JAKARTA, Siber24jam.com – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memasuki fase yang ditandai dengan sejumlah kebijakan strategis,...
JAKARTA, Siber24jam.com – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memasuki fase yang ditandai dengan sejumlah kebijakan strategis, baik di dalam negeri maupun dalam hubungan internasional. Sebagian capaian tersebut relatif jarang menjadi perhatian publik karena berlangsung melalui kebijakan ekonomi, tata kelola sumber daya alam, diplomasi perdagangan hingga penguatan ketahanan pangan dan energi.
Dalam Sidang Tahunan MPR RI pada 14 Agustus 2026, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa selama 21 bulan atau 663 hari pemerintahan, pemerintah telah memutuskan dan menjalankan 121 kebijakan transformatif. Menurut Presiden, kebijakan tersebut diarahkan untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun.
Salah satu sektor yang dikemukakan adalah ketahanan pangan. Pemerintah menyatakan Indonesia pada 2026 telah mencapai swasembada delapan komoditas, yakni beras, jagung, gula konsumsi, daging ayam, telur ayam, bawang merah, cabai besar dan cabai rawit. Presiden juga menyampaikan bahwa pemerintah masih menargetkan swasembada daging dalam beberapa tahun mendatang.
Tak Sekadar Produksi, Pemerintah Mulai Mengubah Tata Kelola Devisa
Capaian lain yang penting dicermati berada pada sektor energi.
Pemerintah menyatakan penggunaan biodiesel berbasis sawit B50 telah memungkinkan Indonesia menghentikan impor solar mulai 1 Juli 2026. Presiden menyebut kebijakan tersebut berpotensi menghemat devisa sekitar Rp170 triliun atau sekitar US$9,5 miliar.
Langkah ini memperlihatkan arah kebijakan pemerintah yang tidak hanya mengejar peningkatan produksi dalam negeri, tetapi juga berupaya mengurangi ketergantungan terhadap pasokan luar negeri.
Pada sisi perdagangan, pemerintah juga membentuk PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) sebagai instrumen penguatan tata kelola ekspor komoditas strategis.
Presiden menjelaskan bahwa sistem tersebut dirancang agar negara dapat mengetahui volume barang yang diekspor, pihak pembeli, harga sebenarnya serta besaran devisa yang seharusnya kembali ke Indonesia.
Dalam pidato kenegaraan Agustus 2026, Presiden menyampaikan bahwa DSI telah memonitor lebih dari 6.000 transaksi ekspor dari tiga komoditas strategis—batu bara, kelapa sawit dan besi-baja—serta menemukan potensi tambahan sekitar US$5 miliar berdasarkan perbedaan dan penyesuaian harga yang teridentifikasi pemerintah. Angka tersebut merupakan klaim dan pelaporan pemerintah yang masih perlu terus diuji melalui pelaksanaan dan laporan resmi berikutnya.
Ekonomi Tetap Tumbuh di Tengah Tekanan Global
Dari sisi ekonomi, pemerintah melaporkan bahwa ekonomi Indonesia tumbuh 5,61 persen pada kuartal I 2026, sementara pertumbuhan semester I mencapai 5,45 persen. Pemerintah menyebut pertumbuhan semester pertama tersebut sebagai yang tertinggi dalam 13 tahun terakhir.
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian juga mencatat inflasi 3,08 persen secara tahunan pada Juni 2026, surplus neraca perdagangan selama 72 bulan berturut-turut dan cadangan devisa sebesar US$144,9 miliar. Tingkat pengangguran tercatat 4,68 persen, dengan sekitar 1,9 juta lapangan kerja tercipta dalam setahun terakhir.
Sementara itu, realisasi investasi pada semester I 2026 mencapai Rp1.010,6 triliun dan menyerap sekitar 1,45 juta tenaga kerja. Investasi domestik mencapai Rp502,9 triliun, sedangkan investasi asing mencapai Rp507,6 triliun.
Data tersebut menunjukkan bahwa investasi tidak hanya berasal dari modal asing. Komposisi investasi dalam negeri dan asing pada semester pertama 2026 relatif berimbang.
Dari Dalam Negeri ke Panggung Internasional
Di bidang luar negeri, salah satu perubahan penting adalah keputusan Indonesia menjadi anggota penuh BRICS sejak 1 Januari 2025.
Kementerian Luar Negeri mencatat bahwa Indonesia kemudian aktif mengikuti berbagai pertemuan BRICS. Dalam pernyataannya pada KTT BRICS 2026, Presiden Prabowo menekankan pentingnya kerja sama negara-negara Global South sekaligus memperkuat kemampuan nasional dalam pangan, energi dan pendidikan.
Menariknya, keterlibatan Indonesia dalam BRICS tidak ditempatkan pemerintah sebagai pilihan untuk meninggalkan forum internasional lainnya.
Kementerian Luar Negeri menyebut Indonesia tetap aktif di BRICS, G20, APEC, OKI dan berbagai forum strategis lainnya. Pemerintah menyebut pendekatan tersebut sebagai diversifikasi strategis yang tetap berlandaskan politik luar negeri bebas aktif.
Artinya, diplomasi ekonomi Indonesia diarahkan untuk membuka lebih banyak pintu kerja sama, bukan hanya bergantung kepada satu kelompok negara.
IEU-CEPA dan Upaya Membuka Pasar Eropa
Salah satu perkembangan penting lainnya terjadi dalam hubungan Indonesia dengan Uni Eropa.
Pada Juli 2025, Presiden Prabowo mengumumkan tercapainya kemajuan besar dalam perundingan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) setelah proses negosiasi yang berlangsung selama sekitar satu dekade. Pemerintah menyebut kesepakatan tersebut sebagai langkah strategis untuk memperluas akses perdagangan Indonesia ke pasar Eropa.
Dalam perspektif ekonomi, pembukaan akses pasar seperti ini penting karena Indonesia tidak hanya membutuhkan investasi, tetapi juga membutuhkan pasar bagi produk bernilai tambah hasil industri dan hilirisasi.
Hilirisasi Menjadi Benang Merah Kebijakan
Jika berbagai kebijakan tersebut dilihat secara keseluruhan, terdapat satu benang merah: upaya meningkatkan nilai tambah di dalam negeri dan mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah serta impor energi dan pangan.
Pemerintah juga melaporkan keuntungan BUMN meningkat dari Rp186 triliun pada 2024 menjadi Rp326 triliun pada 2025, atau naik sekitar 75,3 persen. Presiden menyebut angka tersebut merupakan hasil koreksi dan pembenahan terhadap laporan keuntungan BUMN.
Di sektor emas, pemerintah menyatakan Bank Emas yang beroperasi melalui Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia telah mengelola sekitar 153 ton emas, dengan nilai sekitar Rp360 triliun.
Sekolah Rakyat dan Upaya Memutus Kemiskinan Antargenerasi
Di bidang sosial, pemerintah menjalankan program Sekolah Rakyat, yakni sekolah berasrama yang ditujukan bagi anak-anak dari keluarga miskin dengan fasilitas pendidikan, tempat tinggal, makanan bergizi dan dukungan teknologi.
Dalam pidatonya, Presiden menyebut sebanyak 93 Sekolah Rakyat telah dibuka, sementara sekolah rintisan ditargetkan berkembang menjadi 182 sekolah dan pada tahap berikutnya setiap kabupaten memiliki Sekolah Rakyat.
Program ini memperlihatkan pendekatan pemerintah yang menempatkan pendidikan sebagai instrumen untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi.
Bukan Sekadar Angka, Tetapi Harus Terlihat di Kehidupan Rakyat
Deretan angka tersebut tentu belum otomatis berarti seluruh persoalan masyarakat telah selesai. Pemerintah sendiri dalam berbagai pernyataannya menegaskan bahwa sejumlah program masih berada dalam tahap pelaksanaan dan membutuhkan kerja berkelanjutan.
Karena itu, capaian pemerintahan Prabowo perlu dilihat dalam dua sisi: apa yang sudah tercatat sebagai hasil kebijakan dan apa yang masih menjadi target atau pekerjaan rumah.
Yang menarik adalah arah kebijakannya semakin terlihat pada upaya membangun kemandirian: pangan diproduksi di dalam negeri, energi berusaha dipenuhi dari sumber domestik, ekspor komoditas strategis diawasi lebih ketat, investasi digenjot, industri didorong naik kelas, sementara diplomasi diperluas ke berbagai pusat kekuatan ekonomi dunia.
Dengan demikian, ukuran keberhasilan akhirnya bukan hanya seberapa banyak kebijakan yang dibuat, tetapi seberapa jauh kebijakan tersebut mampu mengubah produktivitas, pendapatan, lapangan pekerjaan dan kualitas hidup masyarakat.
Bagi publik, angka-angka pemerintah tersebut menjadi penting bukan untuk diterima begitu saja, melainkan untuk terus diawasi, dibandingkan dengan data independen dan diuji melalui dampaknya di lapangan.
Redaksi Siber24Jam.com & Liputan08.com
Berita Lainnya
Tags: Dari Swasembada hingga Diplomasi Global, Ini Langkah Besar Prabowo yang Jarang Disorot