CIBINONG Siber24jam.com – Ketua DPRD Kabupaten Bogor Sastra Winara menegaskan pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran...
CIBINONG Siber24jam.com – Ketua DPRD Kabupaten Bogor Sastra Winara menegaskan pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027 harus menghasilkan kebijakan yang benar-benar berpihak kepada masyarakat serta mampu menjawab kebutuhan pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Bogor.
“DPRD akan mengawal setiap tahapan pembahasan KUA-PPAS agar anggaran yang disusun benar-benar efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Bogor. Sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah menjadi kunci agar pembangunan berjalan sesuai harapan masyarakat,” ujar Sastra Winara dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bogor, Jumat (17/7).
Pada rapat tersebut, Bupati Bogor Rudy Susmanto menyampaikan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2027 yang difokuskan pada pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru guna mengurangi ketimpangan wilayah, menekan angka kemiskinan, serta membuka lebih banyak lapangan pekerjaan.
Penyusunan KUA-PPAS 2027 merupakan tahun ketiga pelaksanaan program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Bogor yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Bogor 2025–2029. Pemerintah menetapkan empat prioritas pembangunan, yakni peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan, pengembangan ekonomi lokal yang terintegrasi, percepatan pembangunan infrastruktur, serta penguatan layanan yang inklusif dan berkeadilan.
Di sektor pendapatan, Pemerintah Kabupaten Bogor akan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penguatan basis data potensi daerah, intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan, serta percepatan penerapan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). Sementara belanja daerah diarahkan untuk mendukung target RPJMD, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), peningkatan pelayanan publik, serta percepatan penurunan kemiskinan dan stunting.
Sejumlah proyek strategis turut menjadi prioritas pada 2027, di antaranya pembangunan Flyover Bojonggede–Kemang, pelebaran Jalan Laladon, Underpass Simpang PDAM Cibinong, TPST Zonasi Jasinga, dukungan Proyek Strategis Nasional Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL), pembangunan Hotel Embarkasi Haji, serta gerai pelayanan publik sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah Bogor Barat dan Bogor Timur.
Pemerintah Kabupaten Bogor juga tetap mengalokasikan dukungan bagi desa melalui bantuan keuangan khusus, Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa, kompensasi masyarakat di sekitar TPA Galuga dan TPA Nambo, penyelenggaraan Pilkades Serentak di 229 desa, serta Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk menghadapi bencana, kondisi darurat, dan pengendalian inflasi.
Dalam kesempatan itu, Rudy Susmanto mengakui penyusunan KUA-PPAS 2027 masih menghadapi tantangan defisit anggaran karena kebutuhan pembangunan lebih besar dibandingkan proyeksi pendapatan daerah. Namun, ia optimistis pembahasan bersama DPRD akan menghasilkan kebijakan fiskal yang sehat, realistis, dan mampu mendorong percepatan pembangunan daerah.
Rapat Paripurna tersebut juga menyepakati Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk selanjutnya disampaikan kepada Gubernur Jawa Barat guna dilakukan evaluasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.