Siber24jam.com – CIBINONG, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor terus memperkuat komitmen dalam memberikan perhatian dan kesempatan...
BANDUNG, Siber24jam.com – Pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memberikan apresiasi atas keseriusan Pemerintah Kabupaten Bogor dalam menata kawasan Puncak. Kawasan tersebut kini ditetapkan sebagai prioritas penataan kawasan strategis nasional secara terpadu.
Langkah ini sejalan dengan upaya berkelanjutan Pemkab Bogor dalam mempercepat penataan kawasan Puncak secara menyeluruh dan terintegrasi, sebagai tindak lanjut arahan Bupati Bogor Rudy Susmanto.
Kawasan Puncak selama ini dikenal sebagai magnet destinasi wisata unggulan sekaligus menjadi wajah dan pintu gerbang Kabupaten Bogor di tingkat nasional. Oleh karena itu, penataan yang dilakukan tidak hanya berorientasi pada estetika kawasan, tetapi juga mencakup peningkatan kualitas lingkungan, pengurangan kemacetan, penataan ruang yang lebih tertib, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.
Pembahasan strategis ini mengemuka dalam Rapat Koordinasi Awal Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kawasan Strategis Tahun Anggaran 2026 yang digelar pada Rabu (22/4/2026).
Dalam forum tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor Ajat Rochmat Jatnika hadir sebagai narasumber utama yang memaparkan konsep penataan kawasan Puncak. Paparan tersebut menjadi bagian penting dalam menyelaraskan langkah antara pemerintah pusat dan daerah.
Bupati Bogor, Rudy Susmanto, menegaskan bahwa kawasan Puncak merupakan representasi Kabupaten Bogor di tingkat nasional, sehingga penataannya harus dilakukan secara serius dan berkelanjutan.
“Dengan sinergi lintas sektor dan komitmen bersama, kawasan Puncak diharapkan menjadi kawasan yang tertib, nyaman, dan representatif sebagai wajah Kabupaten Bogor di Indonesia,” ujar Rudy.
Sementara itu, Sekda Ajat Rochmat Jatnika menegaskan bahwa perhatian pemerintah pusat merupakan hasil dari komitmen kuat serta langkah nyata yang telah dilakukan Pemkab Bogor.
Menurutnya, penataan kawasan Puncak tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus melalui pendekatan terpadu dari hulu hingga hilir, dengan fokus pada titik-titik krusial yang menjadi simpul kemacetan.
“Penanganan Puncak harus dimulai dari bawah. Tidak mungkin kita menata kawasan Gunung Mas tanpa memperbaiki Simpang Gadog terlebih dahulu. Titik-titik ini menjadi simpul kemacetan akibat tingginya aktivitas persimpangan serta gangguan samping seperti bangunan liar dan PKL,” jelas Ajat.
Ia menambahkan, penataan kawasan Puncak dilakukan secara kolaboratif, mulai dari Simpang Gadog hingga perbatasan Cianjur. Upaya ini diharapkan mampu menciptakan keterpaduan kawasan, mengurai kemacetan, meningkatkan kualitas tata ruang, serta memperkuat daya tarik Puncak sebagai destinasi unggulan nasional.
Dengan dukungan penuh dari pemerintah pusat serta kolaborasi lintas sektor, Pemkab Bogor optimistis kawasan Puncak akan bertransformasi menjadi kawasan yang lebih tertib, nyaman, dan berdaya saing tinggi di masa depan.
Berita Lainnya
-
KPK Telusuri Aliran Dana BJB, Aspri Ridwan Kamil Diduga Jadi Titik Penting Aspri Ridwan Kamil Diperiksa, KPK Dalami Jejak Dana Iklan BJB KPK Telusuri Aliran Dana BJB, Aspri Ridwan Kamil Diduga Jadi Titik Penting JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan korupsi pengadaan iklan Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Bank BJB). Salah satu yang menjadi perhatian penyidik adalah keterangan Randy Kusumaatmadja, mantan asisten pribadi Gubernur Jawa Barat periode 2018–2023, Ridwan Kamil. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, Randy diperiksa untuk mengurai keluar-masuk serta pengelolaan uang yang berkaitan dengan perkara tersebut. “Penyidik berkeyakinan bahwa saksi-saksi yang dilakukan pemanggilan, termasuk asisten pribadi dari Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, ini diduga mengetahui terkait dengan keluar masuknya uang, termasuk juga pengelolaan uang,” kata Budi, Jumat (2/10/2026). KPK tengah menelusuri pengadaan iklan Bank BJB yang nilainya sekitar Rp400 miliar. Dari jumlah tersebut, penyidik menduga hanya sekitar 50 persen yang digunakan untuk pengadaan iklan, sedangkan sisanya diduga masuk ke dana nonbudgeter dan mengalir kepada sejumlah pihak. Menurut Budi, posisi Randy penting untuk membantu penyidik mengurai asal uang, penggunaannya, pihak yang memberikan perintah, hingga ke mana dana tersebut mengalir. “Bisa jadi menjadi hub ya, placement uang masuk, kemudian peruntukan dari uang itu, nah kemudian dari siapa ini alur perintahnya, kemudian alirannya kepada siapa saja, ini semuanya didalami,” ujarnya. KPK juga mendalami aktivitas Ridwan Kamil ketika menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat, termasuk penggunaan anggaran dan dugaan keberadaan dana taktis di luar anggaran APBD. Selain itu, penyidik sebelumnya telah menelusuri aktivitas penukaran mata uang asing yang dilakukan Ridwan Kamil pada periode 2021–2024 dengan nilai miliaran rupiah. KPK menyatakan masih mendalami sumber pembiayaan, tujuan transaksi, serta aktivitas yang berkaitan dengan perkara tersebut. KPK juga sedang menghitung potensi kerugian keuangan negara dalam klaster pertama perkara, yakni dugaan penyimpangan dan pengondisian pengadaan iklan Bank BJB, dengan berkoordinasi bersama auditor negara. Seluruh informasi tersebut masih berada dalam tahap penyidikan KPK. Status dan keterlibatan masing-masing pihak akan ditentukan berdasarkan hasil penyidikan serta alat bukti yang diperoleh.
Tags: Kemen PU Beri Apresiasi Penataan Terpadu, Rudy Susmanto Tegaskan Puncak Wajah Bogor












