PPWI Kecam Pencabutan Kartu Liputan Jurnalis CNN, Desak Presiden Pecat Kepala BPMI

siber24jam.com Jakarta — Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) mengecam keras pencabutan kartu liputan jurnalis CNN Indonesia, Diana Valencia, oleh Biro Pers, Media, dan Informasi (BPMI) Sekretariat Presiden. Pencabutan itu dilakukan setelah Diana menanyakan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto soal kasus keracunan massal siswa akibat program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang dikelola Badan Gizi Nasional (BGN).

Ketua Umum PPWI, Wilson Lalengke, menilai tindakan tersebut mencederai demokrasi dan kebebasan pers. Ia mendesak Presiden Prabowo segera memecat Kepala BPMI sebagai pihak yang dianggap bertanggung jawab.

“Mencabut izin liputan dengan alasan apapun jelas melanggar Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 Pasal 18 ayat (1). Sanksinya pidana penjara dua tahun. Presiden harus segera bertindak dengan memberhentikan pejabat yang terlibat,” tegas Wilson, Minggu (28/9/2025).

Menurutnya, pencabutan kartu liputan hanya karena wartawan bertanya tentang isu penting yang menyangkut kepentingan publik merupakan bentuk represi yang berbahaya. “Kalau Presiden tidak menindak tegas, jangan salahkan publik kalau menganggap gaya Orde Baru mulai kembali,” tambahnya.

Insiden ini memicu kecaman luas dari organisasi pers seperti AJI, IJTI, dan LBH Pers, yang menilai keputusan BPMI melanggar Undang-Undang Pers dan mengancam kebebasan jurnalis untuk mencari serta menyampaikan informasi.

Sebelumnya, Presiden Prabowo saat ditanya Diana menyatakan akan memanggil Ketua BGN, Dadan Hindayana, untuk evaluasi program MBG. Namun, langkah BPMI mencabut kartu liputan wartawan setelah momen tersebut menimbulkan pertanyaan besar tentang komitmen pemerintah terhadap keterbukaan informasi.

Wilson Lalengke mengingatkan, membungkam pers berarti menghalangi hak rakyat untuk tahu. “Ini bukan hanya serangan terhadap wartawan, tapi juga terhadap hak konstitusional rakyat sesuai Pasal 28F UUD 1945,” ujarnya.

Ia menegaskan, bangsa ini menunggu langkah Presiden: apakah berpihak pada kebebasan pers atau membiarkan insiden ini menjadi preseden buruk bagi demokrasi Indonesia.

Berita Lainnya

• 

  Temui KP2C, Plt Bupati Bogor Beri Apresiasi dan Dukungan

Tags: PPWI