Bogor, Siber24jam.com — Polemik internal di tubuh PT Panca Tetrasa kian memanas setelah adanya somasi...
JAKARTA, Siber24jam.com — Jaksa Agung ST Burhanuddin menerima kunjungan Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, di Gedung Utama Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis (12/6/2025). Pertemuan ini menjadi ajang silaturahmi dan konsultasi terkait penguatan tata kelola pemerintahan yang baik di Provinsi Maluku Utara.
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Dr. Harli Siregar, menyampaikan apresiasi atas langkah cepat Gubernur Sherly Tjoanda yang menunjukkan komitmen memperkuat sinergi dengan Kejaksaan, meski baru saja dilantik.
“Kami mengapresiasi langkah Gubernur Sherly Tjoanda yang sejak awal kepemimpinannya sudah membangun komunikasi dengan Kejaksaan dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan,” ujar Harli Siregar dalam keterangan tertulis, Kamis (12/6/2025).
Dalam pertemuan tersebut, Jaksa Agung menegaskan pentingnya sinergi antara Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan Kejaksaan Tinggi Maluku Utara untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Ia menekankan agar pengelolaan APBD dilakukan secara tepat, sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.
“Jaksa Agung berharap Pemerintah Provinsi Maluku Utara dapat menjalankan roda pemerintahan yang transparan dan akuntabel, salah satunya dengan memastikan penggunaan APBD yang tepat dan sesuai dengan ketentuan hukum,” jelas Harli.
Sementara itu, Gubernur Sherly Tjoanda menyatakan kesiapannya untuk memperkuat kolaborasi dengan Kejaksaan, khususnya dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi.
“Kami sepakat bahwa pencegahan harus dikedepankan sebelum terjadi penindakan. Ke depan, setiap pembuatan Peraturan Gubernur maupun Surat Keputusan akan selalu kami konsultasikan dengan Kejaksaan untuk mendapatkan legal opinion agar tetap berada dalam koridor hukum,” tegas Sherly Tjoanda.
Jaksa Agung ST Burhanuddin menutup pertemuan dengan menyampaikan komitmennya untuk terus mendukung Pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam membangun daerah yang berlandaskan prinsip good governance.
“Kami siap mendampingi dan memberikan masukan hukum dalam setiap langkah kebijakan Pemerintah Provinsi Maluku Utara demi menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik,” ujar Jaksa Agung.
Pertemuan ini diharapkan menjadi awal sinergi yang kuat antara Kejaksaan dan Pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, melayani, dan profesional.
Berita Lainnya
Tags: Jaksa Agung dan Gubernur Maluku Utara Sepakat Wujudkan Pemerintahan Transparan dan Akuntabel