harus mendengar suara mereka sebelum kegelisahan ini berkembang menjadi persoalan yang lebih luas dalam tata kelola kepegawaian nasional.
Sebab, birokrasi yang profesional bukan ditentukan oleh siapa yang paling tinggi statusnya, melainkan oleh siapa yang bekerja dengan kompetensi, integritas, tanggung jawab, dan hasil nyata bagi masyarakat.
Redaksi Siber24jam.com & Liputan08.com
Berita Lainnya
Tags: #Siber24jam.com, Cpns, Kementerian PANRB, Liputan08.com, PPPK