KPK Bidik Dugaan Korupsi Penyaluran Dana Bergulir Fiktif di Jawa Barat

Siber24jam.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini sedang membidik kasus dugaan tindak pidana korupsi penyaluran dana bergulir fiktif tahun 2012-2013 di Jawa Barat.

Tak main-main, KPK langsung membuka penyidikan baru terkait kasus yang dilaksakan oleh Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) itu.

“KPK saat ini sedang melaksanakan kegiatan penyidikan dugaan korupsi terkait penyaluran dana bergulir oleh LPDB-KUMKM tahun 2012-2013 yang diduga fiktif di Jawa Barat,” ungkap Plt Juru Bicara Bidang Penindakan KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Senin (6/6/2022).

Namun, secara rinci Ali belum menjelaskan siapa yang menjadi tersangka dalam kasus yang merugikan negara mencapai puluhan miliar Rupiah ini.

Dia menyampaikan pengumuman tersangka akan disampaikan saat upaya paksa penangkapan atau penahanan.

“Terkait siapa saja pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka, uraian perbuatan tindak pidana korupsi hingga dugaan pasal yang disangkakan, saat ini belum dapat kami sampaikan,” ujarnya.

Meski demikian, Ali memastikan KPK akan menyampaikan setiap perkembangan kegiatan dalam penyidikan kasus korupsi ini.

Bahkan Ali pun meminta kepada masyarakat agar turut melakukan pemantauan dalam kasus tersebut.

“Kami mengharapkan dukungan dari masyarakat di antaranya apabila memiliki informasi mengenai kegiatan dimaksud untuk dapat segera menyampaikan kepada tim penyidik maupun melalui layanan KPK di call center 198,” kata Ali.

Ali juga meminta agar semua pihak mempermudah penyidikan baru lembaga antirasuah ini.

Setiap pihak yang dipanggil diharapkan hadir dan memberikan keterangan sesuai yang dibutuhkan tim penyidik.

“Bagi pihak-pihak yang dipanggil sebagai saksi oleh KPK, kami imbau untuk kooperatif hadir memenuhi panggilan dimaksud,” tukasnya.(*)

Editor: Faza

Berita Lainnya

• 

  Dedie Rachim Beri Tanggapan Tiga Perda di Rapat Paripurna

Tags: 2022, Ali Fikri, ASN, Dana Bergulir Fiktif, dugaan korupsi, Jawa Barat, kakan, Komisi pemberantasan korupsi, Korupsi, KPK, MU, PAI, UMKM