CIBINONG, Siber24jam.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor terus memperkuat langkah pencegahan terhadap berbagai persoalan sosial...
siber24jam.com BOGOR – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor menegaskan dukungan penuh terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi program nasional untuk meningkatkan kualitas gizi generasi penerus bangsa.
Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin, menyampaikan hal tersebut saat memimpin rapat koordinasi pelaksanaan MBG di Balai Kota Bogor, Kamis (25/9/2025). Ia menekankan bahwa Pemkot Bogor meski tidak memiliki kewenangan penuh atas regulasi, tetap bertanggung jawab menjaga agar pelaksanaan program berjalan baik di lapangan.
“Program MBG adalah program pemerintah pusat. Kami pemerintah daerah seratus persen mendukung program ini. Namun dengan segala keterbatasan dan regulasi yang ada, pemkot tidak memiliki kewenangan penuh untuk melakukan penetrasi secara jauh,” ujar Jenal Mutaqin.
Meski demikian, menurutnya, dari sisi otonomi daerah, Pemkot Bogor tetap memiliki tanggung jawab penuh untuk melindungi siswa penerima manfaat, baik dari segi keamanan maupun kecukupan gizi makanan.
Jenal meminta agar setiap dapur Sentra Penyediaan Pangan Gizi (SPPG) menjalankan SOP dengan ketat. Saat ini terdapat 32 dapur SPPG yang masing-masing melayani sekitar 3.000 siswa.
“Diskusi ini memang belum selesai. Program yang baik ini jangan sampai rusak hanya karena masalah teknis di lapangan, karena SOP-nya kurang maksimal. Makanya pemerintah daerah harus hadir,” tegasnya.
Ia juga menyoroti keluhan masyarakat terkait menu makanan yang dinilai tidak representatif. Menurutnya, hal itu tidak seharusnya terjadi jika SOP dijalankan dengan benar.
“Banyak aduan yang masuk, menunya tidak representatif. Ini kan aneh, kalau SOP dijalankan seharusnya tidak keluar makanan seperti itu. Jangan merusak program yang sudah baik,” tuturnya.
Selain itu, Jenal menekankan pentingnya kompetensi para pekerja SPPG yang harus dibekali standar keahlian, sertifikasi, dan lisensi kesehatan. Ia juga mengusulkan agar menu makanan diinformasikan lebih dulu kepada siswa untuk menciptakan interaksi yang lebih baik.
“Minimal menu makanan yang akan disajikan diinformasikan kepada siswa. Lauknya ini, sayurnya ini, jadi ada interaksi,” tambahnya.
Rakor ini juga dihadiri jajaran Kepala Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Kota Bogor serta Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bogor di bawah Kementerian Keuangan.