Jakarta, Siber24jam.com– Pusat Investasi Pemerintah (PIP) Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, di tahun 2022 ini, gencar memperluas jaringan untuk memberdayakan pelaku Usaha Ultra Mikro (UMi) hingga Provinsi Nangroe Aceh Darussalam (NAD).
Jumát (3/06) lalu, PIP menjalin nota kesepahaman dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Banda Aceh. Penandatangan nota kesepahaman dilangsungkan di Kota Banda Aceh, oleh Direktur Utama Pusat Investasi Pemerintah Ririn Kadariyah dan Wali Kota Banda Aceh Aminullah Usman.
Dalam nota kesepahaman kerja sama pembiayaan pelaku UMi, PIP dan Pemkot Banda Aceh, sepakat memilih PT LKMS Mahirah Muamalah, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemkot Banda Aceh, sebagai penyalur pembiayaan UMi di Kota Banda Aceh, Aceh.
“Kami sangat senang, berkat dukungan dari wali kota, LKMS Mahirah Muamalah bisa berkembang dengan baik. Sehingga bisa kami tetapkan sebagai lembaga penyalur pembiayaan UMi ini,” kata Ririn, dalam keterangan tertulisnya kepada Jurnal Bogor, Minggu (05/06).
Ririn mengungkapkan, niat kerja sama dengan Pemkot Banda Aceh, telah muncul sejak lama. Namun baru bisa terwujud pada 2022. PT LKMS Mahirah Muamalah, sambung Ririn, merupakan BUMD pertama yang menjadi lembaga pembiayaan UMi berkonsep syariah. “Kalau kami lihat, ini baru satu-satunya lembaga UMi syariah yang merupakan BUMD,” ujarnya.
Wali Kota Banda Aceh Aminullah Usman menceritakan perjuangan panjang pihaknya untuk mewujudkan PT LKMS Mahirah Muamalah menjadi BUMD syariah pertama penyalur pembiayaan UMi. Menurut Aminullah, tujuan PT LKMS Mahirah Muamalah didirikan tak lain untuk membantu UMKM di Kota Banda Aceh yang tidak terjamah oleh bank konvensional. Sebab, tak sedikit dari mereka yang selama ini memeroleh pembiayaan dari rentenir. Bahkan persentasenya mencapai 80 persen. Para pelaku UMKM kala itu sangat dirugikan lantaran harus membayar bunga yang besar.
Setelah PT LKMS Mahirah Muamalah beroperasi, kata Aminullah, peran rentenir dalam sisi permodalan UMKM kian terkikis. Bahkan saat ini persentasenya hanya dua persen. “Bahkan sekarang tinggal dua persen lagi. Itu pun mereka sembunyi-sembunyi,” katanya. ***
Editor : Mochamad Yusuf
-
Pemkab Tangerang Lantik 6 Pejabat Eselon IIB
-
Hutama Karya Terapkan Tarif Tol Bangkinang – XIII Koto Kampar Mulai 30 Juli 2024
-
Kejaksaan Agung Periksa Saksi Terkait Dugaan Korupsi Pembangunan Tol Japek II Elevated
-
Dispora Lakukan Sinergitas Menuju Optimalisasi Kinerja Pegawai
-
Kumpul Bersama Pencinta Skateboard di Lapangan Merdeka, Wali Kota Sukabumi Harapkan Ini
-
Pengurus Forum Basudara Waiputih Resmi Dilantik
Berita Lainnya
Tags: 2022, bogor, Daerah, Jakarta, Kementerian Keuangan, MU, PAI, uang, UAS, UMKM
