Perangi Kemiskinan Berbasis Data, Kabupaten Bogor Jadi Percontohan Digitalisasi Bansos

JAKARTA Siber24jam.com – Pemerintah Republik Indonesia akan memperluas program percontohan (piloting) digitalisasi bantuan sosial (bansos) ke 40 kabupaten dan kota pada tahun 2026. Salah satu daerah yang ditetapkan sebagai lokasi uji coba strategis adalah Kabupaten Bogor.

Langkah ini merupakan bagian dari upaya nasional dalam memerangi kemiskinan sekaligus meningkatkan akurasi, transparansi, dan akuntabilitas penyaluran bantuan sosial melalui pemanfaatan Digital Public Infrastructure (DPI).

Kebijakan tersebut disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk saat membuka kegiatan sosialisasi piloting digitalisasi bansos dan penguatan peran pemerintah daerah yang digelar di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa (3/2).

Mewakili Bupati Bogor, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bogor, Bambang Widodo Tawekal, turut hadir dalam kegiatan tersebut. Penunjukan Kabupaten Bogor sebagai daerah percontohan dinilai sebagai langkah strategis dalam membangun sistem perlindungan sosial yang lebih tepat sasaran dan berbasis data terintegrasi.

Kegiatan tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat tinggi negara, antara lain Ketua Dewan Ekonomi Nasional sekaligus Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Sosial, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri PANRB, Kepala BPS RI, serta Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Wamendagri Ribka Haluk menegaskan bahwa dukungan pemerintah daerah menjadi faktor krusial dalam meminimalkan potensi kesalahan sasaran dalam distribusi bantuan sosial. Ia menekankan bahwa akurasi penyaluran bansos sejalan dengan Asta Cita keenam, yakni pemberantasan kemiskinan.

“Kami berharap kepala daerah memberikan dukungan penuh agar potensi salah sasaran dalam penyaluran bantuan sosial dapat ditekan seminimal mungkin,” ujar Ribka.

Sementara itu, Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan bahwa percepatan digitalisasi bansos merupakan bagian dari transformasi GovTech Indonesia. Melalui sistem berbasis data dan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI), pemerintah dapat memastikan kebijakan sosial dijalankan secara presisi dan terukur.

“Kalau datanya benar, kita bisa menyusun strategi yang tepat. Tidak perlu lagi menebak-nebak atau menutup mata terhadap kondisi yang sebenarnya,” tegas Luhut.

Ia menambahkan, digitalisasi bansos akan menjadi game changer dalam tata kelola pemerintahan. Berbagai indikator strategis seperti tingkat kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, hingga efektivitas subsidi dapat dipantau secara real time dan objektif.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf dalam kesempatan yang sama menekankan bahwa transformasi bangsa harus dimulai dari transformasi data. Menurutnya, Presiden menginginkan seluruh kebijakan sosial bersifat evidence-based policy, yakni kebijakan yang disusun berdasarkan data terbuka dan terverifikasi.

“Tidak boleh lagi ada data versi masing-masing. Semua harus satu data. BPS menjadi pengelola data secara ilmiah, sementara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah wajib berperan aktif dalam pemutakhiran,” jelasnya.

Mensos juga mengungkapkan bahwa arahan Presiden tersebut telah ditindaklanjuti melalui penerapan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai satu-satunya rujukan nasional, sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025.

“Kunci dari transformasi ini adalah keterbukaan, kolaborasi lintas sektor, dan meninggalkan ego sektoral, terutama dalam pengelolaan data. Jika ingin membangun bangsa, kita harus berani memulai dari transformasi data,” pungkas Saifullah Yusuf.

Berita Lainnya

• Ketua PWI Kabupaten Bogor Subagio dan Dedy Firdaus Sampaikan Belasungkawa untuk Kru TV One yang Tewas dalam Kecelakaan di Tol Transjawa

Tags: Bansos