Jakarta, Siber24jam.com – Pengurus Pusat Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) resmi membekukan kepengurusan PWI Provinsi Jawa Barat yang diketuai oleh Hilman Hidayat pada 21 Maret 2025. Keputusan ini diambil setelah PWI Jawa Barat tidak mengindahkan surat peringatan keras yang sebelumnya telah diberikan.
Ketua Umum PWI Pusat, Hendry Ch. Bangun, menegaskan bahwa langkah pembekuan tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga ketertiban organisasi.
“Setiap anggota dan pengurus di semua tingkatan memiliki kewajiban untuk menaati aturan yang telah ditetapkan. Keputusan ini diambil berdasarkan Peraturan Dasar PWI Pasal 8 huruf a, yang mengharuskan kepatuhan terhadap peraturan dan keputusan organisasi,” ujar Hendry.Saptu (22/3/2025)
Sebagai tindak lanjut, PWI Pusat menunjuk Danang Donoroso sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua PWI Provinsi Jawa Barat dengan mandat selama enam bulan. Plt ini bertugas mempersiapkan Konferensi Luar Biasa (KLB) untuk memilih Ketua dan Ketua Dewan Kehormatan Provinsi yang baru dalam waktu maksimal enam bulan.
Menanggapi penunjukan tersebut, Danang Donoroso mengaku awalnya menolak, namun akhirnya menerima tugas tersebut demi kepentingan organisasi.
“Beberapa kali saya diminta, saya tolak. Tetapi kalau memang ini panggilan organisasi, saya siap mengemban tugas,” tegas Danang.Saptu (22/3/2025)
Sebelumnya, PWI Jawa Barat diketahui telah menyatakan dukungannya terhadap kepengurusan PWI Pusat hasil Kongres Luar Biasa (KLB) yang dipimpin oleh Zulmansyah Sakedang dalam rapat pleno diperluas pada September 2024. Namun, dualisme kepengurusan di tingkat pusat menyebabkan peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2025 dan HUT ke-79 PWI diselenggarakan di dua lokasi berbeda, yakni di Pekanbaru, Riau dan Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
Situasi ini mendorong PWI Jawa Barat untuk mendesak diadakannya Kongres Percepatan guna menyelesaikan dualisme kepemimpinan. Pembekuan kepengurusan PWI Jawa Barat oleh PWI Pusat mencerminkan langkah tegas organisasi dalam menegakkan disiplin, memastikan kepatuhan terhadap regulasi, serta meredam konflik internal yang berpotensi mengganggu stabilitas organisasi.