Gotong Royong di Kampung PLN Cukuh Balak Menjadi Cermin Sunyi tentang Dana Desa, Reses DPRD

Tanggamus, Siber24jam.com – Di sudut selatan Kabupaten Tanggamus, tepatnya di Kampung PLN, Desa Pekondoh, Kecamatan Cukuh Balak, sebuah jalan berdiri bukan sebagai simbol kemajuan negara, melainkan sebagai monumen sunyi dari ketabahan rakyat. Jalan yang seharusnya menjadi tanggung jawab negara itu justru lahir dari patungan warga—dari recehan yang dikumpulkan dengan sabar, dari tenaga yang disumbangkan tanpa upah, dan dari keyakinan bahwa hidup harus terus berjalan meski negara tak kunjung hadir.

Jalan tersebut selama bertahun-tahun rusak. Lubang menganga, dan genangan air menjadi keseharian warga. Anak-anak menuju sekolah harus meniti bahaya, petani kesulitan membawa hasil panen, dan roda ekonomi desa tersendat. Namun alih-alih menunggu, masyarakat memilih bergerak.

Tanpa seremoni, tanpa spanduk proyek, warga bahu-membahu memperbaiki jalan. Ada yang menyumbang semen, pasir, batu, ada pula yang menyumbang tenaga sejak pagi hingga petang. Gotong royong kembali menemukan maknanya—bukan sebagai slogan kebudayaan, melainkan sebagai jalan keluar terakhir.

Warga Kampung PLN, mengisahkan mereka yang telah lama menuggu.

“Jalan ini kami bangun dari uang patungan warga. Tidak ada bantuan pemerintah. Kami iuran semampunya. Kalau menunggu, entah sampai kapan. Ini jalan hidup kami, bukan sekadar jalan desa,” ujar Warga dengan suara datar, menyimpan letih yang tak lagi ingin dipertontonkan, Minggu (11/1/2026)

Menurut warga, keputusan warga untuk patungan bukan karena tidak percaya pada negara, melainkan karena keadaan memaksa mereka bertindak.

“Kami ini rakyat kecil. Kalau tidak bergerak sendiri, anak-anak kami terus terjebak lobang. Negara seharusnya hadir di sini, tapi yang datang hanya kesabaran kami sendiri,” tambahnya.

Fenomena ini memantik kritik keras dari kalangan mahasiswa. Ketua Umum Mahasiswa Peduli Hukum, Ali Wardana, yang juga putra daerah setempat, menilai kondisi tersebut sebagai potret nyata kegagalan negara dalam menjalankan mandat konstitusionalnya.

“Ini bukan sekadar soal jalan rusak, ini soal abainya negara. Di mana dana desa? Ke mana arah reses DPRD? Mengapa rakyat harus berjuang sendirian membangun infrastruktur dasar?” tegas Ali Wardana.

Menurut Ali, pembangunan jalan oleh swadaya masyarakat tidak boleh dinormalisasi apalagi dirayakan secara berlebihan, karena justru menutupi persoalan struktural yang lebih dalam.

“Gotong royong itu mulia, tapi ketika gotong royong dipakai untuk menutup kelalaian negara, itu menjadi ironi. Negara tidak boleh bersembunyi di balik ketabahan rakyatnya,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa dana desa sejatinya dirancang untuk menjawab persoalan-persoalan mendasar seperti infrastruktur, bukan sekadar kegiatan seremonial atau proyek yang tak menyentuh kebutuhan riil warga.

“Dana desa ada, APBD ada, pejabat ada. Tapi mengapa jalan ini dibangun dari uang rakyat lagi? Ini pertanyaan moral dan politik yang harus dijawab,” kata Ali.

Jalan Kampung PLN kini memang mulai mengeras oleh semen, namun pertanyaan tentang kehadiran negara justru semakin mencair. Pembangunan swadaya itu menjadi bukti bahwa masyarakat memiliki daya hidup luar biasa, sekaligus menjadi dakwaan diam-diam terhadap sistem yang gagal menjangkau pinggiran.

Di Pekondoh, gotong royong bukanlah pesta kebersamaan, melainkan bentuk perlawanan sunyi. Jalan itu tidak hanya menghubungkan kampung dengan dunia luar, tetapi juga menghubungkan nurani publik dengan realitas yang kerap diabaikan: bahwa di republik ini, masih ada rakyat yang membangun negaranya seorang diri.

Dan di atas jalan yang dibangun dengan luka itu, harapan tetap tumbuh—meski negara belum sepenuhnya pulang.

Berita Lainnya

• Satgas Yonif 642/Kps Gelar Pelayanan Kesehatan Gratis di Kampung Isurkamei, Papua Barat

Tags: Gotong Royong di Kampung PLN Cukuh Balak Menjadi Cermin Sunyi tentang Dana Desa, Reses DPRD