Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudi Susmanto (foto istimewa) 
Jakarta, Siber24jam.com — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami dugaan praktik permintaan dana Corporate Social Responsibility...
Bogor,Siber24jam.com- DPRD Kabupaten Bogor, menetapkan tujuh rekomendasi terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawab (LKPj) Bupati Bogor, tahun anggaran 2022. Tujuh rekomendasi dari 55 wakil rakyat dari tujuh fraksi itu dibacakan Ketua DPRD Rudi Susmanto, saat memimpin rapat paripurna, Kamis (25/05/2023).
“Rekomendasi itu, diantaranya banyaknya jabatan kepala sekolah yang lowong, karena ditinggal pensiun dan belum terisi lagi, seperti yang disampaikan Pak Irman Nurcahyan, anggota Fraksi Partai Demokrat,” kata Rudi.
Kemudian, kata Rudi, semua fraksi juga kompak menyoroti posisi jabatan eselon II yang memimpin Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dibiarkan kosong. “Rekomendasi itu kita sampaikan secara tertulis kepada pimpinan Pemerintahan Kabupaten Bogor, untuk segera ditindaklanjuti,” tegas politisi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) itu.
Disinggung soal infrastruktur, Rudi menjelaskan, masalah tersebut mendapatkan sorotan semua anggota fraksi yang bertugas di badan anggaran, ketika pembahasan LKPj bersama dinas-dinas teknis.
“Kerusakan infrastruktur itu terjadi hampir merata di seluruh wilayah, dari mulai tengah, semisal Kecamatan Cibinong, barat, serta timur Kabupaten Bogor. Kami minta infrastruktur yang rusak itu segera dibenahi tahun ini,” pinta Rudi.
Meski ada kritikan keras dari hampir semua anggota fraksi, namun kata Rudi, tujuh fraksi mengapresiasi pelaksanaan program satu miliar satu desa (SamiSade). Namun demikian, dari hasil evaluasi, sambung Rudi, progam SamiSade itu diperlukan dana pendampingan yang alokasinya untuk membayar perencanaan serta pengawas program.
“SamiSade, program yang bagus untuk mempercepat penyelesaian infratruktur di pedesaan. Tapi perlu ada pembenahan, agar target yang ingin dicapai tidak melenceng. Penyelenggaran program SamiSade harus diberikan pelatihan, utamanya terkait perencanaan dan penyusunan administrasi. Ini penting, jangan sampai hanya bermodalkan semangat, tapi masalah administrasi terabaikan,” tegas Rudi.
Sebagai informasi, program SamiSade tahun anggaran 2022 lalu dilaksanakan di 416 desa, namun sayangnya program yang pertama kali dilaksanakan di tahun 2021 itu lalu itu, tak berjalan mulus, lantaran adanya beberapa desa yang tak melaksanakannya dengan baik, salah satunya di Desa Cidokom, Kecamatan Rumpin.
“Tahun 2023 ini, jangan sampai lagi terjadi anggaran SamiSade diselewengkan, makanya kita merekomendasikan kepada Plt Bupati Bogor, agar Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) menggelar pelatihan dulu, sebelum dana SamiSade diturunkan, jangan sampai satu atau dua desa lainnya bermasalah yang 400 lebih terkena imbasnya,” tegas Rudi menutupi. ***
Penulis : Mochamad Yusuf