Semarang, Siber24jam.com – Warga Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, khususnya di kawasan Perumahan Felicity,...
siber24jam.com SUKARAJA — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor menegaskan arah baru reformasi pelayanan publik dengan merencanakan pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) di wilayah Bogor Barat dan Bogor Timur, dua kawasan yang diproyeksikan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru.
Komitmen tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Bogor, Rudy Susmanto, dalam agenda pelantikan dan pengambilan sumpah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas pada hari kerja pertama Tahun 2026, yang berlangsung di VIVO Mall, Sukaraja, Jumat (2/1).
Rudy menekankan bahwa dengan jumlah penduduk Kabupaten Bogor yang telah melampaui 6 juta jiwa serta kondisi geografis wilayah yang sangat luas, model pelayanan publik yang terpusat di Cibinong tidak lagi relevan untuk menjawab kebutuhan masyarakat secara adil dan efisien.
Menurutnya, pembangunan MPP di wilayah barat dan timur bukan semata-mata menghadirkan gedung layanan, tetapi merupakan bagian dari strategi desentralisasi pelayanan sekaligus penguatan ekonomi wilayah.
“Pelayanan publik harus mendekat ke masyarakat. Warga di Bogor Barat dan Bogor Timur tidak boleh terus dibebani jarak, waktu, dan biaya hanya untuk mengakses layanan dasar pemerintahan,” tegas Rudy.
Ia menjelaskan, Pemkab Bogor menargetkan pembahasan rencana pembangunan MPP tersebut bersama DPRD Kabupaten Bogor pada tahun 2027, dengan harapan realisasi layanan dapat dinikmati masyarakat secara optimal pada tahun 2028.
Ke depan, MPP akan menjadi pusat layanan terintegrasi yang mencakup perizinan, administrasi kependudukan, hingga layanan teknis perangkat daerah, sehingga masyarakat dapat memperoleh pelayanan secara cepat, transparan, dan mudah dijangkau dalam satu lokasi.
Lebih jauh, Rudy menegaskan bahwa keberadaan MPP juga diharapkan berfungsi sebagai pengungkit aktivitas ekonomi lokal, membuka ruang bagi UMKM, serta mendorong tumbuhnya ekosistem ekonomi baru di luar pusat pemerintahan.
Sebagai tahap awal, Pemkab Bogor telah mengoperasikan sejumlah layanan perangkat daerah di ruang publik, termasuk pusat perbelanjaan, sebagai bentuk inovasi pelayanan yang adaptif terhadap dinamika sosial masyarakat. Langkah ini sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat yang mendorong kehadiran negara di ruang-ruang publik.
“Konsep pelayanan ke depan harus terintegrasi, efisien, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Pemerintah hadir, ekonomi bergerak, dan kesejahteraan rakyat. meningkat,” pungkasnya.
Berita Lainnya
Tags: Pemkab Bogor