Jaksa Agung Apresiasi Buku “Transformasi Penegakan Hukum dan HAM” Karya Komisi III DPR RI

Jakarta, Siber24jam.com – 25 September 2024. Jaksa Agung Republik Indonesia, ST Burhanuddin, memberikan apresiasi atas peluncuran buku berjudul *Transformasi Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Indonesia: Komisi III DPR RI Periode 2019-2024 dalam Sebuah Catatan*. Buku yang diluncurkan oleh Komisi III DPR RI ini dianggap sebagai refleksi kritis terhadap perkembangan penegakan hukum dan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia.

 

“Buku ini bukan sekadar catatan biasa, tetapi sebuah refleksi kritis dari para legislator yang terus berupaya untuk memberikan harapan bagi *justitia belen* demi tercapainya keadilan dalam proses transformasi penegakan hukum di Indonesia,” ujar Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam sambutannya saat acara Diskusi Publik dan Peluncuran Buku di Ruang Pustakaloka, Gedung Nusantara V, Komplek Parlemen MPR, DPR, dan DPD, Senayan, Jakarta, pada Rabu (25/9).

 

Buku tersebut memaparkan pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan Komisi III DPR RI selama periode 2019 hingga 2024. Selain itu, buku ini juga memberikan gambaran tentang bagaimana Komisi III menghadapi berbagai permasalahan hukum yang ada di masyarakat dengan sikap yang netral, independen, profesional, dan akuntabel, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jaksa Agung juga menekankan bahwa buku ini menawarkan kajian penting terhadap masalah hukum yang dihadapi masyarakat, serta memberikan solusi jangka panjang dalam agenda reformasi dan transformasi hukum. Ia berharap buku ini dapat menjadi pedoman bagi penegak hukum dalam melakukan penyempurnaan di tingkat konseptual dan penerapannya di lapangan.

 

“Besar harapan saya, buku ini bisa menjadi lentera bagi para penegak hukum agar terus melakukan penyempurnaan, baik dalam konsep maupun penerapannya di lapangan,” pungkas Jaksa Agung.

 

Peluncuran buku ini disambut baik oleh berbagai kalangan, terutama mereka yang berkecimpung dalam dunia hukum, karena diharapkan bisa memberikan panduan penting dalam mengawal transformasi penegakan hukum dan hak asasi manusia di Indonesia.

Berita Lainnya

• 

  Pj. Bupati Bogor Dorong Rumusan Isu Strategis Pembangunan