JAKARTA Siber24jam.com – Tim Penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) Kejaksaan...
siber24jam.com CIBINONG — Pemerintah Kabupaten Bogor melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) berhasil meraih predikat “Sangat Baik” dalam penilaian kualitas data yang dilakukan melalui Ekosistem Data Jabar.
Penilaian ini memastikan bahwa data yang dikumpulkan, disimpan, dan digunakan oleh pemerintah daerah valid, akurat, serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai prinsip Satu Data Indonesia (SDI) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019.
Kepala Bidang Persandian dan Statistik Diskominfo Kabupaten Bogor, Iskandar Zulkarnain, menjelaskan bahwa manajemen kualitas data merupakan bagian penting dari tata kelola data. Penilaian dilakukan berdasarkan lima dimensi, yaitu Conformity & Metadata, Uniqueness, Consistency, Timeliness, dan Completeness.
“Setiap dimensi memiliki bobot yang berbeda. Conformity & Metadata sebesar 30%, Consistency 25%, serta Timeliness dan Completeness masing-masing 10%,” jelas Iskandar.
Dari hasil penilaian per 18 Juni 2025, Kabupaten Bogor mencatat skor total 95,47, dengan rincian: Conformity & Metadata 100%, Uniqueness 100%, Consistency 100%, Completeness 100%, dan Timeliness 54,65%.
“Meski secara keseluruhan hasilnya sangat baik, kami masih fokus meningkatkan dimensi Timeliness agar dataset terus diperbarui secara konsisten,” ujarnya.
Ia menambahkan, rekomendasi perbaikan meliputi pembaruan dataset dalam lima tahun terakhir, pelengkapan metadata, penghapusan data duplikat, serta pengisian atribut agar tidak ada data kosong.
“Dengan pencapaian ini, kami akan terus mengoptimalkan tata kelola data untuk mendukung pengambilan keputusan yang tepat, layanan publik yang lebih baik, serta perencanaan pembangunan berbasis data,” pungkas Iskandar.
Penilaian kualitas data ini menjadi langkah penting dalam mewujudkan Provinsi Jawa Barat sebagai Provinsi Digital, di mana Core Data, Satu Data, Open Data, Satu Peta, dan Dashboard Jabar mendorong pengelolaan data yang terstandar, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat maupun pemerintah.