Update

Silaturahmi Ulama dan Umara di Kediaman Ustadz Anton Susanto, Menjaga Keutuhan Bangsa di Era Modern

Jakarta, Siber24jam.com – Sebuah acara penting akan digelar dengan menghadirkan tokoh-tokoh nasional, termasuk Penasehat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional, Jenderal TNI (Purn.) Prof. Dr. Dudung Abdurachman, S.E., M.M, dan Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (Ketum PPWI), Wilson Lalengke, S.Pd., M.Sc., M.A. Acara temu silahturahmi yang digagas oleh Ustadz Anton Susanto, ini dikemas dalam bentuk buka puasa bersama bagi kedua tokoh nasional itu, yang akan berlangsung pada hari Kamis, 12 Maret 2026, bertempat di kediaman sang Ustadz di Jakarta Pusat sebagai tuan rumah.

Menurut Ustadz Anton Susanto, acara bukber tersebut akan menjadi momentum berharga untuk memperkuat silaturahmi antara ulama dan umara, sebuah tradisi yang memiliki fungsi strategis dalam menjaga keutuhan bangsa dan masyarakat Indonesia. “Silaturahmi ulama dan umara bukan sekadar pertemuan seremonial, melainkan wadah untuk membangun komunikasi, memperkuat sinergi, dan meneguhkan komitmen bersama dalam menghadapi tantangan bangsa,” jelasnya kepada media terkait rencana tersebut.

Dalam konteks Indonesia, hubungan harmonis antara ulama dan umara telah terbukti efektif sejak masa perjuangan kemerdekaan hingga kini, menjadi benteng moral dan politik dalam menjaga persatuan. Melalui acara buka puasa bersama tokoh nasional dan sejumlah warga, hal ini menegaskan kembali beberapa fungsi penting dari sinergi ulama dan umara.

Pertama, dapat membentuk masyarakat yang cerdas dan toleran, Ulama memberikan pemahaman yang benar tentang nilai-nilai keislaman, sementara umara menciptakan kebijakan yang mendukung kerangka persatuan. Kolaborasi ini membentuk masyarakat yang kritis, cerdas, dan penuh toleransi.

Kedua, sebagai sarana yang ampuh dalam menghadapi tantangan ideologi transnasional. Sinergi ulama dan umara menjadi benteng melawan ideologi transnasional yang disruptif dan berpotensi menimbulkan polarisasi. Dengan komunikasi yang kuat, keduanya mampu melindungi bangsa dari ancaman ideologi yang merusak.

Ketiga, wahana untuk menjaga persatuan dan keutuhan bangsa. Ulama memberikan panduan moral dan spiritual, sementara umara melindungi masyarakat melalui regulasi dan kebijakan. Keduanya bekerja sama menjaga persatuan bangsa dari dampak negatif informasi yang menyesatkan.

Keempat, untuk membangun kepercayaan publik. Kerja sama yang solid antara ulama dan umara meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga keagamaan. Hal ini memperkuat legitimasi sosial dan politik dalam menghadapi tantangan bangsa.

Kelima, dapat berfungsi mengoptimalkan pengawasan. Dengan sinergi yang baik, ulama dan umara dapat saling mengingatkan untuk berbuat kebajikan dan mencegah kemungkaran, sekaligus mengawasi jalannya pemerintahan agar tetap berpihak pada rakyat.

Ketum PPWI Wilson Lalengke menyampaikan apresiasi mendalam kepada Ustadz Anton Susanto atas undangan dan inisiatif mulia dalam menyelenggarakan acara ini. “Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ustadz Anton Susanto atas undangan dan gagasan luar biasa ini. Silaturahmi ulama dan umara adalah fondasi penting bagi bangsa kita. Saya sangat menantikan untuk hadir dan berpartisipasi dalam acara ini, karena saya percaya momentum ini akan memperkuat persatuan dan keutuhan bangsa,” ujar tokoh HAM internasional Indonesia itu dari kediamannya di Bilangan Slipi, Jakarta Barat, Rabu, 11 Maret 2026.

Wilson Lalengke juga menambahkan bahwa acara ini bukan hanya forum silaturahmi, tetapi juga ruang strategis untuk membangun komunikasi lintas sektor. “Kehadiran tokoh-tokoh besar seperti Jenderal TNI (Purn.) Prof. Dr. Dudung Abdurachman menunjukkan betapa pentingnya acara ini. Saya berharap diskusi yang terjadi akan menghasilkan langkah nyata dalam memperkuat sinergi ulama dan umara demi bangsa,” tambahnya.

Dalam perspektif filosofis, silaturahmi ulama dan umara mencerminkan nilai-nilai universal tentang keadilan, persatuan, dan tanggung jawab sosial. Plato menekankan bahwa keadilan adalah harmoni dalam masyarakat. Silaturahmi ulama dan umara adalah wujud harmoni yang menjaga keseimbangan moral dan politik.

Filsuf Jerman, Immanuel Kant, juga mengingatkan bahwa manusia harus diperlakukan sebagai tujuan, bukan alat. Sinergi ini memastikan masyarakat diperlakukan dengan martabat, bukan sekadar objek kebijakan. Hal ini sejalan dengan pemikiran John Locke yang menegaskan kontrak sosial antara rakyat dan pemerintah. Silaturahmi ulama dan umara memperkuat kontrak sosial itu dengan menghadirkan moralitas dan kebijakan yang berpihak pada rakyat.

Sementara, Mahatma Gandhi menekankan pentingnya kekuatan moral di atas kekuatan fisik. Silaturahmi ini adalah kekuatan moral yang mampu menahan arus ideologi transnasional yang merusak.

Acara silaturahmi ulama dan umara ini diharapkan menjadi momentum penting untuk memperkuat persatuan bangsa di tengah tantangan global. Dengan kerja sama yang solid, ulama dan umara dapat menghadirkan solusi nyata bagi masyarakat, mulai dari pendidikan, penguatan moral, hingga kebijakan yang berpihak pada rakyat kecil.

Wilson Lalengke menutup pernyataannya dengan penuh harapan. “Saya menantikan acara ini dengan penuh semangat. Semoga silaturahmi ulama dan umara menjadi teladan bagi kita semua dalam menjaga persatuan bangsa. Mari kita jadikan momentum ini sebagai langkah nyata menuju Indonesia yang lebih kuat, adil, dan sejahtera,” katanya antusias.

Silaturahmi ulama dan umara bukan hanya tradisi, tetapi strategi kebangsaan yang terbukti efektif menjaga keutuhan bangsa. Dengan dukungan tokoh-tokoh nasional dan masyarakat, acara ini akan menjadi tonggak penting dalam memperkuat sinergi antara moralitas dan kebijakan. Kehadiran Wilson Lalengke dan ucapan terima kasihnya kepada Ustadz Anton Susanto menegaskan bahwa acara ini memiliki makna mendalam bagi persatuan bangsa dan masa depan Indonesia.

Selain Ketum PPWI dan Penasehat Presiden bidang Pertahanan Nasional beserta staf, juga akan hadir sejumlah anggota PPWI di DKI Jakarta dan sekitarnya, termasuk Pengurus PPWI Internasional Dr. Abdul Rahman Dabboussi dan Dr. Ali El Dimassi dari Lebanon. (TIM/Red)

Berita Lainnya

Tags: ,

Update News

OTT KPK Meledak di Lingkaran ATR/BPN: Dirjen hingga Kepala Kantah Bogor Diciduk, 20 Koper Uang Disita KPK Geledah Dugaan Transaksi Gelap HGB: Dirjen ATR/BPN, Kepala Kantah Bogor dan Tangerang Terjaring OTT OTT KPK Meledak di Lingkaran ATR/BPN: Dirjen hingga Kepala Kantah Bogor Diciduk, 20 Koper Uang Disita JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengguncang sektor pertanahan melalui operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Jabodetabek. Operasi tersebut menyeret sejumlah pejabat di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), termasuk Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR) Lampri serta Kepala Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Bogor Sontang Coin Manurung. Selain itu, Kepala Kantah Tangerang, Tardi, turut diamankan dalam operasi tersebut. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengungkapkan bahwa tim penindakan mengamankan 17 orang dalam OTT yang berlangsung di wilayah Jabodetabek. “Di mana dalam peristiwa tertangkap tangan ini, tim mengamankan sejumlah 17 orang,” kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (14/9/2026). Menurut Budi, OTT tersebut berkaitan dengan proses pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) di wilayah Kabupaten Bogor. KPK juga mendalami dugaan adanya penerimaan-penerimaan lain yang berkaitan dengan perkara tersebut. “OTT ini terkait dengan kasus proses pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) di wilayah Kabupaten Bogor dan juga terkait dengan adanya dugaan penerimaan-penerimaan lainnya,” ujar Budi. Operasi ini menjadi perhatian serius karena menyentuh sektor administrasi pertanahan yang memiliki konsekuensi langsung terhadap kepastian hukum, tata ruang, investasi, serta kepemilikan dan pemanfaatan tanah. Dalam operasi tersebut, KPK juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa uang tunai dalam pecahan rupiah dan valuta asing. Uang tersebut disebut ditemukan dalam sejumlah kardus, koper, dan box. Yang membuat OTT ini semakin menjadi sorotan adalah jumlah koper yang diamankan. KPK menyebut terdapat sekitar 20 koper yang masih dalam proses penghitungan. “Koper yang berjumlah sekitar 20-an koper. Saat ini masih proses hitung dan estimasi nominalnya mencapai ratusan miliar Rupiah,” kata Budi. Besarnya uang yang ditemukan membuat perkara ini berpotensi membuka persoalan yang lebih luas dibanding sekadar dugaan transaksi dalam satu proses administrasi pertanahan. Namun, KPK masih melakukan penghitungan dan pendalaman terhadap asal-usul serta keterkaitan uang tersebut dengan perkara yang sedang diselidiki. KPK memiliki waktu 1 x 24 jam sejak OTT untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan. Selama proses tersebut, penyidik akan melakukan pemeriksaan dan pendalaman sebelum menentukan siapa saja yang akan ditetapkan sebagai tersangka maupun pihak yang dilepaskan. OTT tersebut sekaligus menempatkan proses pengurusan HGB di Kabupaten Bogor sebagai salah satu fokus penting dalam penanganan perkara. KPK selanjutnya diharapkan memberikan penjelasan lebih rinci mengenai konstruksi perkara, pihak-pihak yang terlibat, serta hubungan antara uang yang diamankan dengan proses penerbitan atau pengurusan HGB. Hingga proses hukum berjalan, seluruh pihak yang diamankan tetap memiliki hak hukum dan asas praduga tak bersalah. Penetapan tersangka maupun status hukum seseorang sepenuhnya menjadi kewenangan KPK berdasarkan hasil pemeriksaan dan alat bukti yang diperoleh penyidik.

JAKARTA,Siber24jam.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengguncang sektor pertanahan melalui operasi tangkap tangan (OTT)...

OTT KPK di BPN Bogor Mengarah ke Dugaan Suap HGB, 17 Orang Diamankan

JAKARTA, Siber24jam.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Badan...

Kasus Dugaan Korupsi PT PSMI Masuk Tahap Pendalaman, 4 Saksi Diperiksa Penyidik Kejagung

Siber24jam.com, JAKARTA – Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana...

Kejagung Bongkar Tata Kelola MBG BGN, Saksi dari CV MNP Diperiksa Penyidik Pidsus

Siber24jam,Com, JAKARTA – Penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola program Makan Bergizi Gratis...