Update

Koordinasi Nasional Penanganan Banjir: Fokus dan Komitmen 2024

Siber24jam.com – Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri mengadakan rapat koordinasi untuk memperkuat kapasitas kelembagaan daerah dalam penyusunan program kerja tahun anggaran 2024, di Merlynn Park Hotel Jakarta.

Pada rapat yang berlangsung Selasa hingga Rabu, 7-8 Mei 2024, Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah II Suprayitno menyampaikan bahwa banjir merupakan persoalan yang sangat kompleks, mulai dari aspek, dimensi, hingga pemangku kepentingan yang terkait secara langsung maupun tidak langsung.

Oleh karena itu, diperlukan koordinasi yang baik untuk mencegah persoalan di masa depan. Penanganan banjir juga harus melibatkan lintas sektoral, termasuk pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, swasta, dan masyarakat.

“Pemerintah pusat saat ini sedang berupaya meningkatkan kegiatan penanganan dan pengurangan kerentanan kota terhadap banjir serta peningkatan kesiapsiagaan bencana dengan menerapkan pendekatan program nasional yang membutuhkan dukungan dan peran serta dari pemerintah daerah serta pihak terkait lainnya,” ujar Suprayitno, dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Jumat (10/5).

Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui pelaksanaan National Urban Flood Resilience Project/NUFReP, dengan menetapkan beberapa kota terpilih sebagai lokasi sasaran program berdasarkan kajian World Bank.

Melalui NUFReP, diharapkan dapat mengurangi risiko banjir di kota-kota terpilih, meningkatkan pengetahuan, kapasitas, dan koordinasi lintas kota/kabupaten dalam pengelolaan risiko banjir perkotaan, serta membangun kerangka kebijakan nasional untuk mendukung pengelolaan risiko banjir perkotaan.

“Untuk mendukung pencapaian tujuan program nasional tersebut, Ditjen Bina Pembangunan Daerah berupaya memaksimalkan pembinaan kepada pemerintah daerah melalui fasilitasi dukungan dan bimbingan teknis dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang sumber daya air yang saat ini semakin mendesak untuk dilakukan melalui kegiatan-kegiatan riil yang mencerminkan fungsi Kementerian Dalam Negeri sebagaimana tercantum dalam Perpres No 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri,” jelas Suprayitno.

Selain itu, daerah-daerah yang terpilih diminta untuk berkomitmen dalam mendukung pelaksanaan NUFReP di daerah masing-masing melalui pembentukan Pokja/tim koordinasi program ketangguhan banjir di tingkat kota, berpartisipasi dalam proses pembebasan lahan, mengalokasikan anggaran untuk operasional tim koordinasi dan kegiatan pendamping/pendukung untuk NUFReP, bersedia melaksanakan kegiatan perencanaan manajemen risiko banjir yang terintegrasi dengan subproyek NUFReP, serta mengikuti pedoman operasional proyek dan petunjuk teknis NUFReP yang berlaku.

Ditjen Bina Pembangunan Daerah sebagai salah satu National Project Implementing Unit/NPIU National Urban Flood Resilience Project (NUFReP) pada 2023 telah melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan daerah melalui fasilitasi pembentukan Tim Koordinasi Program Ketangguhan Banjir Perkotaan di lima kota terpilih seperti Kota Medan, Kota Semarang, Kota Banjarmasin, Kota Manado, dan Kota Bima. Sedangkan, Kota Gorontalo rencananya akan melaksanakan kegiatan tersebut pada tahun ini. Kegiatan NUFReP di Kota Gorontalo baru akan dilaksanakan pada 2024 (sesuai Annual Work Plan NUFReP Tahun 2024).

Suprayitno menyampaikan bahwa terbentuknya tim koordinasi ini sebagai bukti komitmen Pemda dalam mendukung kegiatan NUFReP di daerah masing-masing dengan memiliki tugas dan tanggung jawab dalam mengkoordinasikan serta mensinergikan kegiatan yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di daerah agar bisa bersinergi dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat melalui BWS/BBWS sehingga kegiatan penanganannya bisa terfokus pada lokasi sasaran yang ditentukan. Diharapkan dengan terkoordinasinya penanganan tersebut dapat memberikan hasil dan manfaat yang lebih maksimal.

“Agar sinergi antara pusat dan daerah tersebut dapat terwujud, Ditjen Bina Pembangunan Daerah sebagai pembina umum penyelenggaraan pemerintahan daerah pada kesempatan ini akan memfasilitasi pemerintah kota terpilih dalam penyusunan Program Kerja Tim Koordinasi Ketangguhan Banjir Perkotaan serta rencana kegiatan pendukung yang akan dilaksanakan oleh OPD di masing-masing daerah pada tahun anggaran 2024 ini,” tutup Suprayitno.

Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan dari pemerintah pusat yaitu Bappenas, Kementerian PUPR, Kemendagri, sedangkan perwakilan pemerintah daerah yaitu Kota Bima, Kota Semarang, Kota Banjarmasin, Kota Medan, Kota Manado, dan Kota Gorontalo.

 

Editor: Zakar

Tags:

WordPress Ads