Update

Rudy Susmanto: Seleksi Terbuka Jadi Ruang ASN Tunjukkan Kemampuan dan Gagasan

 

CIBINONG – Bupati Bogor Rudy Susmanto menegaskan pengisian jabatan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor dilakukan berdasarkan kompetensi dan prinsip meritokrasi melalui mekanisme seleksi terbuka.

Hal tersebut disampaikan Rudy seusai melantik dan mengambil sumpah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas, Fungsional, serta pengangkatan CPNS menjadi PNS di Gedung Serbaguna I, Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor, Cibinong, Kamis (1/10/2026).

Rudy mengatakan, seleksi terbuka diterapkan dalam pengisian sejumlah jabatan, mulai dari jabatan pimpinan tinggi hingga administrator dan pengawas. Menurutnya, mekanisme tersebut memberikan kesempatan kepada ASN untuk menunjukkan kemampuan, potensi, ide, dan gagasan yang dimiliki.

“Pelantikan hari ini mulai dari jabatan Eselon II, Eselon III, Eselon IV, hingga jabatan kepala seksi dan tim. Seluruhnya kami lakukan melalui proses seleksi secara terbuka,” ujar Rudy.

Ia menjelaskan, proses seleksi melibatkan berbagai unsur, termasuk akademisi dari perguruan tinggi. Tahapan wawancara juga melibatkan Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, BKPSDM, DPRD Kabupaten Bogor, serta unsur praktisi dan akademisi.

Seluruh hasil penilaian kemudian dikompilasi untuk menentukan ASN yang dinilai memiliki kemampuan dan potensi sesuai dengan kebutuhan jabatan.

Rudy menegaskan, setelah proses seleksi dilakukan, pengisian jabatan tetap harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk memperoleh persetujuan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).

“Setelah menentukan hasil seleksi, tentunya seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan tetap kami tempuh. Salah satunya adalah meminta persetujuan dari Badan Kepegawaian Negara. Setelah persetujuan dari BKN terbit, barulah kami melaksanakan pelantikan,” jelasnya.

Rudy juga mengungkapkan terdapat dua ASN yang sebelumnya mengikuti seleksi untuk jabatan kepala seksi maupun kepala subbagian, tetapi berdasarkan hasil penilaian justru dipercaya mengisi jabatan kepala bidang.

“Setelah kami melihat potensinya dan pola pikirnya yang sangat konstruktif, hari ini kami melantik mereka bukan sebagai kepala subbagian, melainkan sebagai kepala bidang, yang secara jenjang berada jauh di atas jabatan yang mereka daftarkan,” ungkapnya.

Untuk jabatan pimpinan tinggi pratama, Rudy menyampaikan lima pejabat Eselon II telah dilantik. Sementara itu, masih terdapat tiga jabatan Eselon II yang kosong dan saat ini memasuki tahapan asesmen maupun seleksi terbuka.

Menurut Rudy, pengisian jabatan tersebut tidak dapat dilakukan hanya melalui pelantikan, tetapi harus melalui seluruh tahapan sesuai ketentuan, termasuk koordinasi dan persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri dan BKN.

“Kalau hanya sekadar melantik, tentu kami tidak bisa melakukan hal seperti itu. Ketentuan peraturan perundang-undangan harus kami tempuh,” katanya.

Selain jabatan pimpinan tinggi, Rudy menyebut seluruh jabatan camat saat ini telah terisi. Sementara sejumlah jabatan sekretaris camat dan sekretaris dinas masih dalam proses pengisian karena terdapat pejabat yang memasuki masa pensiun.

Rudy menilai mekanisme seleksi terbuka memberikan ruang bagi seluruh ASN untuk menunjukkan kapasitas dan kompetensinya. Kesempatan tersebut, kata dia, terbuka bagi ASN yang bertugas di perangkat daerah hingga tingkat kecamatan dan kelurahan.

“Seluruh aparatur sipil negara, baik yang berada di perangkat daerah, tingkat kecamatan, maupun kelurahan, memiliki kesempatan untuk tampil dan menunjukkan kemampuan, ide, serta gagasannya,” tuturnya.

Ia menegaskan, pengisian jabatan diarahkan berdasarkan kemampuan dan potensi, bukan kedekatan personal.

“Sebanyak 98 persen yang dilantik hari ini tidak kami kenal secara pribadi. Namun, kami melihat bahwa orang-orang tersebut memiliki kemampuan dan potensi,” tegas Rudy.

Berita Lainnya

Tags: , ,

Update News

Penyederhanaan Perizinan Berusaha: Antara Regulasi dan Tantangan Implementasi di Lapangan

Siber24jam.com Hari ini, 1 Oktober, bertepatan dengan peringatan Hari Kesaktian Pancasila, sebuah momentum nasional yang...

Hadir di Acara Pengukuhan PWI Jabar, KDM Tekankan Pentingnya Pers yang Independen dan Edukatif

Bandung – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi mengingatkan insan pers agar tetap menjadi penjaga kebenaran...

Jelang HUT ke-81 TNI, Rudy Susmanto Bersama Forkopimda Ziarah ke TMP Pondok Rajeg

CIBINONG Siber24jam.com – Bupati Bogor Rudy Susmanto bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten...

KPK Telusuri Aliran Dana BJB, Aspri Ridwan Kamil Diduga Jadi Titik Penting Aspri Ridwan Kamil Diperiksa, KPK Dalami Jejak Dana Iklan BJB KPK Telusuri Aliran Dana BJB, Aspri Ridwan Kamil Diduga Jadi Titik Penting JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan korupsi pengadaan iklan Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Bank BJB). Salah satu yang menjadi perhatian penyidik adalah keterangan Randy Kusumaatmadja, mantan asisten pribadi Gubernur Jawa Barat periode 2018–2023, Ridwan Kamil. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, Randy diperiksa untuk mengurai keluar-masuk serta pengelolaan uang yang berkaitan dengan perkara tersebut. “Penyidik berkeyakinan bahwa saksi-saksi yang dilakukan pemanggilan, termasuk asisten pribadi dari Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, ini diduga mengetahui terkait dengan keluar masuknya uang, termasuk juga pengelolaan uang,” kata Budi, Jumat (2/10/2026). KPK tengah menelusuri pengadaan iklan Bank BJB yang nilainya sekitar Rp400 miliar. Dari jumlah tersebut, penyidik menduga hanya sekitar 50 persen yang digunakan untuk pengadaan iklan, sedangkan sisanya diduga masuk ke dana nonbudgeter dan mengalir kepada sejumlah pihak. Menurut Budi, posisi Randy penting untuk membantu penyidik mengurai asal uang, penggunaannya, pihak yang memberikan perintah, hingga ke mana dana tersebut mengalir. “Bisa jadi menjadi hub ya, placement uang masuk, kemudian peruntukan dari uang itu, nah kemudian dari siapa ini alur perintahnya, kemudian alirannya kepada siapa saja, ini semuanya didalami,” ujarnya. KPK juga mendalami aktivitas Ridwan Kamil ketika menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat, termasuk penggunaan anggaran dan dugaan keberadaan dana taktis di luar anggaran APBD. Selain itu, penyidik sebelumnya telah menelusuri aktivitas penukaran mata uang asing yang dilakukan Ridwan Kamil pada periode 2021–2024 dengan nilai miliaran rupiah. KPK menyatakan masih mendalami sumber pembiayaan, tujuan transaksi, serta aktivitas yang berkaitan dengan perkara tersebut. KPK juga sedang menghitung potensi kerugian keuangan negara dalam klaster pertama perkara, yakni dugaan penyimpangan dan pengondisian pengadaan iklan Bank BJB, dengan berkoordinasi bersama auditor negara. Seluruh informasi tersebut masih berada dalam tahap penyidikan KPK. Status dan keterlibatan masing-masing pihak akan ditentukan berdasarkan hasil penyidikan serta alat bukti yang diperoleh.

JAKARTA, Siber24jam.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan korupsi pengadaan iklan Bank Pembangunan...