Cileungsi Siber24jam.com – Pemerintah Kabupaten Bogor melalui Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor bersama masyarakat melaksanakan...
Denpasar, Siber24jam.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memberikan apresiasi atas kinerja Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang telah berhasil menyusun berbagai kebijakan dengan dampak luas bagi masyarakat. Dari data yang dimiliki Mendagri, Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kemendagri sepanjang tahun 2020-2024 telah menghasilkan 892 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), 296 Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri), 138 Net Konsep Instruksi Mendagri, 169 Net Konsep Surat Edaran Mendagri, 175 Nota Kesepahaman (MoU), dan 4.615 Rancangan Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri).
“Peran dan fungsi Biro Hukum sangat penting dalam membantu penyusunan kebijakan, terutama yang berdampak luas pada masyarakat,” ujar Mendagri saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Hukum Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Negeri di The Meru Sanur, Denpasar, Bali, Rabu (9/10/2024).
Mendagri mengungkapkan, setiap hari pihaknya menerima laporan perkembangan hukum dari tim khusus yang memantau di lingkup Kemendagri. Biro Hukum bertanggung jawab memberikan analisis hukum, menyusun draf peraturan, serta berkoordinasi dengan pihak terkait agar produk hukum yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan peraturan yang lebih tinggi.
“Semua produk hukum harus mendapatkan paraf dari Kepala Biro Hukum sebelum saya tanda tangani,” tambahnya.
Mendagri juga memuji koordinasi Biro Hukum dengan pemerintah daerah serta kementerian/lembaga lain, terutama dalam menangani persoalan hukum di pengadilan. Tugas ini dinilai menantang dan memerlukan dedikasi tinggi, sehingga Mendagri menyampaikan rasa terima kasih atas kerja keras Biro Hukum dalam menjalankan tugasnya.
“Selama lima tahun menjadi Mendagri, ini adalah Rakornas pertama di bidang hukum pemerintahan dalam negeri, dan tujuannya adalah membangun hubungan emosional yang kuat di antara korps Biro Hukum,” tutupnya.













