Tajuk Redaksi Siber24jam.com & Liptan08.com Olah: Dr Dian Assafri Nasai, S.H., M.H. Indonesia membutuhkan kepemimpinan...
Tajuk Redaksi Siber24jam.com & Liptan08.com
Olah: Dr Dian Assafri Nasai, S.H., M.H.
Indonesia membutuhkan kepemimpinan nasional yang tidak hanya kuat secara politik, tetapi juga memiliki kemampuan membangun tata kelola pemerintahan yang kokoh, menjamin kepastian hukum, serta menjaga kedaulatan negara dari berbagai bentuk intervensi yang bertentangan dengan kepentingan nasional.
Di tengah dinamika politik nasional yang berkembang, munculnya aspirasi sejumlah elemen politik yang mendorong Prof. Dr. Ir. H. Sufmi Dasco Ahmad, S.H., M.H. untuk dipertimbangkan sebagai Wakil Presiden mendampingi Presiden Prabowo Subianto menjadi wacana yang menarik untuk dikaji secara objektif.
Persoalannya bukan semata-mata siapa yang akan menduduki jabatan Wakil Presiden. Lebih jauh, yang perlu menjadi perhatian adalah bagaimana Indonesia membangun pemerintahan yang efektif, berwibawa, mandiri, dan mampu menjawab tantangan geopolitik maupun ekonomi global.
Sufmi Dasco Ahmad bukan sosok yang baru muncul dalam percaturan politik nasional.
Ia merupakan Ketua Harian DPP Partai Gerindra dan Wakil Ketua DPR RI periode 2024–2029. Dasco telah menjadi bagian dari perjalanan politik Gerindra sejak awal pembentukan partai tersebut.
Pengalamannya di parlemen dimulai pada periode 2014–2019. Ia kemudian dipercaya menjadi Wakil Ketua DPR RI pada periode 2019–2024 dan kembali menduduki jabatan tersebut untuk periode 2024–2029.
Dari sisi pendidikan, rekam akademiknya juga menarik. Dasco menempuh pendidikan teknik elektro di Universitas Pancasila, kemudian melanjutkan pendidikan hukum hingga meraih gelar doktor ilmu hukum dari Universitas Islam Bandung pada 2015. Profil DPR RI mencantumkan gelar akademik Prof. Dr. Ir. H. Sufmi Dasco Ahmad, S.H., M.H. DPR RI +1
Pengalaman di bidang hukum, dunia usaha, organisasi politik, dan parlemen merupakan modal yang dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan kepemimpinan nasional.
Namun, jabatan Wakil Presiden tentu tidak cukup hanya ditentukan oleh pengalaman politik. Integritas, pemahaman konstitusi, kemampuan koordinasi pemerintahan, dan komitmen terhadap kepentingan rakyat harus menjadi ukuran utama.
Presiden Prabowo Subianto memiliki agenda besar untuk membawa Indonesia menjadi negara yang semakin mandiri.
Salah satu tantangan terbesar adalah mewujudkan kemandirian pangan, energi, industri strategis, teknologi, dan pertahanan.
Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah. Akan tetapi, kekayaan sumber daya alam tidak otomatis menjadikan sebuah negara berdaulat secara ekonomi apabila ketergantungan terhadap teknologi, pembiayaan, dan rantai pasok luar negeri masih terlalu besar.
Di sinilah pentingnya sinergi antara kepemimpinan eksekutif dan lembaga legislatif.
Jika suatu saat Dasco mendapatkan kepercayaan konstitusional untuk mendampingi Prabowo, pengalaman politik dan hukumnya dapat menjadi salah satu modal untuk memperkuat koordinasi antarlembaga negara.
Prabowo membawa pengalaman panjang di bidang pertahanan dan kepemimpinan politik nasional. Sementara Dasco memiliki pengalaman dalam pengelolaan komunikasi politik, legislasi, dan dinamika parlemen.
Perpaduan pengalaman tersebut dapat menjadi bahan pembahasan mengenai model kepemimpinan yang mampu memperkuat koordinasi pemerintahan.
Tetapi yang paling penting, pemerintahan harus tetap berorientasi pada kepentingan rakyat, bukan sekadar memperkuat konsolidasi kekuasaan.
Persoalan lain yang tidak kalah penting adalah menjaga keamanan nasional dari ancaman terhadap kedaulatan negara.
Indonesia tidak boleh memberikan ruang bagi tindakan yang terbukti merupakan upaya makar, spionase ilegal, sabotase, korupsi, maupun kegiatan yang secara nyata membahayakan keselamatan negara.
Apabila terdapat dugaan keterlibatan jaringan tertentu yang bekerja untuk kepentingan asing dan merugikan Indonesia, aparat penegak hukum wajib melakukan penyelidikan secara profesional.
Namun, terdapat prinsip mendasar yang tidak boleh ditinggalkan: tuduhan pengkhianatan, makar, atau menjadi agen asing tidak boleh dijadikan alat untuk menyerang seseorang hanya karena perbedaan pandangan politik.
Setiap dugaan harus dibuktikan melalui proses hukum, alat bukti yang sah, dan peradilan yang independen.
Negara yang kuat bukan negara yang membungkam kritik, melainkan negara yang mampu membedakan kritik konstitusional, persaingan politik, dan tindakan kriminal yang benar-benar mengancam keselamatan bangsa.
Prinsip ini sejalan dengan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945.
Dalam perspektif hubungan internasional, setiap negara memiliki kepentingan strategis masing-masing. Negara-negara besar berupaya memperluas pengaruh melalui perdagangan, investasi, teknologi, pertahanan, dan diplomasi.
Indonesia harus mampu menjalin kerja sama internasional tanpa kehilangan kemandirian dalam menentukan arah kebijakan nasional.
Politik luar negeri bebas aktif bukan berarti Indonesia menutup diri dari dunia internasional. Sebaliknya, Indonesia harus mampu bekerja sama dengan berbagai negara, tetapi keputusan strategis tetap ditentukan berdasarkan kepentingan nasional.
Kemandirian tersebut harus terlihat dalam kemampuan mengelola kekayaan alam, mengembangkan industri nasional, memperkuat pertahanan, serta melindungi kepentingan ekonomi masyarakat.
Karena itu, siapa pun yang mendampingi Presiden harus memiliki komitmen yang sama terhadap konstitusi, kedaulatan, dan kepentingan nasional.
Tantangan pemerintahan tidak hanya datang dari luar negeri. Persoalan korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, konflik kepentingan, lemahnya pengawasan, dan ketidakpastian hukum juga dapat menggerogoti kekuatan negara dari dalam.
Pembersihan praktik korupsi dan penyalahgunaan kewenangan harus dilakukan tanpa pandang bulu.
Tidak boleh ada pejabat yang kebal hukum. Tidak boleh ada kelompok yang merasa memiliki kekuasaan di atas konstitusi.
Namun, penegakan hukum juga tidak boleh berubah menjadi instrumen untuk menyingkirkan lawan politik.
Prinsip persamaan di hadapan hukum atau equality before the law harus berlaku bagi seluruh warga negara, termasuk pejabat pemerintahan, elite partai, pengusaha, maupun kelompok yang memiliki pengaruh politik.
Inilah ukuran sesungguhnya dari negara yang berdaulat dan demokratis.
Wacana mengenai kemungkinan Sufmi Dasco Ahmad mendampingi Presiden Prabowo perlu ditempatkan dalam ruang diskusi demokrasi yang sehat.
Aspirasi politik boleh berkembang, tetapi proses pengisian jabatan Wakil Presiden harus tetap mengikuti ketentuan konstitusi dan mekanisme yang berlaku.
Pada akhirnya, rakyat tidak hanya membutuhkan pergantian atau penguatan figur kepemimpinan. Rakyat membutuhkan pemerintahan yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan, menjamin pendidikan, memperkuat pelayanan kesehatan, memberantas korupsi, dan memberikan keadilan hukum.
Indonesia harus menjadi negara yang berdiri di atas kekuatan sendiri, bukan negara yang mudah ditentukan oleh kepentingan pihak lain.
Kepemimpinan nasional harus berani melindungi negara, tegas terhadap kejahatan, terbuka terhadap kritik, dan tunduk sepenuhnya kepada konstitusi.
Sebab, kedaulatan bangsa tidak dibangun dengan kecurigaan dan permusuhan politik, melainkan melalui persatuan, integritas, penegakan hukum, serta keberanian memperjuangkan kepentingan rakyat.
SIBER24JAM.COM & LIPUTAN08.COM TAJUK REDAKSI 16 NOVEMBER 2026
Berita Lainnya
Tags: Berdaulat, dan Bebas Intervensi Asing, Prabowo-Dasco dan Masa Depan Kemandirian Bangsa: Negara Harus Kuat












