Update

Pemkab Bogor Luncurkan Aplikasi “Lapor Pak” untuk Optimalisasi Pengelolaan Pajak Daerah

Siber24jam.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor melalui Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BAPPENDA) Kabupaten Bogor meluncurkan aplikasi inovatif “Lapor Pak” untuk mengoptimalkan penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Aplikasi ini bertujuan memudahkan desa dan kelurahan dalam melaporkan potensi pajak dan retribusi secara cepat, jelas, dan real-time, serta mendukung pengelolaan pendapatan daerah yang lebih efisien dan transparan.

Sebagai informasi, Kabupaten Bogor terdiri dari 40 kecamatan, 416 desa, dan 19 kelurahan. Berdasarkan Pasal 72 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, salah satu sumber pendapatan desa adalah bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebesar 10% dari penerimaan tersebut. Untuk optimalisasi pengelolaan pajak daerah, Pemkab Bogor telah menetapkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 32 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Kepala BAPPENDA Kabupaten Bogor, Andri Hadian, menjelaskan bahwa inovasi “Lapor Pak” hadir untuk menjadi solusi dari beberapa permasalahan dalam pengelolaan pajak daerah. “Kondisi ini perlu diperbaiki agar penerimaan pajak daerah dapat meningkat dan mendukung pembangunan desa,” kata Andri Hadian.

Lebih lanjut, Andri menjelaskan bahwa peluncuran aplikasi “Lapor Pak” bertujuan untuk menggali potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di wilayah desa dan kelurahan, memutakhirkan data potensi tersebut, serta meningkatkan penerimaan pajak daerah. Aplikasi ini dirancang untuk mendukung partisipasi aktif desa dalam melaporkan potensi pajak, sehingga potensi penerimaan pajak dapat tergali secara maksimal.

Menurut Andri, manfaat dari aplikasi ini antara lain adalah termutakhirkan data potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang berdampak pada peningkatan penerimaan, serta meningkatnya penerimaan bagian desa dari BHPRD yang dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan di desa dan kelurahan. “Dengan aplikasi ‘Lapor Pak’, kami berkomitmen untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang inovatif dan kolaboratif,” tambahnya.

Andri menambahkan bahwa rencana kegiatan untuk pembangunan dan implementasi aplikasi “Lapor Pak” meliputi pembentukan tim efektif kegiatan, rapat koordinasi dengan stakeholder, dan pengembangan aplikasi. Langkah-langkah yang dilakukan mencakup koordinasi dengan mentor, penyusunan desain aplikasi, pemutakhiran data potensi pajak eksisting, serta penyusunan langkah kerja yang terstruktur untuk memastikan implementasi aplikasi ‘Lapor Pak’ berjalan lancar.

“Kami yakin bahwa dengan dukungan semua pihak, terutama partisipasi aktif dari desa-desa, potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Bogor dapat tergali secara optimal. Semoga dengan adanya aplikasi “Lapor Pak”, Kabupaten Bogor dapat terus meningkatkan penerimaan pajak daerah secara transparan dan efisien, demi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan yang berkelanjutan,” tukasnya.

 

Editor: Zakar

Berita Lainnya

Tags:

Update News

KPK Telusuri Aliran Dana BJB, Aspri Ridwan Kamil Diduga Jadi Titik Penting Aspri Ridwan Kamil Diperiksa, KPK Dalami Jejak Dana Iklan BJB KPK Telusuri Aliran Dana BJB, Aspri Ridwan Kamil Diduga Jadi Titik Penting JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan korupsi pengadaan iklan Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Bank BJB). Salah satu yang menjadi perhatian penyidik adalah keterangan Randy Kusumaatmadja, mantan asisten pribadi Gubernur Jawa Barat periode 2018–2023, Ridwan Kamil. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, Randy diperiksa untuk mengurai keluar-masuk serta pengelolaan uang yang berkaitan dengan perkara tersebut. “Penyidik berkeyakinan bahwa saksi-saksi yang dilakukan pemanggilan, termasuk asisten pribadi dari Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, ini diduga mengetahui terkait dengan keluar masuknya uang, termasuk juga pengelolaan uang,” kata Budi, Jumat (2/10/2026). KPK tengah menelusuri pengadaan iklan Bank BJB yang nilainya sekitar Rp400 miliar. Dari jumlah tersebut, penyidik menduga hanya sekitar 50 persen yang digunakan untuk pengadaan iklan, sedangkan sisanya diduga masuk ke dana nonbudgeter dan mengalir kepada sejumlah pihak. Menurut Budi, posisi Randy penting untuk membantu penyidik mengurai asal uang, penggunaannya, pihak yang memberikan perintah, hingga ke mana dana tersebut mengalir. “Bisa jadi menjadi hub ya, placement uang masuk, kemudian peruntukan dari uang itu, nah kemudian dari siapa ini alur perintahnya, kemudian alirannya kepada siapa saja, ini semuanya didalami,” ujarnya. KPK juga mendalami aktivitas Ridwan Kamil ketika menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat, termasuk penggunaan anggaran dan dugaan keberadaan dana taktis di luar anggaran APBD. Selain itu, penyidik sebelumnya telah menelusuri aktivitas penukaran mata uang asing yang dilakukan Ridwan Kamil pada periode 2021–2024 dengan nilai miliaran rupiah. KPK menyatakan masih mendalami sumber pembiayaan, tujuan transaksi, serta aktivitas yang berkaitan dengan perkara tersebut. KPK juga sedang menghitung potensi kerugian keuangan negara dalam klaster pertama perkara, yakni dugaan penyimpangan dan pengondisian pengadaan iklan Bank BJB, dengan berkoordinasi bersama auditor negara. Seluruh informasi tersebut masih berada dalam tahap penyidikan KPK. Status dan keterlibatan masing-masing pihak akan ditentukan berdasarkan hasil penyidikan serta alat bukti yang diperoleh.

JAKARTA, Siber24jam.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan korupsi pengadaan iklan Bank Pembangunan...

Nobar Indonesia-Bangladesh Digelar Rudy Susmanto, UMKM Kebagian Berkah

CIBINONG Siber24jam.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor kembali menggelar nonton bareng (nobar) pertandingan Indonesia kontra...

Bupati Bogor Dukung Tegar Beriman Championship, 2.361 Pesilat Adu Prestasi

CIBINONG Siber24jam.com – Kabupaten Bogor menjadi tuan rumah Tegar Beriman Championship yang diikuti 2.361 pesilat...

Aspri Ridwan Kamil Diperiksa, KPK Dalami Jejak Dana Iklan BJB

JAKARTA Siber24jam.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan korupsi pengadaan iklan Bank Pembangunan...